SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Bimtek ini digelar Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (9/6/2026).
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Viktor Fun selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Gubernur Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang hadir memberikan bimbingan.
“Kehadiran BSSN sangat penting dalam memberikan perhatian, pendampingan, serta penguatan kapasitas bagi daerah otonom baru seperti Papua Tengah guna membangun sistem keamanan siber yang kuat, profesional, dan berkelanjutan, “Ujarnya.
Viktor mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan digital dan peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan instrumen penting untuk mewujudkan visi “Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan”.
“Di era modern ini, indikator kekuatan pemerintah tidak lagi hanya diukur dari luas wilayah atau kekayaan alam, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu mengelola dan melindungi aset strategis berupa data dan informasi, “katanya.
Ia mengingatkan, ancaman terhadap data di era digital saat ini setara dengan ancaman terhadap jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, gangguan keamanan siber yang menyasar jaringan, aplikasi, dan pusat data dapat menimbulkan kerugian besar serta merusak kepercayaan masyarakat tanpa harus menghancurkan bangunan fisik.
“Digitalisasi tanpa adanya sistem keamanan yang kuat diibaratkan seperti membangun rumah megah tanpa pintu dan kunci, “Jelasnya.
Viktor menambahkan, melalui agenda bimtek ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk tidak sekadar memberikan pelatihan teknis, melainkan menanamkan budaya keamanan informasi secara menyeluruh.
“Keamanan siber bukan hanya menjadi domain Dinas Kominfo atau tenaga teknis semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah, mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah hingga staf pelaksana. Hal ini menjadi penting mengingat kelalaian manusia, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, sering kali menjadi pintu masuk utama bagi serangan siber, “Tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap, momentum ini melahirkan agen perubahan yang mampu memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Dengan menjaga keamanan data masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan aman, kepercayaan masyarakat kepada negara akan semakin kuat, sehingga akselerasi pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih cepat dan efektif, “Harapnya.
Penulis: Edwin Rumanasen