SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Bencana alam berupa embun beku, kekeringan, dan hujan es yang melanda wilayah Kwiyawagi, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Puncak, mengakibatkan satu orang dilaporkan meninggal dunia serta kerugian material yang cukup besar.
Bencana yang terjadi sejak Juli hingga September 2026 itu juga menyebabkan puluhan honai dan bangunan gereja terbakar serta ratusan hektare hutan dan lahan perkebunan warga mengalami kerusakan/kebakaran.
Tim Solidaritas Pelajar, Mahasiswa, dan Keluarga Korban mencatat, bencana yang berlangsung sejak 8 Juli hingga 14 September 2026 tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, 61 unit rumah honai terbakar habis, dua gedung gereja terbakar, serta ratusan hektare hutan dan lahan perkebunan masyarakat mengalami kerusakan.
“Data sementara yang kami himpun di lapangan, satu orang meninggal dunia akibat terbakar di dalam rumah, Terinus telenggen, laki-laki berusia 49 tahun. Sebanyak 61 honai terbakar habis, dua gereja terbakar, serta hutan dan kebun hangus,” papar Koordinator Lapangan Umum Tim Solidaritas Bencana Se-Kwiyawagi, Eman Telenggen, dalam konferensi pers di Wamena, Senin (29/9/2026), sebagaimana disampaikan dalam rilis yang diterima media ini.
Pemulihan Diperkirakan Membutuhkan Waktu 12 Bulan
Eman Telenggen menjelaskan, kondisi geografis Kwiyawagi yang berada di wilayah pegunungan tinggi menyebabkan proses pemulihan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain.
Di wilayah lain, tanaman ubi dan sayuran dapat dipanen dalam waktu enam hingga tujuh bulan. Namun, di Kwiyawagi, masyarakat membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 11 bulan untuk memperoleh hasil panen.
Dengan kondisi tersebut, bencana yang terjadi pada 2026 diperkirakan baru dapat dipulihkan pada September 2027.
“Selama 12 bulan ke depan, masyarakat terancam mengalami krisis pangan. Karena itu, kami memohon kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Puncak agar memberikan perhatian penuh hingga tahun 2027, bukan hanya bantuan sesaat,” tegasnya.
Saat ini, warga yang selamat dari bencana terpaksa mengungsi di honai milik keluarga terdekat. Mereka membutuhkan bantuan mendesak berupa terpal, bahan makanan, dan pakaian layak pakai.
Warga Telah Melaporkan Dampak Kekeringan kepada Pemerintah
Sementara itu, Jekson Tabuni, pemuda asal Agandugume, menjelaskan bahwa embun beku mulai muncul pada 18, 21, dan 23 Juni 2026. Peristiwa serupa kembali terjadi pada 4, 13, dan 16 Juli.
Merespons kondisi tersebut, Jekson bersama kelompok masyarakat Puncak berinisiatif mengumpulkan data mengenai jumlah warga terdampak dan luas lahan perkebunan masyarakat yang mengalami kekeringan.
Berdasarkan pendataan mereka, luas lahan perkebunan yang mengering di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri mencapai sekitar 500 hektare
Jekson mengatakan, data tersebut telah diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Sekretaris Daerah, hingga Bupati Puncak.
Namun, berdasarkan keterangan sejumlah pejabat kabupaten yang diterimanya, bantuan bahan makanan belum dapat segera disalurkan ke tiga distrik tersebut.
Alasan yang disampaikan pemerintah berkaitan dengan situasi keamanan. Pemerintah mengkhawatirkan adanya serangan dari kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terhadap rombongan pengangkut bantuan.
Kabupaten Puncak, sebagaimana sejumlah wilayah pegunungan tengah Papua lainnya, selama ini menjadi salah satu wilayah yang mengalami konflik bersenjata. Sejumlah kelompok advokasi HAM berulang kali melaporkan dugaan kekerasan aparat terhadap warga sipil.
Di sisi lain, TPNPB juga dilaporkan melakukan pembakaran fasilitas publik milik pemerintah Indonesia dan menargetkan orang-orang yang mereka tuduh sebagai mata-mata militer.
“Jadi, bupati menginstruksikan kami untuk tetap bersiaga di tempat sambil menunggu bantuan,” kata Jekson.
Pemkab Puncak Salurkan 100 Ton Beras ke Tiga Distrik
Baru pada 3 Agustus 2026, atau lebih dari satu bulan setelah hujan es pertama dilaporkan di Agandugume, Pemerintah Kabupaten Puncak akhirnya menyalurkan bantuan bahan makanan melalui jalur udara ke wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, memimpin seremoni penyerahan bantuan dengan pengawalan sejumlah anggota TNI yang membawa senjata dan mengenakan pelindung kepala.
Nenu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Puncak menyalurkan 100 ton beras bagi masyarakat di tiga distrik yang terdampak kekeringan, hujan es, dan embun beku.
Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk Distrik Agandugume tercatat sebanyak 3.848 jiwa, Distrik Lambewi sebanyak 4.873 jiwa, dan Distrik Oneri sebanyak 5.726 jiwa. Dengan demikian, total penduduk di ketiga distrik tersebut mencapai 14.447 jiwa.
Jika seluruh bantuan beras sebanyak 100 ton yang disampaikan Nenu benar-benar tersalurkan secara merata, setiap warga diperkirakan memperoleh sekitar 6,9 kilogram beras.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata konsumsi beras harian masyarakat mencapai 250 gram per orang.
Dengan asumsi tersebut, bantuan beras sebanyak 6,9 kilogram per orang diperkirakan hanya mencukupi kebutuhan selama sekitar 27 hari, atau kurang dari satu bulan.
Selain menyalurkan bantuan, Pemerintah Kabupaten Puncak juga menetapkan status tanggap darurat hingga 18 Agustus 2026.
Embun Beku Kembali Terjadi, Warga Kehilangan Sumber Pangan
Meski bantuan telah disalurkan dan status tanggap darurat ditetapkan, bencana embun beku kembali melanda tiga distrik tersebut pada 4, 13, 16, 21, dan 22 Agustus 2026.
Jekson mengatakan, peristiwa pada 21 dan 22 Agustus merupakan kejadian embun beku terparah yang pernah dialaminya di kampung halaman.
Pada malam hari di kedua tanggal tersebut, ia merasakan suhu udara yang sangat dingin hingga menembus ke dalam rumah.
Saat dini hari, warga menyaksikan hamparan salju yang menyelimuti lingkungan mereka.
“Seperti awan yang turun ke tanah,” ungkap Jekson menggambarkan kondisi saat itu.
Akibat suhu ekstrem tersebut, tiga ekor babi milik keluarganya mati kedinginan. Seekor anjing peliharaan mereka juga mengalami nasib serupa. Jekson mengatakan, bulu keempat hewan tersebut rontok setelah kejadian.
“Tanah, rumput, pohon yang sebelumnya tidak bisa kering setelah kejadian itu, akhirnya kering semua,” ujarnya.
“Semua akar pohon dan tanaman kering, terangkat naik dari bawah tanah,” lanjutnya.
Pada 19 Agustus, embun beku kembali terjadi. Menurut Benus Murib, pemuda asli Kuyawage, peristiwa tersebut menyebabkan seluruh tanaman pangan masyarakat mengering.
“Hal itu yang membuat hari ini kami mengalami krisis untuk mendapatkan makanan sehari-hari,” ujar Benus.
Selain menghadapi krisis pangan, masyarakat juga mengalami gangguan kesehatan akibat suhu dingin, seperti batuk dan flu. Namun, akses terhadap pelayanan kesehatan masih sulit dijangkau.
“Masyarakat juga kedinginan, mengalami batuk dan flu, tetapi sulit mendapatkan akses kesehatan,” kata Benus.
Embun Beku Bukan Fenomena Baru bagi Masyarakat Kuyawage
Benus Murib menjelaskan, bencana embun beku bukanlah fenomena baru bagi masyarakat Kuyawage. Ia bahkan pernah mengalami situasi serupa ketika masih bayi.
Menurut cerita ayahnya, sekitar 1998 hingga 1999, keluarganya terpaksa mengungsi akibat kondisi bencana yang serupa dengan yang terjadi saat ini.
“Bapak saya cerita, waktu saya masih bayi, mereka mengungsi karena situasi yang sama seperti hari ini. Itu sekitar tahun 1998 dan 1999,” katanya.
Benus mengatakan, masyarakat mulai menyaksikan gejala embun beku sejak awal Juli 2026, ketika musim kemarau melanda Kuyawage dan sebagian besar wilayah pegunungan tengah Papua.
Menurut pengamatannya, embun beku awalnya terjadi di kawasan pegunungan yang tidak dihuni masyarakat. Seiring waktu, fenomena tersebut meluas hingga ke perkampungan warga yang berada di kaki bukit.
Kondisi tersebut semakin memperburuk kehidupan masyarakat, terutama karena sebagian besar penduduk menggantungkan kebutuhan pangan sehari-hari pada hasil perkebunan.
Tim Solidaritas Sampaikan Empat Tuntutan kepada Pemerintah
Menyikapi dampak bencana yang semakin meluas dan ancaman krisis pangan hingga 2027, Tim Solidaritas Bencana Se-Kwiyawagi menyampaikan empat tuntutan resmi kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait.
Pertama, meminta bantuan kemanusiaan dari DPRK, DPRD kabupaten, DPR Papua Pegunungan dan Tengah, DPR RI, pihak gereja, serta seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap kondisi korban bencana.
Kedua, mendesak Gubernur Papua Pegunungan dan Gubernur Papua Tengah bersama DPR agar berkomunikasi dengan manajemen PT Freeport Indonesia untuk turut memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Ketiga, mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Nduga, dan Puncak agar memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat terdampak, mengingat besarnya kerugian akibat bencana tersebut.
Keempat, meminta pemerintah segera menetapkan status tanggap darurat bencana alam Kwiyawagi sebagai agenda prioritas utama, disertai pengalokasian anggaran khusus bencana yang disalurkan secara berkala setiap bulan hingga masa pemulihan pada September 2027.
Telenggen berharap pemerintah, gereja, dan seluruh pihak yang bergerak di bidang kemanusiaan dapat hadir secara langsung untuk membantu masyarakat Kwiyawagi yang sedang menghadapi bencana dan ancaman krisis pangan berkepanjangan.
“Kami berharap pemerintah, gereja, dan semua pihak kemanusiaan dapat hadir bersama masyarakat Kwiyawagi,” Tutup Eman.