SASAGUPAPUA.COM, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dalam sebuah acara yang dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan Wakil Bupati Emanuel Kemong pada Jumat (18/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, tercatat sebanyak 1.511 tenaga honorer berhasil lolos seleksi tahap pertama, sementara 189 orang lainnya masih tertahan karena kendala administrasi.
Terkait status peserta yang belum tuntas, Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa saat ini ratusan berkas tersebut masih berada dalam penanganan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Masih ada 189 yang masih berproses di BKN, Perteknya sudah keluar, tinggal masuk di saya, saya tanda tangan,” ungkap Johannes dalam sambutannya di hadapan para pegawai.
Namun, Bupati memberikan peringatan keras kepada 189 peserta yang berkasnya masih bermasalah agar segera melakukan perbaikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa menerbitkan SK jika data tidak kunjung dilengkapi.
Bahkan, ia memberikan konsekuensi serius bagi mereka yang abai terhadap instruksi ini.
“Kamu catat baik-baik, kasih tahu sama teman-teman, yang 189 orang yang berkasnya belum siap. Kalau tidak segera siap dan kita tidak bisa terbitkan SK, maka mulai 2026, 189 orang ini akan dirumahkan sampai SK terbit,” tegasnya.
Selain menyoroti masalah dokumen, Johannes juga mengingatkan bahwa status PPPK membawa tanggung jawab besar terhadap kinerja pelayanan publik.
Ia menekankan status kepegawaian ini akan dievaluasi secara ketat setiap tahunnya.
Jika dalam kurun waktu lima tahun masa kontrak ditemukan pelanggaran disiplin atau kinerja yang terus memburuk, maka pemerintah tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian.
Di akhir arahannya, Bupati meminta para pegawai untuk segera memproses administrasi digital melalui aplikasi resmi dan kembali bekerja dengan dedikasi tinggi tanpa menunjukkan sikap tidak hormat kepada pimpinan.
“Mulai hari ini kamu pulang, buka MyASN, print SK masing-masing. Tapi sesudah itu apa? Lakukan tugas dengan baik. Setiap satu tahun kami evaluasi. Jangan karena sudah terima SK terus langsung melawan Kepala Dinas,” pungkas Johannes.
