SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – “Jangan terus urus pagar tetapi kita perlu mengurusi kebunnya dengan baik di Tanah Papua,” ujar Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, saat memberikan catatan kritis dalam momen Hari Ulang Tahun TNI tahun 2026,Senin (5/10/2026).
Menurut Gobai, analogi kebun dan pagar sangat tepat untuk menggambarkan penanganan konflik ideologi yang sedang terjadi di Papua.
“Dalam pandangan masyarakat kampung, bila kebun tidak diurus dengan baik maka rumput yang ada di dalam kebun tersebut akan menjalar naik ke pagar dari kebun tersebut dan bila pagar tersebut adalah kayu maka kayu tersebut akan membusuk dan roboh,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah ada sejak tahun 1960-an, namun sebelum tahun 2000 pergerakan OPM di daerah-daerah masih dapat dikomunikasikan dengan baik oleh aparat keamanan di tingkat kampung. Akibatnya, wilayah-wilayah yang kini bergejolak seperti Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Paniai pada saat itu cenderung tenang tanpa ada kontak tembak.
John mengatakan, kondisi tersebut mulai berubah setelah tahun 2006 ketika aparat keamanan melancarkan operasi dengan intensitas tinggi yang dimulai dari Kabupaten Puncak Jaya. Serangan tersebut dibalas oleh pihak OPM hingga membentuk siklus kekerasan yang memanjang dan meluas ke wilayah Paniai, sehingga enam kabupaten di wilayah pegunungan Provinsi Papua Tengah kini masuk dalam kategori zona merah.
Di tengah situasi ini, Gobai menekankan pentingnya mengurai akar masalah dan pihak-pihak yang memelihara konflik.
“Dalam situasi ini yang perlu kita pastikan sama-sama dan kita cari sama-sama adalah siapa orang atau kelompok yang menjadi otak untuk memelihara konflik di tempat ini, yang perlu diurai adalah siapa yang menyediakan senjata dan peluru dan memberi makan serta menunjang. Kalau untuk aparat keamanan jelas negara membiayai mereka,” tegasnya.
Ia pun berharap Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, dapat mengambil langkah strategis berupa penarikan pasukan non-organik dan jeda kemanusiaan.
“Mungkin sudah saatnya Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan jeda kemanusiaan dan merangkul serta memanusiakan rakyat Papua dengan menyediakan program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua Tengah, ketimbang terus menjaga pagar Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak dirusak oleh ideologi Papua Merdeka,” tutur Gobai.
Gobai meyakini bahwa pendekatan yang humanis dan memperhatikan aspek hak asasi manusia akan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Papua.
“Mereka adalah manusia biasa yang tentu mempunyai akal, rasa, dan kehendak. Binatang buas sekalipun bila didekati dengan baik tentu akan jinak, apalagi ini adalah manusia biasa yang hatinya putih seperti salju. Batu karang yang cadas di pegunungan Papua Tengah pun dapat bergeser bila terkena air yang lembut dan tenang. Sudah saatnya kita mengurusi kebun dengan baik agar pagar yang kokoh akan tumbuh di Papua Tengah,” pungkasnya.