Menu ✖

Mode Gelap

Pemerintahan · 14 Mei 2026 14:42 WIT

5 Poin Kesepakatan Strategis Forum Percepatan Pembangunan Tanah Papua


Penutupan rangkaian Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang diselenggarakan di Timika pada Selasa, 12 Mei 2026. Perbesar

Penutupan rangkaian Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang diselenggarakan di Timika pada Selasa, 12 Mei 2026.

SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H.,secara resmi menutup rangkaian Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang diselenggarakan di Timika pada Selasa, 12 Mei 2026.

Acara penutupan ini dihadiri oleh jajaran kementerian, anggota DPR RI, pimpinan OPD se-Tanah Papua, akademisi, tokoh adat, serta mitra pembangunan seperti DFAT dan SKALA. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari sejak 11 Mei ini menghasilkan sejumlah kesepakatan krusial untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari berbagai instansi pusat, mulai dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, hingga BP3OKP, serta keterlibatan aktif para kepala daerah se-Tanah Papua.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan memastikan seluruh kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” ujar Meki Nawipa yang juga merupakan Ketua Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua.

- Advertising -
- Advertising -

Lima Poin Kesepakatan Strategis

Forum tersebut menghasilkan beberapa catatan penting yang akan menjadi acuan tindak lanjut bagi pemerintah pusat maupun daerah, antara lain:

Penguatan Sinergi Tiga Pilar: Perlunya koordinasi yang lebih kuat antara Gubernur, DPRP, dan MRP sebagai pilar utama di daerah.

Integrasi Sistem Informasi: Komitmen penguatan interoperabilitas sistem informasi seperti SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP.

Sensus Orang Asli Papua (OAP): Pentingnya pelaksanaan sensus OAP sebagai basis data perencanaan dan penganggaran agar lebih tepat sasaran.

Percepatan Regulasi: Masukan untuk segera merampungkan Perdasus, Perdasi, serta revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP.

Tata Kelola Dana Otsus: Rencana tindak lanjut teknis terkait revisi PMK 33 Tahun 2024 untuk memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus.

 

Visi Papua Tengah Emas

Gubernur menegaskan bahwa hasil dari forum ini tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen di atas kertas, melainkan harus diimplementasikan secara nyata. Hal ini sejalan dengan visi “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan”.

Ia juga menitikberatkan agar penggunaan Dana Otonomi Khusus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.

“Papua membutuhkan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin Dana Otsus benar-benar tepat sasaran dan transparan,” Pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

MK Tidak Menemukan Bukti Wapres Gibran Memiliki Ijazah SLTA atau Sederajat

6 Oktober 2026 - 23:21 WIT

Embun Beku dan Kekeringan Terjang Kwiyawagi: Satu Orang Meninggal, 61 Honai dan Dua Gereja Terbakar

6 Oktober 2026 - 11:11 WIT

Pemprov Papua Tengah Usul Tiga Raperdasi untuk Perkuat Layanan Publik

5 Oktober 2026 - 19:25 WIT

MRP Sampaikan Aspirasi DOB Papua Utara ke DPD RI

5 Oktober 2026 - 16:20 WIT

Soroti Anggaran Rp38 M Dermaga Otakwa, DPR Papua Tengah Minta Pemkab Mimika Jangan Melupakan Dermaga Jita

5 Oktober 2026 - 16:08 WIT

Catatan HUT TNI 2026, John Gobai: Jangan Terus Urus Pagar Tetapi Kita Perlu Mengurusi Kebunnya Dengan Baik di Tanah Papua

5 Oktober 2026 - 15:56 WIT

Trending di Umum