SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Anggota DPR Papua Tengah Dapil Deiyai sekaligus Ketua Fraksi Kelompok Khusus, Donatus Mote, menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari agenda reses yang dilakukan para wakil rakyat. Saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (30/3/2026), Donatus menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Reses itu kegiatan yang melekat di dewan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi reses itu turun atau kembali ke dapil masing-masing untuk terima aspirasi masyarakat. Dan di tahun 2026 ini, kami di DPR Provinsi baru pertama kali melaksanakan reses untuk turun ke masing-masing kabupaten. Khusus untuk saya, saya melakukan reses di Kabupaten Deiyai,” ujar Donatus Mote.
Dalam kunjungannya ke Deiyai untuk menjalankan reses, Donatus mencatat berbagai aspirasi krusial mulai dari sektor pendidikan, perekonomian, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi.
Lainnya, Donatus juga menerima aspirasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan diskusi dengan tokoh masyarakat, mereka mengusulkan agar pengelolaan program tersebut di Papua Tengah diserahkan kepada yayasan pendidikan yang memiliki rekam jejak panjang di tanah Papua, seperti YPPK dan YPPGI.
“Kami mau dorong agar program ini diberikan kepada yayasan-yayasan seperti YPPK dan YPPGI untuk dikelola. Yang penting pelaporannya, baik keuangan maupun kegiatan, diberikan secara berkala kepada pemerintah. Jika pemerintah yang kelola, dikhawatirkan kurang efektif dan bisa muncul masalah seperti kualitas menu atau risiko keracunan seperti yang terjadi di daerah lain. Maka antisipasinya, berikanlah kepada yayasan pelopor pendidikan di daerah Pegunungan ini. Kalaupun tidak, maka harus ada yayasan independen yang mengelola secara profesional di luar birokrasi pemerintah,” katanya.
Selain menyerap aspirasi, Donatus secara pribadi memanfaatkan momen reses untuk memberikan bantuan langsung, seperti alat tulis untuk pendidikan dan bantuan pembangunan bagi gereja-gereja di Deiyai.
Donatus juga memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan reses pada tahun sebelumnya yang dinilai kurang efektif karena kendala administrasi di internal lembaga dewan.
“Pengalaman sebelumnya, reses di Provinsi Papua Tengah itu kadang-kadang tidak diperhatikan hasil resesnya. Tahun 2025 itu ada dua kali reses yang kami jalani, namun sesuai aturan sebenarnya hasil reses itu harus disidangkan dan diparipurnakan di dewan, lalu diberikan kepada dinas-dinas terkait. Namun hal itu tidak terjadi di tahun 2025. Jadi anggap saja itu percuma, hanya jalan-jalan saja, hanya terima aspirasi tapi setelah tiba di kantor tidak diparipurnakan akhirnya tidak menjadi program dari dinas-dinas,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Donatus berharap penuh agar hasil reses pertama di tahun 2026 ini mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ia menegaskan marwah anggota dewan di mata konstituen sangat bergantung pada sejauh mana aspirasi tersebut diperjuangkan hingga menjadi program kerja pemerintah.
“Saya berharap kali ini hasil resesnya harus diparipurnakan. Setelah diparipurnakan, baru diberikan kepada dinas terkait supaya mereka buat dalam sebuah program yang nantinya dikerjakan melalui proyek. Ini adalah harga diri kami anggota dewan di hadapan masyarakat dan merupakan nilai tawar politik bagi kami. Masyarakat sudah sampaikan kepada kami, maka bagaimanapun ceritanya dinas harus terima. Paling tidak satu atau dua hal harus diprogramkan supaya aspirasi yang kami bawa kembali ke kabupaten dalam bentuk program nyata,” tegas Donatus.
Ia juga meminta Pimpinan DPR Papua Tengah untuk lebih menghargai kerja keras 54 anggota dewan yang telah turun ke lapangan dengan memastikan hasil reses masuk dalam agenda sidang paripurna.
Terkait Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, Donatus menyebutkan bahwa hingga saat ini hal tersebut belum terealisasi. “Belum ada Pokir. Jadi itu yang saya harap kepada pimpinan dewan di sini, harus tegas mendorong Pokir dewan ini. Karena ini sesuatu yang melekat dan tidak boleh tidak, harus terjadi,” pungkasnya.