KABUPATEN Mimika, sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah. Dengan jumlah penduduk 316.295 (Mimika dalam angka 2023). Mimika terkenal dengan sebutan ‘kota dolar’ dimana perusahaan tambang raksasa milik PT.Freeport Indonesia menjadi kebanggaan.
Kabupaten Mimika saat ini dipimpin oleh Penjabat Bupati (PJ) Valentinus Sudarjanto Sumito setelah dilantik pada Selasa 20 Juni 2023 di Nabire, oleh PJ.Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk. Valentinus dilantik karena pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob yang dipilih rakyat Mimika sejak tahun 2018 dengan sebutan Omtob, sama-sama tersandung kasus korupsi dan hingga kini masih menjalani proses di pengadilan.
Sesuai dengan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Mimika, sektor pertambangan dari waktu ke waktu masih menjadi urutan pertama.
Foto: Tabel presentase PDRB Mimika tahun 2018-2022
Sumber: BPS Mimika PDRB tahun 2018-2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2023 senilai Rp.5.130.288.949.668.
Dalam enam bulan selama tahun 2023 ini, dari Mimika juga sudah menyumbangkan anggaran ke Negara Republik Indonesia senilai Rp2,34 Triliun dan ditargetkan hingga Desember bisa mencapai Rp4,5 Triliun dimana sebagai penunjang adalah dari segi sektor usaha Pertambangan dan Penggalian masih menjadi pemberi kontribusi paling banyak yakni 59,32 persen lalu diikuti dengan sektor konstruksi senilai 14,14 persen, kemudian disusul oleh sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib yakni 5,43 persen. Belum lagi jika dihitung pemerimaan negara melalui bea masuk dan bea keluar yang juga didominasi oleh industri pertambangan.
Meski demikian, wilayah dengan tambang melimpah dan luas ternyata tak menjamin rendahnya tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mimika.
Secara terbuka, Pj. Bupati Kabupaten Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito pernah menyoroti besarnya APBD di Mimika namun rakyatnya belum sejahtera. Ia bahkan mengakui mendapatkan teguran bahwa Mimika memiliki Freeport dengan penghasilan yang besar, ada anggaran otsus juga APBD. Namun realita yang terjadi, masih ada masyarakat yang tinggal di bawah terpal bocor misalnya yang ada di kawasan Pomako.
“Kalau bapak ibu lihat di google, berita tentang Pomako itu dibaca semua ke seluruh dunia, bahwa dengan anggaran yang sangat besar tapi masyarakatnya masih tidur di bawah terpal bocor yang ada disana,” katanya Jumat 14 Juli 2023 lalu.
Suasana rumah warga di kawasan Pomako. Foto: Kristin Rejang -Sasagupapua.com
Bayang-bayang Angka Kemiskinan Antara BPS dan Dinsos
Di Kabupaten Mimika, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, angka kemiskinan di Kabupaten Mimika pada tahun 2022 mencapai 14,28 persen. Yangmana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 14,17 persen atau naik dari angka 30.950 menjadi 31.580. Jika menurut garis kemiskinan, Kabupaten Mimika menduduki urutan ke 2 di Papua setelah kota Jayapura.
Tabel angka kemiskinan di Mimika 2016-2022.
Sumber: BPS Kabupaten Mimika
Angka kemiskinan dari tahun ke tahun di Mimika menurut BPS terjadi naik turun tahun tahun 2020, angka kemiskinan menyentuh angka 14,26 persen, di 2021 turun ke 14,17 persen kemudian tahun 2022 mengalami kenaikan naik lagi ke 14,28 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, Ouceu Satyadipura menerangkan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Dimana dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
“Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan,” ungkapnya.
Beberapa teori digunakan untuk menentukan jumlah garis kemiskinan kata Ouceu, seperti halnya pada tahun 2021 batas garis kemiskinan berada pada angka kurang lebih Rp936 ribu kini menjadi 1,02 juta.
Kepala BPS Kabupaten Mimika, Ounceu Satyadipura.
Foto: Mimika dalam angka 2023, BPS kabupaten Mimika
Ouceu menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Oleh karena itu, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sendiri adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2200 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference population) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2200 kilokalori perkapita perhari.
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.
Nilai kebutuhan minimum perkomoditi atau sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi atau sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi atau sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi.
Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan.
Angka kemiskinan yang dipaparkan oleh BPS mengalami perbedaan nilai dengan Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
Pasalnya, Dinas Sosial mencatat angka kemiskinan per Juli 2023 sebanyak 24,571 keluarga miskin.
Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Ir. Yani Fithriyani Effendi, MM menjelaskan, Dinas Sosial menghitung garis kemiskinan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Kemiskinan dan Penyebabnya
Kepala BPS, Ounceu Satyadipura mengatakan, dengan adanya metode perhitungan angka kemiskinan dengan situasi yang terjadi saat ini, tahun 2023 bahkan diperkirakan akan ada kenaikan angka kemiskinan meskipun menurut BPS tidak terlalu signifikan.
“Jadi karena batas miskinnya itu dinaikkan, otomatis jumlah miskinnya jadi tambah banyak karena batasnya naik. Jadi yang dulu dibawah Rp 936 ribu itu miskin per orang sekarang itu dibawah Rp 1,02 itu miskin, jadi batas kemiskinannya naik otomatis jumlah orang miskin tambah banyak,” jelasnya.
Perkiraan tahun 2023 angka kemiskinan naik, terjadi karena angka inflasi atau pergerakan harga barang yang melunjak naik. Bahkan harga di Mimika menempati urutan nomor dua tertinggi di se-tanah Papua.
“Harga Timika nomor 2 paling tinggi Se-Papua setelah kota Jayapura. Terasa disini mahal banget kan,” kata Ouceu.
Sehingga masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan berpikir untuk mengkonsumsi bahan pangan yang dibutuhkan. Mereka tentu cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli atau bisa saja menambah pengeluarannya.
Kaprodi Ekonomi pembangunan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jembatan Bulan, Abu Bakar, SE.M.Si menjelaskan, angka kemiskinan di Mimika tahun 2023 mengalami kenaikan karena imbas dari Pandemi Covid 19 menyebabkan perekonomian ikut menjadi lambat pemulihannya.
Kaprodi Ekonomi pembangunan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jembatan Bulan, Abu Bakar, SE.M.Si
Foto: Kristin Rejang-Sasagupapua.com
Jika dibandingkan dengan daerah lain, tingkat pendapatan masyarakat pasca imbas Covid 19 sudah berangsur pulih, sementara Mimika masih berasa hingga saat ini, imbasnya lambat terasa.
“Daerah lain masih ada imbas Covid terkait dengan kemiskinan tapi semakin kecil namun Timika kita baru mulai berasa. Karena memang kita lambat antisipasi,” jelasnya ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/8/2023).
Diterangkan berdasarkan kacamata teori ekonomi, saat ini kondisi ekonomi di Mimika belum kembali ke titik keseimbangan, bahkan akademisi tersebut memprediksi kondisi ini bisa saja berlanjut hingga tahun 2024.
Akibat dari pendemi Covid 19, masyarakat terpaksa menggunakan dana saving untuk memenuhi kebutuhan. Aktifitas berikutnya saving berkurang, pendapatan untuk menutupi kebutuhan menipis.
Sehingga pendapatan mulai berkurang akhirnya kondisi ekonomi mulai terasa akibatnya tertekan dari sisi konsumsi, selain itu kemudian kebutuhan-kebutuhan sekundernya juga mulai ditekan.
“Contohnya saja untuk pendidikan saat ini Kabupaten Mimika, masyarakatnya memilih orang tua memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya dulu karena kondisi pendapatan dan itu untuk wilayah Papua dan wilayah Timur masih terasa beberapa laporan kalau dari perguruan tinggi mereka juga katakan sama saat ini terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru karena orang tua tidak punya saving dana untuk menyekolahkan anaknya akibat dampak Covid 19 itu,” jelasnya.
Ada Operasi Pangan Murah
Selama ini, Pemerintah Kabupaten Mimika sering melaksanakan operasi pangan murah yang memang mendapatkan respon positif oleh masyarakat dilihat dari ramainya pengunjung yang datang.
Suasana operasi pangan murah di pelataran Gedung Eme Neme Yauware beberapa waktu lalu. Foto: Kristin Rejang-Sasagupapua.com
Pemerintah mengklaim, operasi pangan murah untuk membantu mengendalikan angka inflasi yang terjadi di Mimika.
Kepala BPS Kabupaten Mimika, Ounceu Satyadipura menuturkan, angka kemiskinan memang urutan kedua, namun menurutnya tidak bisa langsung mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak berhasil.
Sebab, rata-rata angka inflasi di berbagai daerah kini diatas 5 persen dan melampaui angka inflasi, sementara di Mimika pada Juli lalu berada di angka 4,6 persen dan pergerakan inflasi di Timika sehingga per bulannya relatif stabil.
Memang kata Ounceu usaha pemerintah menggelar pasar murah untuk menekan inflasi menjadi satu upaya pencegahan agar harga tidak melambung naik.
Namun, pemerintah juga perlu mengamankan jalur distribusi barang baik dari luar ke dalam Kabupaten Mimika, maupun distribusi barang di dalam Kabupaten Mimika.
Bagi Kaprodi Ekonomi pembangunan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jembatan Bulan, Abu Bakar, SE.MSi inflasi di Mimika cenderung stabil dan tidak meningkat tajam.
Jika dihubungkan dengan operasi pangan murah yang digelar Pemkab Mimika menurutnya hanya bisa bertahan jangka pendek. Namun tidak memutus rantai kemiskinan.
“Dari sisi program pangan murah hanya program yang sifatnya jangka pendek hanya membantu saat itu saja, hanya ada, program itu tertolong, tapi jangka panjang untuk memutus mata rantai itu (kemiskinan) tidak,” ungkapnya.
Untuk itu, menurutnya perlu diperbaiki dahulu jalur distribusi pendapatan masyarakat.
Anggaran Jangan Ditahan-tahan
Senin (21/8/2023) lalu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika Marthen Malissa menerangkan penyerapan anggaran Pemkab Mimika baru mencapai 31,11 persen per Agustus 2023.
31,11 persen atau mencapai angka Rp1,5-1,6 triliun dari APBD senilai Rp5,1 triliun.
Kepala BPKAD Kabupaten Mimika, Marthen Malissa
Foto: Kristin Rejang-Sasagupapua.com
“Capaian itu dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) per hari ini (senin),” ungkapnya.
Marthen juga mengatakan harusnya Agustus serapan anggaran sudah mencapai 50 persen.
Kaprodi Ekonomi pembangunan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jembatan Bulan, Abu Bakar, SE.MSi mengungkapkan program-program untuk menekan angka kemiskinan pasti sudah di rancang tahun lalu hanya saja penyerapan anggaran sendiri yang masih rendah sehingga program program yang pro rakyat untuk menggalakan kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat belum berjalan.
“Kalau seandainya semua program itu mulai dijalankan, kemungkinan pemulihan ekonomi akan semakin cepat,” katanya.
Menurutnya jika pemerintah tidak menyalurkan anggarannya untuk kegiatan ekonomi pro rakyat maka pemulihan angka kemiskinan juga akan lambat.
Aktifitas pedagang lokal di Eks Pasar Swadaya Kabupaten Mimika. Foto: Kristin Rejang Sasagupapua.com
“Kami sudah prediksikan dari tahun 2020 akan seperti ini perekonomian Kabupaten Mimika kalau seandainya support pemerintah tidak begitu baik, program perencanaan tidak begitu baik yang pro rakyat yang melibatkan masyarakat banyak untuk bekerja itu akan lebih banyak, dan sampai sekarang terbukti semakin lambat,” ungkapnya .
Padahal, kata dia jika menggunakan teori Wagner dalam kondisi ilmu ekonomi menjelaskan bahwa arah kausalitas bergerak dari pertumbuhan ekonomi ke pengeluaran pemerintah.
“Semakin besar dalam kondisi seperti ini kan harusnya pengeluaran pemerintah harusnya semakin besar jangan ditahan dana dari pemerintah biar aktivitas ekonomi masyarakat semakin lancar. Kalau ditahan akhirnya imbasnya seperti ini. Beberapa kali pertemuan kita juga sudah sampaikan,” ujarnya.
Untuk itu, menurut Abu Bakar hal yang paling mudah jika mau menurunkan angka kemiskinan, maka anggaran yang sudah tersedia harusnya cepat disalurkan ke masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan
“Jangan di tahan. Sekarang sudah bulan Agustus masih 30an persen baru sementara Oktober sudah harus ajukan lagi nih perubahan. Bagaimana sementara anggaran pagunya belum diserap baik mana sisa empat bulan,” katanya.
Dana-dana lain juga seperti sumber dana desa harusnya dimanfaatkan baik sebab yang paling terkena dampak juga adalah masyarakat di desa.
Menurutnya ada program dana desa yang harusnya bisa membantu masyarakat di desa.
“Kalau kaca mata kami dana desa juga yang harusnya dibantu untuk pemberdayaan masyarakat belum berjalan baik. Pemerintah desa masih banyak berfokus pada Pembangunan infrastruktur, tapi program-program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat belum (maksimal),” ujarnya.
Padahal jika dengan adanya pemberdayaan masyarakat tentu akan berjalan jangka panjang.
“Kalau infrastruktur selesai, programnya kalau pemberdayaan masyarakat kan jangka panjang, itu juga kan tidak dijalankan. Seharusnya evaluasi pemerintah ke arah situ kalau dia mau turunkan angka kemiskinan,” katanya.
Penulis: Kristin Rejang
