SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Sebanyak 67 Ribu Orang Asli Papua (OAP) mengungsi karena situasi konflik bersenjata yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Tanah Papua.
Tempat tinggal, tempat berkebun, tempat aman dan ternyaman untuk bahagia, berkumpul bersama alam dan keluarga kini tak lagi dirasakan oleh Orang Asli Papua sejak tahun 2018 ketika mereka terpaksa harus mengungsi.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Gereja Papua (DGP), Pendeta Dorman Wandikbo kepada awak media ketika ditemui di Timika, Jumat (30/5/2025).
“Hari ini di Papua mulai dari tahun 2018 2018 pengungsi yang kita hitung sudah 67 ribu itu dari Nduga, puncak dan intan jaya, pegunungan bintang, Yahukimo, Maybrat,” kata Pendeta Dorman.
Aparat Keamanan saat melakukan pengamanan ibadah hari Minggu di GBI Oksibil beberapa waktu lalu. (Foto: Satgas Operasi Damai Cartenz)
Ketua Dewan Pertimbangan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) ini juga mengatakan masalah pengungsian ini menjadi satu hal yang memprihatinkan dan menjadi perhatian dari Dewan Gereja Papua.
“Sekarang orang-orang asli yang ada di daerah Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang, itu mereka semua keluar, Orang- orang tinggal di hutan, kemudian SD sudah tidak ada lagi, anak-anak sudah tidak sekolah lagi, puskesmas sudah tidak ada lagi,” jelasnya.
Bahkan kata Pendeta Dorman, saat ini beberapa Puskesmas diisi oleh tentara begitupun dengan SD.
“Bahkan gereja di Pegunungan Bintang, Gereja GIDI jemaat Efesus itu tentara yang isi disitu, pendeta dan jemaatnya mereka lari ke hutan. Situasi itu yang terjadi,” ungkapnya.
Untuk itu Dewan Gereja Papua terus menyampaikan seruan-seruan terkait nasib para pengungsi tersebut.
Seruan Untuk Para Pimpinan Daerah Terhadap Nasib Situasi Papua
Pendeta Dorman Wandikbo mengatakan beberapa waktu lalu sudah diputuskan Undang-Undang TNI sehingga TNI bisa berperan karena itu Papua sebagai basis militer.
“Tidak ada cara lain, cara yang kami gereja serukan hari ini adalah tujuh provinsi baik para gubernur kemudian MRP Tujuh provinsi, kemudian DPRP Tujuh Provinsi mereka harus duduk sama-sama bicara tentang nasib situasi Papua saat ini,” katanya.
Situasi pengungsi di Distrik Kiwirok yang diambil pada Oktober 2022. (Foto: Dok Human Rights Monitor)
Saat ini mereka (Dewan Gereja Papua) sedang berjuang agar situasi di Papua bisa dibicarakan dengan serius dimana saat ini sebagian Anggota Dewan Gereja Papua sedang berada di Nabire untuk mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Pokja Agama MRP.
“Oleh karena itu kami gereja mengharapkan supaya lembaga yang sudah ada, resmi itu harus bicarakan nasib pengungsi hari ini itu dari 2018 sampai hari ini tidak selesai-selesai,” pungkasnya.
