SASAGUPAPUA.COM, MERAUKE – Masyarakat adat Yei di Distrik Jagebob, Merauke, Papua Selatan berusaha untuk mempertahankan lahan adat yang diduga dibongkar untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) namun harus berurusan dengan kepolisian.
Pada Senin, 15 September 2025 lalu Masyarakat adat Yei, Vincen Kwipalo, menyaksikan langsung ekskavator dan buldoser yang membuka hutan adatnya untuk membangun akses jalan, mereka berusaha untuk menghentikan aktivitas tersebut.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Merauke, Teddy Wakum menjelaskan tanggal 1 Oktober 2025 kemarin ia mendampingi Vincen Kwipalo yang sedang menghadapi dugaan upaya kriminalisasi terhadap anggota dari marga Kwipalo.
Marga ini sedang berjuang untuk mempertahankan tanah mereka yang kini dimasuki Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya untuk swasembada gula dan bioetanol yang dikerjakan oleh PT Murni Nusantara Mandiri.
Teddy dalam video rilis pers yang diterima media ini menyampaikan kepada semua aktivis lingkungan, aktivis kemanusiaan, semua masyarakat adat dan semua orang yang hari ini sedang berjuang memperjuangkan keadilan yang ada di Indonesia, yang ada di Papua, dan yang ada di seluruh dunia untuk turut memantau situasi dan kondisi yang terjadi terhadap Marga Kwipalo.
Dijelaskan tanggal 15 September 2025 lalu, Teddy memastikan PT MNM melakukan land clearing diatas wilayah masyarakat adat Marga Kwipalo.
“Nah pada saat itu, masyarakat datang dan mengusir tindakan penggusuran, penyerobotan itu. Akhirnya atas tindakan pengusiran tersebut kemudian PT MNM tidak menerima dan kemudian melakukan upacara jalur hukum,” kata Teddy, Rabu (1/10/2025).
Teddy mengaku sudah mendapatkan permintaan klarifikasi dan surat pemanggilan terhadap salah satu anggota marga Kwipalo dengan adanya dugaan tindak pidana.
“Dan kami, LBH Papua Merauke, menilai ini adalah upaya kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan di mana kita tahu bahwa Bapak Vincen sudah berjuang dari tahun lalu, sudah menyampaikan perjuangannya dia baik itu ke Komnas HAM, ke Kementerian HAM, dan juga kepada DPD RI dan juga kepada lembaga-lembaga negara resmi lainnya,” katanya.
Sayangnya, hari ini kata Teddy, Vincen dan marga Kwipalo harus berhadapan dengan hukum bang karena mempertahankan tanah adatnya.
“Mereka hanya mempertahankan hak mereka dan hari ini didepan mata kita sudah terbukti bahwa hari ini Pak Vincen harus dipanggil ke kepolisian. Untuk itu, kami mengajak, kami meminta kepada semua para pejuang aksi manusia, kepada semua pejuang lingkungan, kepada semua aktivis di seluruh Papua, di seluruh Indonesia, mari sama-sama kawal upaya kriminalisasi terhadap pejuang aksi manusia termasuk pejuang lingkungan,” ucapnya.
Dijelaskan hari ini 2 Oktober 2025, Vincen Kwipalo akan datang ke Polres Merauke untuk menyampaikan klarifikasi termasuk dari salah satu anggota Marga.
Direktur LBH Merauke saat bersama masyarakat adat Merauke memberikan keterangan pers. Foto: Istimewa
“Kami meminta pemantauan, kami meminta semua mata dari para aktivis (untuk memantau kasus yang sedang ditangani, kasus yang sedang berjalan,” tuturnya.
Ketua Forum Masyarakat Adat Malind Anim Simon P. Balagaize mengatakan masyarakat adat Malind Anim Kondo Digoel juga ikut memberikan perhatian kepada masyarakat adat yang ada di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.
“Saya juga meminta perhatian kepada masyarakat adat di Provinsi se Tanah Papua, dan juga masyarakat adat solidaritas di seluruh Indonesia bahkan dunia internasional. Di mana kita tahu bahwa ada upaya penggiringan yang dilakukan oleh perusahaan yang ingin merampas tanah dari Marga Kwipalo, yaitu Bapak Vincent Kwipalo di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan,” serunya.
Untuk itu, sebagai solidaritas masyarakat adat hari ini mereka akan mengantar Vinsen Kwipalo ke Polres Merauke.
“Kami harapkan semua media dan pantauan aktivis dan juga seluruh penggiat HAM di seluruh Indonesia agar melihat hal ini sebagai hal yang tidak wajar dilakukan oleh perusahaan dalam program strategis nasional yang ingin memaksa membongkar hutan daripada Marga Kwipalo. Dimana Bapak Vincent telah melakukan perlawanan hingga kami sebagai pemohon di MK dan proses sedang berlangsung,” jelasnya.
Ia berharap perhatian dari pemerintah pusat, kementerian terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten agar melihat situasi ini.
“Hak-hak orang adat, hak-hak masyarakat adat jangan diabaikan. Kita akan bersolidaritas bersama Bapak Vincen Kwipalo bersama Forum Masyarakat Adat Malind Anim Kondo Digoel. Kami siap akan hadir di kantor polisi Polres Merauke,” serunya.
Tokoh Pemuda Merauke, Andreas Mahuse mengatakan sebagai anak Malind mereka akan bersolidaritas dan bersama Vincen Kwipalo.
“Kami anak Malind sudah saatnya bersatu dan bersuara mengenai apa yang kami alami, karena bukan hal baru perusahaan datang membongkar, merampas hutan, dusun secara sistematis,” ucapnya.
Dikatakan, masyarakat adat tidak punya tempat di negara lain.
“Kami tidak punya tempat di Inggris, di Amerika, atau di negara lain. Kami dilahirkan di sini, kita tidak akan kemana-mana. Oleh sebab itu, bagi para perusahaan, pemerintah, tolong hargai kami. Akui kami, hak kami,” ujarnya.
