SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Bupati Kabupaten Intan Jaya, Aner Maisini menjelaskan estimasi APBD Intan Jaya tahun 2026 akan mengalami penurunan.
Hal ini disampaikan Bupati usai melaksanakan Rapat Banggar Persetujuan Bersama Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025, beberapa waktu lalu di Nabire.
Dengan RAPBD-P ini Ia mengatakan pihaknya akan mengevaluasi tingkat Provinsi selanjutnya akan dilakukan Paripurna Penetapan APBD-P.
“Kepemimpinan saya dengan Pak Wakil Bupati, kita mulai jalankan kegiatan mulai dari bulan Maret sehingga ada beberapa kegiatan fisik yang kita sudah laksanakan dan beberapa yang mulai sedang berjalan,” katanya.
Ia berharap agar DPRK Intan Jaya terus bergandengan tangan mengawasi pembangunan yang ada di Intan Jaya.
Sebagai informasi kata dia, pihaknya telah memperkirakan Anggara APBD tahun 2026 baik Dana Transfer Pusat, Bagi hasil maupun lainnya untuk Kabupaten Intan Jaya kembali mengalami efisiensi anggaran.
Aner mengatakan APBD Intan Jaya biasanya senilai 1,2 Triliun tetapi tahun 2026 menurun sampai tersisa 900 miliar.
Contohnya royalti pada tahun 2024 mereka dapat Rp221 miliar, tahun 2026 hanya mendapatkan nilai Rp59 miliar.
“Jadi sudah menurun banyak sekali. Tapi Itu bukan Intan Jaya saja di provinsi dan beberapa Kabupaten semua dan Intan Jaya yang menurun sampai 900 (miliar) sekian Miliar,” terangnya.
Sehingga ini akan berpengaruh pada kegiatan atau pembangunan yang dilaksanakan.
“Saya sebagai Bupati kesal juga dengan kebijakan Pemerintah Pusat karena daerah saya adalah daerah konflik, kita membutuhkan anggaran. Bagaimana kita mau buka akses infrastruktur kita karena semua itu dimobilisasi dengan akses udara,” kata Aner.
Namun kata Aner pihaknya harus menerima dan mencoba untuk mengatur keuangan dengan baik. Dimana sebelumnya finalisasi RKA untuk 2026, mereka akan mengecek agar benar-benar kegiatan tepat sasaran.
Dan ini sangat kita tetap menerima tetapi bagaimana kita lakukan efisien anggaran itu dan sebelum finalisasi RKA untuk 2026 kami akan cek supaya betul-betul kegiatan itu sasaran.
Aner mengatakan terkait efisiensi anggaran dari pusat ini perlu disosialisasi dan diketahui oleh masyarakat.
“Jangan sampai bupati pernah janji ini, janji itu. Tapi kalau tidak terlaksana berarti bukan salah bupati. Tapi negara tidak kasih uang yang cukup,” terangnya.
Untuk itu kata dia pihaknya juga berkoordinasi dengan Provinsi terkait program yang akan dilakukan.
“Supaya sinkron, Kabupaten buat apa, Provinsi Buat apa. Jangan sampai kegiatan dobel (sama) antara kabupaten dan provinsi. Jadi itu yang kita 8 bupati bersama gubernur dan wakil gubernur kita bahas di Puncak Jaya, Mulia waktu itu,” pungkasnya.