SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Bupati Intan Jaya, Aner Maisini menyoroti aktivitas pasukan militer Non Organik yang masuk ke Intan Jaya.
Bupati mengatakan pasukan militer ini masuk ke daerah Intan Jaya tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya.
“Saya sebagai bupati, saya sedikit kecewa terhadap TNI Non-Organik, saya sebagai bupati yang pemilik yang punya wilayah Intan Jaya itu tetapi selama ini, Non-Organik masuk tanpa sepengetahuan kita sampai tempatkan pos dimana ini kita tidak tahu, tetapi setelah masuk baru pemerintah tahu,” kata Bupati kepada awak media, Sabtu (27/9/2025).
Menurut Aner meskipun kewenangan pemerintah pusat yang sudah diatur oleh Undang-undang 23 tahun 2015 dimana ada lima hal yang Pemkab tidak memiliki kewenangan sama sekali salah satunya adalah keamanan, fiskal, politik luar negeri, juga agama, namun baginya perlu ada koordinasi kepada Pemkab yang punya wilayah.
Baginya selama 6-7 bulan masa Pemerintahannya yang sudah mulai berhasil untuk membangun Intan Jaya.
“Bahkan semua pihak sudah mendukung, sekalipun KKB pun sudah mendukung untuk membangun intan jaya,” tegasnya.
Buktinya kata dia, kini tidak ada gangguan keamanan di Intan Jaya sebagai penanda bahwa semua pihak telah mendukung pembangunan di Intan Jaya.
“Tetapi kali ini ada pendropan TNI Organik, akhirnya kami juga dituduh oleh masyarakat, pihak intelektual, pihak KKB, bahwa kepentingan Blok Wabu dan lain-lain, bupati yang pasang TNI dekat-dekat. Padahal tidak ada sama sekali, kita tidak ada urusan,” serunya.
Ia menyayangkan aktivitas militer organik di wilayahnya yang tanpa sepengetahuan berbagai pihak.
Ia berharap jika ada Militer Organik yang masuk harus menyampaikan informasi.
“Sekalipun mau masuk, tatapi harus sampaikan informasi untuk kedatangan, pos yang akan turun, kita tidak pernah tahu sama sekali,” ungkap Aner.
Ia mengatakan nantinya menjadi tugas Pemerintah dan DPRK Intan Jaya untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan (militer Non Organik).
“Supaya jangan sampai kita sudah mulai membangun tetapi itu sudah saling memancing situasi sehingga Intan Jaya tidak boleh terjadi lagi konflik yang berdampak pada merugikan masyarakat, merugikan pembangunan, merugikan korban semua,” kata Aner.
“Ini kita harus bisa garis bawahi, dan tolong perhatikan dari Panglima sampai Kogabwilhan Timika. Sesuatu mau buat harus koordinasi dengan kami pemerintah. Karna kami adalah bupati yang punya tempat itu, sekalipun kita tidak punya apa-apa tetapi kita yang punya wilayah,” pungkasnya.
