SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia telah merilis laporan terkait angka pertumbuhan ekonomi daerah periode Triwulan II tahun 2026.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Ginting ketika ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (5/8/2026).
Berdasarkan hasil penghitungan terbaru, laju pertumbuhan ekonomi Papua Tengah secara tahunan (year-on-year atau YoY) tercatat mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus sebesar 15,44 persen jika dibandingkan dengan Triwulan II-2025.
Meskipun laju pertumbuhan tahunannya terkoreksi cukup dalam akibat dinamika di sektor pertambangan, pergerakan ekonomi secara triwulanan (quarter-to-quarter atau QoQ) justru menunjukkan tren pemulihan positif sebesar 5,24 persen dibandingkan Triwulan I-2026.
Di sisi lain, BPS menekankan bahwa secara nilai nominal, PDRB Papua Tengah masih kokoh berdiri sebagai penyumbang kue perekonomian terbesar di kawasan Indonesia Timur.
Jika dampak sektor pertambangan dipisahkan dari perhitungan, perekonomian riil yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di Papua Tengah sebenarnya berada dalam kondisi sangat sehat dan tumbuh positif.
Struktur Perekonomian Sangat Terpusat pada Sektor Pertambangan
Kepala BPS Papua Tengah, Dio Ginting, menjelaskan dalam sesi wawancara di ruang kerjanya pada Rabu (5/8/2026) bahwa struktur perekonomian Papua Tengah memiliki karakteristik yang sangat unik sekaligus rentan. Perekonomian provinsi ini masih sangat didominasi oleh satu sektor utama, yaitu pertambangan dan penggalian.
“Untuk Papua Tengah, kondisi di Triwulan II-2026 ini menunjukkan sektor pertambangan memberikan kontribusi hingga 76,51 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Nilai ini setara dengan lebih dari tiga perempat total nilai tambah ekonomi daerah,” ungkap Dio Ginting.
Tingginya ketergantungan ini membuat pergerakan angka pertumbuhan ekonomi makro Papua Tengah sangat sensitif terhadap dinamika operasional perusahaan tambang besar di wilayah tersebut, khususnya PT Freeport Indonesia (PTFI).
“Besar sekali kontribusi sektor pertambangan ini. Oleh karena itu, ketika sektor pertambangan mengalami pergolakan, baik dari sisi produksi maupun nilai penjualan, angka pertumbuhan ekonomi provinsi secara keseluruhan akan langsung mengalami fluktuasi yang sangat signifikan,” tambahnya.
Dampak Lanjutan Insiden Grasberg dan Kinerja Penjualan Komoditas
Penyebab utama terkoreksinya pertumbuhan ekonomi secara tahunan (y-on-y) pada Triwulan II-2026 ini adalah penurunan volume penjualan komoditas tembaga dan emas oleh PT Freeport Indonesia dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
Penurunan volume ini merupakan dampak jangka panjang (aftermath) dari insiden banjir lumpur (external mud rush) yang terjadi di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada September 2025 lalu.
Insiden tersebut sempat mengganggu kelancaran proses ekstraksi dan produksi. Mengingat pada Triwulan II-2025 kondisi produksi Freeport masih berjalan sangat optimal, perbandingan secara tahunan dengan Triwulan II-2026 menghasilkan selisih angka yang cukup tajam.
“Berdasarkan data resmi yang dirilis Freeport, penjualan tembaga pada Triwulan II-2025 mencapai 443 juta pon (million of recoverable pounds). Namun pada Triwulan II-2026, volumenya tercatat sebesar 153 juta pon. Terjadi penurunan yang sangat signifikan,” jelas Dio.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas emas, di mana penjualan emas pada Triwulan II-2025 tercatat sebesar 518 ribu ons (thousands of recoverable ounces), lalu pada Triwulan II-2026 menjadi 118 ribu ons, sehingga terjadi selisih penurunan mencapai sekitar 400 ribu ons.
Meski demikian, proses pemulihan operasional pasca-insiden terus menunjukkan hasil positif jika dilihat secara triwulanan (QoQ). Pada Triwulan I-2026, penjualan tembaga tercatat sebesar 82 juta pon, lalu melonjak naik menjadi 153 juta pon di Triwulan II-2026. Untuk komoditas emas, penjualan meningkat dari 116 ribu ons di Triwulan I menjadi 118 ribu ons di Triwulan II-2026, didukung oleh tren kenaikan harga rata-rata komoditas di pasar internasional (harga rata-rata tembaga naik dari USD 5,89 per pon menjadi USD 6,12 per pon).
Dampak Tambang Ke Pemegang Saham, Ekonomi Masyarakat Tetap Aman
Dio Ginting secara eksplisit menegaskan bahwa penurunan angka di sektor pertambangan ini tidak secara langsung mengganggu fondasi perekonomian masyarakat sehari-hari. Penurunan kinerja penjualan pertambangan raksasa tersebut pada dasarnya lebih berimbas pada imbal hasil (revenue) atau pembagian dividen perusahaan kepada para pemegang sahamnya.
“Kalau efek dari pertambangan ini, biasanya ketika penjualan Freeport turun, itu kan ada pemegang saham. Maka revenue atau pendapatan ke pemegang sahamnya yang berimbas,” ujar Dio.
Sebaliknya, untuk aktivitas perekonomian lokal dan mata pencaharian masyarakat luas, kondisinya justru tetap aman, stabil, dan terus bergerak maju.
“Jadi secara luas, secara umum sebenarnya untuk ke masyarakat sekali lagi, karena ini efek dari tambang yang sangat besar, sebenarnya tidak begitu berpengaruh. Ketika tambang dikeluarkan kita masih tumbuh 5,45 persen secara YoY, berarti ekonomi kita masih jalan, masih on the track,” tegasnya.
Potret Ekonomi Riil: Tanpa Tambang, Ekonomi Tumbuh 5,45 Persen
BPS mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak menafsirkan angka minus 15,44 persen sebagai bentuk kelesuan ekonomi secara menyeluruh di tingkat masyarakat.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai daya beli dan aktivitas usaha masyarakat harian, BPS menyajikan analisis pertumbuhan ekonomi non-tambang. Jika efek pertambangan dikeluarkan dari perhitungan PDRB, perekonomian Papua Tengah tercatat tumbuh positif sebesar 5,45 persen secara tahunan (YoY) dan 4,10 persen secara triwulanan (QoQ).
“Secara umum, kondisi ekonomi di masyarakat sebenarnya tidak terganggu oleh penurunan angka tambang tersebut. Kalau sektor pertambangan kita keluarkan dari perhitungan, ekonomi Papua Tengah masih tumbuh 5,45 persen secara YoY. Artinya perputaran uang dan aktivitas bisnis masyarakat masih berjalan dengan sangat baik dan tetap berada di jalur yang benar (on the track),” jelas Dio Ginting.
Geliat Pembangunan DOB Mendorong Efek Domino di Sektor Riil
Status Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah serta berjalannya berbagai agenda pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) terbukti menjadi motor penggerak utama sektor-sektor ekonomi riil. Hampir seluruh lini lapangan usaha non-tambang mencatatkan kinerja yang menggembirakan:
Administrasi Pemerintahan (Tumbuh 12,14% YoY): Dipicu oleh pembentukan OPD baru, penambahan satuan kerja level provinsi, padatnya agenda dinas, serta peningkatan belanja gaji pegawai yang bergulir ke bisnis penginapan, katering, dan penyewaan mobil di ibu kota provinsi.
Perdagangan Besar dan Eceran (Tumbuh 9,47% YoY): Didorong oleh meningkatnya permintaan barang kebutuhan pokok, material bangunan, hingga aktivitas transaksi di warung dan toko-toko masyarakat.
Industri Pengolahan (Tumbuh 7,44% YoY): Dipengaruhi oleh bergeliatnya industri makanan-minuman lokal, UMKM olahan kuliner, serta tingginya aktivitas event kemasyarakatan.
Jasa Pendidikan (Tumbuh 6,98% YoY): Didukung oleh program subsidi pendidikan dari pemerintah daerah serta ekspansi fasilitas pembelajaran.
Real Estate atau Perumahan (Tumbuh 5,90% YoY): Menunjukkan tingginya kebutuhan hunian baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dan maupun orang yang berdatangan.
Informasi dan Komunikasi (Tumbuh 5,22% YoY): Mencerminkan konsumsi pulsa dan paket data internet yang tetap tinggi di seluruh lapisan masyarakat.
Jasa Kesehatan (Tumbuh 4,66% YoY): Menandakan peningkatan akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan, baik melalui BPJS maupun klinik swasta.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Tumbuh 3,38% YoY): Menunjukkan kenaikan produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah.
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Tumbuh 2,82% YoY): Dipicu oleh tingginya tingkat keterisian hotel atau penginapan serta maraknya usaha rumah makan dan kuliner.
Selain dari sektor-sektor di atas, BPS juga mencatat sinyal positif dari arus distribusi barang. Terjadi lonjakan pengiriman barang dan logistik keluar daerah hingga hampir 40 persen dibandingkan awal tahun.
Hal ini mengindikasikan bahwa kelancaran rantai pasok logistik serta keterhubungan ekonomi antar-wilayah di Papua Tengah semakin solid.
Satu-satunya sektor non-tambang yang mencatatkan penurunan hanyalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, yang datanya bersumber dari laporan perbankan Bank Indonesia.
Penyumbang PDRB Terbesar se-Wilayah Maluku dan Papua
Meskipun persentase pertumbuhannya terkontraksi, ukuran ekonomi (economic size) Papua Tengah tetap tidak tertandingi di kawasan timur Indonesia. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), Papua Tengah menyumbang kontribusi terbesar terhadap total PDRB gabungan seluruh provinsi di Pulau Maluku dan Papua.
“Jika total PDRB di wilayah Maluku dan Papua kita ibaratkan sebagai satu buah kue besar, porsi milik Papua Tengah adalah 27,16 persen. Ini merupakan kontribusi tertinggi di antara delapan provinsi di wilayah Maluku dan Papua. Posisi kedua ditempati oleh Maluku Utara dengan porsi 22,37 persen,” pangkas Dio Ginting.
Secara nominal, PDRB atas dasar harga berlaku Papua Tengah pada Triwulan II-2026 mencapai Rp48.631,83 miliar (Rp48,63 triliun), mengalami kenaikan nilai dibandingkan Triwulan I-2026 yang sebesar Rp45.449,60 miliar.
Urgensi Diversifikasi Ekonomi dan Peran Sensus Ekonomi 2026
Mengingat perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia telah disepakati hingga tahun 2041 melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah RI, porsi sektor pertambangan dipastikan akan terus mendominasi struktur ekonomi Papua Tengah dalam belasan tahun ke depan.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan tunggal (single dependency) pada sektor ekstraktif melalui diversifikasi ekonomi.
“Tantangan utama kita ke depan adalah bagaimana pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten berkolaborasi menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kita harus memperkuat sektor-sektor potensial lain seperti konstruksi, industri bahan bangunan lokal seperti semen, hingga jasa transportasi publik agar peran nilai tambahnya meningkat,” ujar Dio.
Untuk menjawab kebutuhan data acuan dalam perumusan kebijakan tersebut, BPS saat ini tengah melancarkan persiapan dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui kegiatan sensus ini, BPS akan memetakan seluruh populasi usaha, potensi UMKM, hingga dinamika ketenagakerjaan di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Mimika.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah akan memiliki basis data yang sangat detail dan akurat. Data ini yang kelak digunakan untuk menentukan intervensi kebijakan jangka pendek, menengah, maupun panjang, sehingga pembangunan ekonomi Papua Tengah di masa depan dapat berjalan lebih seimbang, inklusif, dan tidak semata-mata bergantung pada hasil tambang,” tutup Dio Ginting.