SASAGUPAPUA.COM, Jakarta – Senator DPD RI asal Daerah Pemilihan Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, memberikan apresiasi mendalam terhadap laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua periode 2023–2025 yang bertajuk “Papua dalam Cengkeraman Militer”.
Saat menghadiri peluncuran laporan tersebut di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/12/2025), Eka menilai bahwa hasil riset ini menjadi referensi yang sangat penting dalam memotret kondisi nyata yang dialami masyarakat Papua di lapangan.
Dalam pandangannya, pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua yang kompleks dan telah berlarut-larut.
Eka menegaskan bahwa cara-cara kekerasan justru menjauhkan masyarakat dari rasa damai, sehingga dibutuhkan pergeseran paradigma dalam menangani konflik.
“Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan masalah. Masyarakat Papua membutuhkan dialog sebagai jalan keluar yang bermartabat dan manusiawi,” tegas Eka Yeimo di hadapan para hadirin.
Senator Papua Tengah ini juga memberikan tanggapan kritis berdasarkan analisis hukum dan perspektif iman Kristen terkait kehadiran aparat keamanan yang masif.
Ia mendesak agar seluruh operasi militer di Papua ditinjau ulang secara total, mulai dari aspek legalitas hingga dampaknya di tingkat tapak.
Menurutnya, akuntabilitas di mata publik sangatlah penting agar kebijakan tersebut tidak mencederai supremasi hukum.
“Peninjauan tersebut harus dilakukan secara hukum, komprehensif, dan transparan, termasuk kejelasan status hukum operasi, dasar kebijakan yang digunakan, serta prinsip akuntabilitas hukum yang jelas kepada publik,” ungkapnya.
Selain masalah keamanan, Eka menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin hak-hak dasar warga Papua, mulai dari hak hidup, akses pendidikan, hingga perlindungan dari segala bentuk intimidasi.
Baginya, kebijakan keamanan nasional harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak sipil dan ekonomi agar masyarakat merasa dilindungi oleh negaranya sendiri.
“Pendekatan keamanan wajib menghormati martabat manusia serta menjunjung tinggi supremasi hukum,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Eka Yeimo mengajak pemerintah pusat untuk mengedepankan rekonsiliasi yang jujur dan setara demi menciptakan kedamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.
Ia meyakini hanya melalui komunikasi yang terbuka, konflik struktural yang berakar pada sejarah panjang ini dapat teratasi.
“Penyelesaian konflik Papua harus mengutamakan dialog yang jujur dan setara, serta rekonsiliasi yang bermartabat, bukan hanya pendekatan kekuatan semata,” pungkasnya.