SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan langkah strategis untuk menjalankan roda pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Meski dibayangi oleh tantangan efisiensi anggaran yang cukup signifikan, fokus utama tetap diletakkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program-program prioritas yang menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hingga pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pegunungan dan pesisir.
Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 kurang lebih berada di angka Rp2,8 triliun. Angka ini menjadi basis bagi pemerintah untuk menerjemahkan visi besar Gubernur ke dalam kerja nyata yang terukur.
“Ada ide gagasan besar dari Pak Gubernur, itu muncul di dalam visi misi beliau. Ada norma aturan-aturan. Di dalam norma-norma itu kita menerjemahkan pikiran besar dari Pak Gubernur dalam program-program. Kita bagi ada tiga: program prioritas Gubernur, program wajib, dan program inovasi. Jadi tiga ini kita turunkan dari visi besar daripada Pak Gubernur,” ujar dr. Silwanus Sumule, Senin (30/3/2026).
Lebih lanjut, dr. Silwanus menekankan proses perencanaan dan penganggaran telah dilewati dengan saksama. Saat ini, pemerintah fokus pada tahap pelaksanaan yang dibarengi dengan mekanisme evaluasi berkala guna memastikan setiap program berjalan sesuai target di lapangan.
“Sekarang yang tadi saya bilang tiga bulan pertama kita akan melakukan evaluasi. Program-program yang tadi sudah jalan di lapangan atau belum. Kalau belum lancar kita speed, ya, kita tekan untuk bisa dilakukan. Nanti kita akan evaluasi tiap tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, dan di akhir tahun begitu. Itu konsep besar kita,” tegasnya.
Transformasi Pendidikan: Dari Sekolah Sepanjang Hari hingga Asrama di Daerah Konflik
Senada dengan kebijakan tersebut, Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, memerinci bidang pendidikan menjadi pilar utama dalam RPJMD 2025-2029, khususnya untuk tahun 2026.
Salah satu program yang terus diperkuat adalah pemberian pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak Papua Tengah yang menempuh studi di delapan kabupaten. Namun, inovasi yang paling mencolok adalah penerapan konsep Sekolah Sepanjang Hari (SSH).
“Sekolah sepanjang hari itu artinya bahwa anak-anak itu dari pagi sudah bersekolah, di sana mereka ada sarapan, mereka ada pakaian yang layak dipakai, setelah itu sampai siang mereka dikasih makan siang juga di sekolah, dan juga sore juga mereka mendapatkan makanan. Ini sebenarnya kalau kita lihat, mendukung program prioritas nasional yaitu MBG (Makan Bergizi Gratis), tapi untuk di Papua Tengah kita coba melakukan dengan cara sekolah sepanjang hari,” jelas Eliezer Yogi.
Program SSH ini akan melibatkan lembaga pendidikan terkait seperti UNIPA sebagai mitra pendamping di beberapa sekolah pilot project yang tersebar di Paniai, Timika, Nabire, Puncak, dan Puncak Jaya. Selain SSH, pemerintah provinsi juga mengambil langkah berani dengan merencanakan pembangunan delapan asrama di beberapa kabupaten pada tahun 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi keamanan yang dinamis di wilayah pegunungan.
“Pemerintah provinsi akan membangun delapan asrama di delapan kabupaten, khususnya di daerah pegunungan di mana daerah-daerah ini sering terjadi konflik atau keamanan yang kurang stabil. Diharapkan supaya anak-anak usia sekolah bisa bersekolah. Tahun ini akan dibangun delapan asrama, perencanaannya sudah disiapkan dan akan dibangun oleh Dinas Pendidikan,” tambahnya.
Penguatan Layanan Kesehatan dan Pembangunan Rumah Sakit Provinsi
Di sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen penuh untuk memperkuat layanan dasar melalui delapan Puskesmas Percontohan.
Eliezer menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup pemenuhan tenaga medis dan peralatan kesehatan secara menyeluruh.
Selain itu, investasi pada sumber daya manusia dilakukan dengan menyekolahkan putra-putri daerah ke berbagai jenjang pendidikan kedokteran spesialis.
“Bagaimana menyiapkan sumber daya kesehatan dengan menyekolahkan anak-anak Papua Tengah ke pendidikan kesehatan, misalnya kedokteran, dokter spesialis, dokter gigi, dokter anak, dan juga dokter umum untuk bagaimana nanti kembali mereka yang akan bisa bekerja di Papua Tengah,” kata Eliezer.
Ambisi besar lainnya di bidang kesehatan adalah dimulainya pembangunan Rumah Sakit di Pusat Provinsi juga rencana pembangunan Klinik Bersalin di Nabire dan Timika.
Eliezer memastikan anggaran untuk pembangunan rumah sakit tersebut telah dialokasikan di Dinas Kesehatan untuk tahun 2026, dan saat ini pemerintah tengah memfinalisasi penentuan lokasi lahan yang tepat.
Kopi, Koperasi, dan Ambisi Menembus Isolasi Geografis
Pada dimensi ekonomi, pemerintah daerah berupaya menghidupkan kembali marwah koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan melalui pembentukan delapan koperasi binaan di tiap kabupaten. Sektor agraris juga mendapat perhatian khusus melalui program Penanaman Sejuta Kopi yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.
“Pak Gubernur punya program juga yaitu Penanaman Sejuta Kopi di daerah pegunungan, itu kopi Arabika. Sementara di daerah pesisir, Nabire dengan Timika, itu kopi Robusta, sesuai dengan kondisi daerah. Karena kopi ini merupakan potensi unggulan daerah yang ke depan memberikan nilai atau manfaat yang nanti baik,” ungkapnya.
Namun, Eliezer menyadari bahwa seluruh potensi ekonomi ini tidak akan maksimal tanpa konektivitas yang mumpuni. Selama ini, akses antar-kabupaten di Papua Tengah sangat bergantung pada transportasi udara yang mahal. Oleh karena itu, pembangunan jalan penghubung yang menghubungkan Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, hingga Nabire dan Wamena menjadi prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026.
“Kalau dengan membuka akses ini, maka semua itu akan bisa terlayani dengan baik, biaya transportasi akan berkurang, terus ekonominya bisa bergerak dengan baik karena saat ini kesulitan karena hanya diakses lewat udara. Dan itu juga menjadi concern, kami sudah mencoba atau merevisi ruas jalan status provinsi sehingga itu bisa benar-benar dikerjakan dengan baik,” tuturnya.
Navigasi di Tengah Defisit dan Pemangkasan Dana Otsus
Meskipun rencana pembangunan terdengar masif, Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus optimis menghadapi penurunan pendapatan daerah yang cukup tajam.
Eliezer mengungkapkan bahwa APBD tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai angka Rp4 hingga Rp5 triliun.
Selain karena faktor efisiensi anggaran dari pusat, penurunan ini juga dipicu oleh merosotnya Dana Bagi Hasil (DBH) Freeport akibat kendala operasional akibat longsor beberapa waktu lalu di Underground Freeport, dan insiden teknis di smelter Gresik, serta pemangkasan signifikan pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana Otsus yang semula berkisar Rp800 miliar kini hanya menyisakan sekitar Rp300 miliar.
“Nah, jadi ini menurut kami memang kendala yang kami rasa sangat meresahkan juga, mempengaruhi ke semua-semua. Tapi ada kebijakan Pak Gubernur, kalau lalu sebelumnya itu dananya besar maka yang mengelola dana Otsus itu cukup banyak OPD, hampir 18. Tapi dengan adanya efisiensi, makanya langkah yang diambil adalah pengelola dana Otsus itu OPD-nya dibatasi,” jelas Eliezer.
Untuk menyiasati dana yang terbatas, pemerintah melakukan perampingan pengelola anggaran dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi hanya 7 atau 8 OPD yang memegang kendali atas program-program paling mendesak. Strategi ini diambil agar anggaran yang ada tidak habis untuk biaya birokrasi, melainkan benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Karena kalau banyak OPD dana kecil, sifatnya bagi-bagi dana berarti kan tidak ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Tapi dengan kebijakan itu, bagaimana OPD-OPD tertentu yang mengelola dana ini sehingga program-program prioritas tadi mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial dan bantuan keagamaan, itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.