SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bergerak cepat merespons temuan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak yang menyerang anak-anak di Kampung Daboto, Distrik Biandoga.
Langkah taktis langsung diambil jajaran pemerintah daerah guna memutus rantai penularan dan menyelamatkan jiwa anak-anak di wilayah pegunungan tersebut.
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, mengonfirmasi bahwa wabah campak yang terjadi di wilayahnya telah mengakibatkan empat anak meninggal dunia.
Mengingat geografis Intan Jaya yang ekstrem dan hanya dapat dijangkau menggunakan sarana transportasi udara seperti pesawat dan helikopter, pemerintah daerah langsung mengambil langkah tanggap darurat di lapangan.
“Saya sebagai Bupati Kabupaten Intan Jaya bersama Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Kabupaten Intan Jaya tengah mengalami musibah berupa tertularnya penyakit campak yang menyerang anak-anak usia rentan hingga mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Keempat anak tersebut sudah dimakamkan. Langkah awal yang kami lakukan adalah pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan tim teknis sudah turun langsung ke lokasi kejadian di Kampung Daboto untuk melihat langsung penanganan di tempat,” ujar Bupati Aner Maisini pada Sabtu (17/10/2026).
Meskipun saat ini Pemerintah Kabupaten Intan Jaya diperhadapkan pada efisiensi anggaran dan keterbatasan sarana logistik jelang akhir tahun, Bupati menegaskan penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor hingga tingkat pusat terus digenjot demi memastikan pemenuhan hak dasar kesehatan masyarakat terlaksana dengan baik.
“Langkah-langkah penanganan dari pemerintah kabupaten sudah kita jalankan melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Namun, karena jangkauan dari delapan distrik hingga ke kampung-kampung rata-rata sangat jauh dan harus diakses helikopter, kami sangat membutuhkan dukungan ambulans udara, tambahan tenaga medis, vaksin campak, obat-obatan, vitamin, hingga alat kesehatan dan logistik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” tutur Aner Maisini.
Aner menambahkan upaya ini merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara.
“Kami memohon kepada pemerintah provinsi sampai pusat agar hak dasar kesehatan masyarakat bisa terpenuhi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar (UUD) 1945—yang juga dirujuk sebagai bagian perlindungan hak dasar masyarakat yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kami berharap keluhan dan wabah yang kami hadapi di Intan Jaya ini bisa segera teratasi melalui pelayanan pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, Muhamad Duku, menjelaskan kronologi penanganan cepat yang telah dilakukan oleh jajarannya sejak pertama kali menerima laporan dari lapangan.
“Awalnya ada laporan dari tim Klinik Siloam yang bekerja di bawah yayasan di Kampung Daboto, Distrik Biandoga. Kami merespons cepat laporan tersebut karena ini merupakan hal yang serius dengan langsung membentuk tim investigasi. Kami mengutus tujuh personel, termasuk dua dokter yaitu Dokter Maria dan Dokter Mirsa. Mereka berada selama kurang lebih empat hari di sana untuk melakukan penanganan dan mengambil 11 sampel medis,” kata Muhamad Duku.
Dari 11 sampel yang diambil, Dinas Kesehatan mengirimkannya ke laboratorium milik Kementerian Kesehatan di Makassar. Hasil uji laboratorium yang keluar pada tanggal 12 Oktober mengonfirmasi bahwa 10 sampel dinyatakan positif campak, di mana satu di antara korban meninggal dunia termasuk dalam daftar sampel positif tersebut.
“Setelah penetapan 10 anak positif pada 12 Oktober, kami langsung mengadakan rapat koordinasi via Zoom bersama perwakilan World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia untuk wilayah Provinsi Papua Tengah yang siap terus memberikan dukungan. Sebagai tindakan konkret dan gerak cepat, kami kembali menerjunkan Tim Gerak Cepat ke lokasi untuk menangani kasus ini secara langsung,” jelas Muhamad Duku.
Guna memperkuat manajemen penanganan di lapangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
“Kami mengadakan koordinasi lanjutan via Zoom bersama Kasubdit Surveilans Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, WHO, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya guna memantapkan seluruh persiapan teknis dan langkah-langkah penanganan selanjutnya,” tutupnya.