SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA- Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan dan Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Kota Jayapura menggelar aksi damai kreatif di depan Kantor DPRP Papua yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Kota Jayapura, Papua, Sabtu, (21/9/2024)
Berdasarkan rilis yang diterima media ini dari Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan dijelaskan, aksi tersebut digelar untuk mengajak masyarakat agar memilih calon pemimpin pro lingkungan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Suasana aksi yang dilakukan oleh Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan dan BEM Mahasiswa di Jayapura. (Foto: Muhammad Ikbal Asra)
Pilkada 2024 serentak ini menjadi pertarungan kepentingan, termasuk oleh para pebisnis sumberdaya alam dan mereka yang memiliki jejak membabat hutan.
Aksi demo damai kreatif gabungan dari beberapa komunitas lingkungan hidup, masyarakat adat dan mahasiswa itu digelar pada H-2 penetapan calon Pilkada 2024.
Lewat aksi tersebut koalisi dan BEM itu menyerukan agar para pemilih bisa memilah dan melihat dengan jelas komitmen calon pemimpin di Provinsi Papua terhadap penyelamatan lingkungan dari krisis iklim.
Juru Bicara Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan, Joonathan Mebri mengatakan pihaknya turun ke jalann karena merasa prihatin dengan kondisi lingkungan yang terus mengancam masyarakat adat.
Oleh sebab itu, ia mendesak calon pemimpin yang akan bertarung di Pilkada Papua 2024 untuk menuangkan isu perlindungan hutan Papua, dan mengakui hak-hak masyarakat adat Papua ke dalam visi-misi kampanye.
”Karena sejauh ini kami melihat tidak ada komitmen dari Bupati, Wali Kota dan Gubernur terhadap isu lingkungan terutama perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tentu saja kami mendorong publik tidak hanya memilih, namun mengajak publik untuk mendorong seluruh bakal calon pemimpin di Papua agar dapat mengakui, menghormati, dan melindungi masyarakat hukum adat sesuai Undang-undang Otonomi Khusus,” kata dia.
Menurutnya, seluruh bakal calon yang akan bertarung ini tidak melihat potensi diri mereka terhadap masyarakat hukum adat. Pihaknya juga mendesak agar tidak saja mengakui masyarakat adat tetapi harus memberikan anggaran kepada lembaga terkait guna memetakan wilayah adat di Papua.
”Beberapa waktu lalu kami pergi ke salah satu lembaga dan mereka hanya menjawab bahwa program lembaga yang dimaksud ada namun tidak ada anggarannya. Ini juga menjadi satu pertanyaan dan desakan kami bahwa esok pemimpin yang akan terpilih nantinya untuk mengalokasikan anggarannya kepada lembaga terkait,” ujarnya.
Suasana aksi yang dilakukan oleh Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan dan BEM Mahasiswa di Jayapura. (Foto: Muhammad Ikbal Asra)
Perwakilan BEM Nusantara Wilayah Papua, Aksa Hamadi menyampaikan pihaknya sangat resah terhadap para pemimpin-pemimpin sebelumnya yang tidak mau memperhatikan dan mengakui hak-hak masyarakat adat.
”Sudah berulang kali ganti pemimpin, tidak ada kebijakan yang mendorong undang-undang terhadap keberpihakan masyarakat adat. Kita semua harus tahu bahwa Papua itu bukan tanah kosong sebab di dalam Papua itu ada banyak masyarakat adat yang memiliki wilayah dan itu harus diakui oleh negara terkait itu. Masyarakat adat Papua kebanyakan ditipu dengan otsus, sementara otsus tidak menjamin keberlangsungan hidup orang Papua. Kami dari BEM melihat dari sisi perempuan itu sangat berdampak pada perempuan Papua saat ini sebab dulu perempuan Papua jika melahirkan menghasilkan banyak keturunan namun seiring berjalannya waktu semakin berkurang itu juga menjadi faktor pangan. Justru yang dari hutan itu lebih sehat ketimbang hasil dari Proyek Strategis Nasional yaitu Food Estate,” ujarnya
Berikut pernyataan sikap Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan dan Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Jayapura:
- Kami mendesak kepada semua calon kepala daerah untuk mengakomodir dalam visi misi dan berkomitmen untuk mengakui, menghormati, melindungi hak-hak masyarakat adat Papua sesuai amanat UU Otsus.
- Kami mendesak kepada semua calon kepala daerah untuk komitmen untuk mengganggarkan dana untuk pemetaan tanah adat marga/sub suku/suku sejalan dengan amanat UU Otsus.
- Kami mendesak kepada semua calon kepala daerah untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim segera, karena kita telah mengalami dampaknya.
- Kami menghimbau kepada publik dan generasi muda yang mempunyai hak pilih, untuk hati-hati menentukan pilihannya karena salah pilih susah pulih.
Penulis: Red
