SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Adrian Andhika Thie, memberikan klarifikasi terkait jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara legislatif dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin yang sempat berlangsung panas dan diwarnai hujan interupsi pada Senin (2/3/2026) kemarin.
Dalam keterangannya, Adrian menjelaskan RDP tersebut sejatinya dirancang untuk mengevaluasi tata kelola, prosedur protokoler, hingga sistem rekrutmen tenaga kerja di lingkungan bandara.
Namun, rapat yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIT itu sempat tertunda satu jam dan berjalan sangat dinamis akibat ketidakhadiran Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika tanpa keterangan yang jelas.
Selain itu, sikap perwakilan UPBU yang dinilai kurang kooperatif dalam memberikan jawaban memicu ketegangan di ruang sidang.
Adrian mengatakan dinamika dan perdebatan dalam RDP merupakan hal yang wajar dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif, terutama karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menyayangkan sikap Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan yang terkesan mengabaikan undangan dewan, padahal koordinasi antarinstansi sangat krusial untuk memperbaiki pelayanan publik di gerbang utama Kabupaten Mimika tersebut.
“RDP ini menyangkut pelayanan publik. Ketika ada pihak yang tidak hadir tanpa keterangan, tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami. Bandara Mozes Kilangin adalah salah satu bandara terbesar di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua, sehingga pengelolaannya harus benar-benar maksimal serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat,” ujar Adrian kepada awak media, Selasa (3/3/2026).
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam DPRK adalah sistem perekrutan tenaga kerja yang dinilai belum berpihak pada sumber daya manusia lokal. Adrian menyoroti keterlibatan Orang Asli Papua (OAP), terutama dari Suku Amungme dan Kamoro, yang dirasa masih sangat minim dalam struktur operasional bandara. Ia mendesak agar pihak pengelola memberikan porsi yang lebih luas bagi putra-putri daerah sebagai representasi identitas Mimika.
“Bandara ini berdiri di wilayah Kabupaten Mimika. Sudah seharusnya anak-anak negeri diprioritaskan untuk menjadi wajah daerah ini melalui pelayanan di bandara. Kami melihat keterlibatan pihak ketiga dalam proses rekrutmen selama beberapa tahun terakhir belum membawa perubahan signifikan, bahkan sering terjadi pergantian tenaga kerja tanpa mempertimbangkan potensi putra-putri daerah,” tegas Adrian.
Lebih lanjut, ia mendorong agar tata kelola bandara dilakukan secara lebih profesional dan transparan, termasuk dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Mengingat pembangunan fasilitas bandara ini didukung oleh sinergi anggaran antara APBN dan APBD, maka sudah sepatutnya terdapat timbal balik yang jelas bagi daerah melalui sektor retribusi, parkir, dan layanan pendukung lainnya.
Adrian menyebut DPRK menginginkan sistem yang adil dan terbuka agar Bandara Mozes Kilangin benar-benar mencerminkan citra positif Kabupaten Mimika.
Menurutnya, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat sekaligus memberikan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kita ingin pelayanan yang adil, terbuka, dan profesional. Bandara adalah citra Mimika. Karena itu pengelolaannya harus benar-benar maksimal agar masyarakat merasakan dampak kehadirannya secara langsung,” pungkas Adrian.