SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Anggota DPR Papua Tengah, Donatus Mote, menyoroti dinamika penanganan konflik antara suku Kamoro dan suku Mee di wilayah Kapiraya.
Meski Tim Harmonisasi telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan tiga kabupaten terkait Mimika, Dogiyai, serta Deiyai, proses penyelesaian di lapangan masih membentur tembok besar berupa kendala logistik dan ego sektoral.
Donatus menjelaskan berdasarkan pertemuan di Timika pada 25 Februari lalu, telah disepakati bahwa tim dari masing-masing kabupaten harus segera turun ke Kapiraya. Namun, rencana tersebut terhambat oleh sulitnya akses transportasi udara karena pihak maskapai merasa tidak aman untuk terbang ke wilayah tersebut.
“Selama empat hari kami bertahan di Timika hanya karena belum ada pesawat yang berani terbang ke sana, baik helikopter maupun pesawat kecil. Hanya satu kali ada penerbangan helikopter ke sana, yaitu Bupati John Rettob bersama pihak Polda dan beberapa perwakilan provinsi,” ujar Donatus Mote saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/3/2026).
Upaya melalui jalur laut pun tidak berjalan mulus. Donatus mengungkapkan bahwa dua hari yang lalu, Tim Harmonisasi dari Dogiyai dan Deiyai yang membawa bahan makanan untuk masyarakat justru dihadang di tengah jalan oleh sekelompok warga dari pesisir. Padahal, rombongan tersebut juga menyertakan kepala suku dari kedua belah pihak guna memastikan penentuan batas adat secara damai.
“Tugas tim ini sebenarnya jelas, yakni memastikan batas adat dengan mengundang masyarakat yang benar-benar berdomisili di sana, menentukan titik koordinat, lalu melaporkannya ke provinsi agar bisa ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri sebagai batas administrasi pemerintahan. Namun, penghadangan ini menunjukkan ada sesuatu yang belum beres atau mungkin ada pihak yang sengaja menyeting masalah ini agar perdamaian tidak tercipta,” tegasnya.
Donatus juga menyayangkan adanya oknum provokator di media sosial yang memperkeruh suasana. Ia mendesak aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat agar situasi tidak semakin membesar. Menurutnya, jika tim resmi dari pemerintah dan adat saja sudah tidak dihargai, maka solusi kedamaian akan semakin sulit dicapai.
Selain kendala di lapangan, Donatus mengkritisi kurangnya kekompakan antar kepala daerah dalam menangani isu lintas kabupaten ini. Ia mencontohkan langkah Bupati Mimika yang turun sendiri ke lokasi tanpa melibatkan Bupati Dogiyai dan Deiyai yang saat itu juga sedang berada di wilayah yang sama.
“Harusnya tiga bupati ini turun bersama-sama, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Karena ini masalah lintas kabupaten, Pemerintah Provinsi yang seharusnya memfasilitasi penuh, termasuk menyiapkan armada transportasi. Saya lihat sekarang masing-masing kabupaten masih berusaha sendiri-sendiri mencari pesawat,” jelas Donatus.
Sebagai langkah alternatif jika akses ke Kapiraya tetap tertutup, Donatus mengusulkan agar perwakilan kedua suku yang bertikai diundang untuk bertemu di Nabire atau Timika. Hal ini dinilai lebih realistis daripada memaksakan pertemuan di Kapiraya yang saat ini sulit dijangkau.
“Tim Harmonisasi provinsi sudah memberikan kepercayaan kepada kabupaten untuk segera turun dan melapor. Kita semua ingin masalah ini selesai agar tidak ada lagi korban di kemudian hari. Kuncinya sekarang adalah kekompakan dan sinergi di bawah kendali pemerintah provinsi,” pungkasnya.