SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire mencatat Provinsi Papua Tengah mengalami deflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month) pada bulan Juli 2026.
Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Ginting, menyampaikan bahwa kondisi perkembangan harga barang dan jasa di wilayah Papua Tengah secara umum masih berada dalam rentang yang sangat terkendali.
“Kalau untuk Provinsi Papua Tengah kondisi bulan Juli 2026 terhadap bulan Juni 2026, yang artinya itu *month-to-month*, Papua Tengah mengalami deflasi 0,17 persen. Untuk tahun ke tahun atau *year-to-year*, Papua Tengah inflasinya 2,79 persen dan inflasi tahun kalender 1,98 persen. Secara umum untuk Provinsi Papua Tengah kita masih dalam kondisi terkendali, karena instruksi dari pusat untuk dinyatakan terkendali itu 2,5 persen plus minus 1, jadi maksimum 3,5 persen. Jadi untuk Papua Tengah masih cukup terkendali,” ujar Dio Ginting di ruang kerjanya, Selasa (4/8/2026).
Mengenai kondisi di tingkat kabupaten, Dio menerangkan bahwa Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika menunjukkan dinamika angka yang berbeda, namun tetap terkendali.
“Kalau untuk Kabupaten Nabire, inflasi year-on-year-nya 1,79 persen dan inflasi month-to-month-nya mengalami deflasi 1,01 persen, yang berarti secara bulanan di Nabire mengalami penurunan harga. Dan untuk Timika, inflasi year-on-year-nya 3,28 persen dan month-to-month-nya 0,26 persen, yang berarti secara umum di Papua Tengah secara level provinsi, di Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire itu dalam kondisi terkendali,” papar Dio.
Dio menjelaskan lebih rinci bahwa meskipun Papua Tengah mengalami deflasi bulanan sebesar 0,17 persen, pergerakan harga tetap terjadi pada sejumlah komoditas tertentu.
“Untuk di Papua Tengah, secara bulanan yang menyebabkan inflasi, walaupun tadi secara bulanan kita deflasi 0,17 persen mengalami penurunan, tapi tetap ada harga barang yang naik dan ada harga yang turun. Yang menyebabkan inflasi kecil saja ada bensin dengan andil penyumbang 0,07 persen, terong 0,06 persen, tahu mentah 0,06 persen, bawang putih 0,03 persen, dan ikan cakalang 0,03 persen. Ini lima besar harga barang yang naik,” jelas Dio.
Sebaliknya, beberapa komoditas pangan dan jasa melorot harganya sehingga mendorong terjadinya deflasi di Papua Tengah.
“Tapi yang menyebabkan ini turun antara lain cabai rawit. Cabai rawit secara Papua Tengah mengalami deflasi dengan andil 0,21 persen, lalu tomat 0,19 persen, kacang panjang 0,05 persen, daging babi 0,03 persen, dan angkutan laut turun 0,03 persen. Ini kalau untuk tomat khususnya terjadi karena salah satu faktor El Nino. El Nino ini berarti sekarang kan musim kemarau. Musim kemarau diperparah El Nino, jadi banyak terjadi petani-petani tomat itu tomatnya masih kecil tapi sudah matang. Akhirnya harus terpaksa dipanen dengan cepat untuk menghindari semakin rugi,” tutur Dio.
Sementara untuk angka inflasi tahunan (year-on-year) Papua Tengah yang berada di angka 2,79 persen, Dio menyebutkan bahwa perhiasan dan komoditas pilihan pemerintah menjadi pemicu utamanya.
“Nah, yang menyumbangkan inflasi secara tahunan antara lain emas perhiasan sebesar 0,99 persen, angkutan udara 0,37 persen, bensin 0,22 persen, bahan bakar rumah tangga 0,21 persen, dan ikan kembung 0,16 persen. Kalau emas perhiasan itu karena mengikuti perkembangan harga global, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk angkutan udara, bensin, dan bahan bakar rumah tangga ini karena secara umum terjadi kenaikan, dan ini kan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, terdapat juga beberapa komponen yang mengalami penurunan secara year-on-year, antara lain cabai rawit turun dengan andil 0,58 persen, daging babi 0,43 persen, tomat 0,25 persen, daging ayam ras 0,06 persen, dan tarif sekolah turun 0,06 persen,” ungkapnya.
Khusus untuk dinamika di Kabupaten Nabire, Dio memaparkan beberapa fenomena penting yang memengaruhi pergerakan harga komoditas lokal, mulai dari dampak kemarau hingga kebijakan insentif transportasi.
“Kabupaten Nabire ada beberapa hal yang menjadi fenomena, antara lain El Nino tadi. Efek dari El Nino musim kemarau membuat banyak petani khususnya tomat dan cabai menurunkan produksinya. Panennya lebih cepat karena kemarau, tomat akhirnya lebih cepat dipanen supaya tidak makin rugi. Nah, lalu fenomena lain yang juga terjadi di Nabire ada subsidi dari diskon tiket Pelni, jadi harga kapal disubsidi oleh pemerintah sampai dengan 15 Agustus. Itu karena kemarin bulan Juli ada libur sekolah, jadi untuk menggerakkan supaya orang mau liburan dan mau mengeluarkan uang,” jelas Dio.
Secara lebih terperinci, Dio menguraikan komoditas penyumbang deflasi dan inflasi di Kabupaten Nabire, baik secara bulanan maupun tahunan.
“Sekali lagi kalau inflasinya tadi untuk Nabire secara bulanan kita deflasi 1,01 persen, secara tahunan 1,79 persen. Komoditas yang menyumbang untuk terjadinya deflasi terbesar yaitu cabai rawit sebesar 0,54 persen secara bulanan, tomat turun dengan andil 0,38 persen, kacang panjang turun dengan andil 0,16 persen, daging ayam ras 0,08 persen, dan angkutan laut juga mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,07 persen. Namun terdapat juga barang-barang yang naik seperti tahu mentah. Tahu mentah mungkin karena faktor barang impor dan dipengaruhi kurs kedelai, bensin, angkutan udara, bawang putih, dan ikan mumar juga naik. Tapi secara umum Kabupaten Nabire mengalami deflasi,” jelasnya.
“Untuk tahunan di Nabire, yang menyebabkan kenaikan yaitu daging babi 0,31 persen, bensin 0,29 persen, emas 0,18 persen, tahu mentah 0,17 persen, dan kangkung 0,17 persen. Daging babi di kondisi bulan Juli memang sudah mengalami penurunan, tapi di tahun lalu pada bulan yang sama masih di sekitar rata-rata Rp150.000 sampai Rp180.000. Namun walaupun secara tahunan kita mengalami inflasi di bulan Juli, terdapat juga komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai rawit turun dengan andil 1,43 persen, tomat turun 0,31 persen, Sekolah Menengah Atas turun 0,17 persen, cabai merah 0,14 persen, dan buah pinang 0,08 persen,” sambung Dio.
Dio menjelaskan, terjadinya deflasi pada dasarnya berarti terjadi penurunan harga akibat stok melimpah dari panen dini yang dipaksakan cuaca.
“Deflasi secara umum artinya terjadi penurunan harga. Penurunan harga itu bisa disebabkan beberapa hal, pertama komoditasnya banyak dan permintaan mungkin stabil atau berkurang, kedua bisa jadi komoditasnya sebenarnya stabil tapi permintaan berkurang. Nah, untuk cabai rawit dengan tomat, sekali lagi karena El Nino ini akhirnya tomatnya lebih cepat panen. Kalau tidak segera dipanen walaupun masih kecil nanti busuk, maka akhirnya banyak petani yang panen lebih cepat untuk menghindari pembusukan yang semakin cepat karena efek terlalu panas. Akhirnya dijual murah untuk menghindari kerugian yang semakin dalam, sehingga stoknya melimpah. Di Wanggar, bahkan teman-teman saya kemarin dari lapangan melaporkan harga tomat lokal hanya Rp15.000 per kilo,” paparnya.
Mengenai koordinasi dan saran kebijakan kepada pemerintah daerah untuk menghadapi situasi kemarau ini, Dio menerangkan langkah-langkah yang perlu segera diantisipasi.
“Kalau untuk komunikasi hari ini belum, karena habis kita rilis inflasi sebenarnya saat ini sedang ada Zoom bersama Kemendagri terkait inflasi ini, jadi kemungkinan besar kita akan ada pertemuan selanjutnya. Namun rekomendasi kita untuk beberapa bulan ke depan, kita harus benar-benar memperhatikan data dari BMKG karena faktor kekeringan ini di luar kendali kita. Kita lihat beberapa titik seperti di Lagari dan Wanggar, irigasi sudah mulai banyak kering. Kita harus mencari titik-titik baru, karena kalau kita meminta petani beli air, biaya produksinya akan lebih tinggi dan harga naik, sedangkan dengan kondisi komoditas pertanian yang melimpah seperti ini harganya justru mengalami penurunan,” tegas Dio.
Dio juga menyoroti masalah infrastruktur air dan potensi pendimentasi pada saluran irigasi yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah mungkin bisa mengintervensi dengan membantu menyediakan air untuk pertanian, karena di kota saja air dari sumur bor sudah mulai banyak yang kering. Di Yaro juga debit air mengecil karena sudah mulai banyak lumpur, dan di Legari sekarang sudah mulai banyak lumpur yang mungkin dugaannya efek dari aktivitas pertambangan. Kalau lumpurnya makin banyak, debit air takutnya semakin kecil dan nanti efeknya bisa ke mana-mana, bukan hanya di pertanian buah dan sayur, tapi juga padi gogo di daerah Legari. Beberapa bulan ke depan kita benar-benar harus berkoordinasi dengan BMKG dan melihat perkembangan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber-sumber air untuk petani. Kalau tidak salah ada penugasan dari pusat terkait bantuan sumur bor, mungkin itu juga bisa diarahkan ke sektor pertanian,” pungkas Dio.