FRAKSI Demokrat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika terhadap ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (PP-APBD) 2023, Selasa (2/7/2024).
Pandangan umum ini menyusul Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan oleh Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob.
Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Ancelina Beanal menguraikan terkait dengan keuangan daerah, dan beberapa hal yang perlu dievaluasi.
Ia juga menyebut beberapa fakta yang wajib mendapatkan perhatian.
Dikatakan, penduduk Kabupaten Mimika berjumlah 313.016 jiwa. Ancelina mengungkapkan jumlah OAP lebih sedikit dari non OAP.
“Perbandingan Orang Asli Papua (OAP) dan Non OAP, Lebih Banyak Non OAP” katanya.
Hal ini kata dia dapat digambarkam bahwa Orang Asli Papua sebanyak 155 ribu jiwa.
“Dengan melihat penduduk OAP yang relative sedikit, maka tingkat kesejahteraan dari tahun ke tahun sudah harus dapat terjadi, kemiskinan, pengangguran, stunting, dan lain lain tidak terlihat bagi OAP,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti terkait dengan sekolah berbagai tingkatan yang lebih banyak ada di pusat kota.
Ia berharap agar sekolah-sekolah bisa bebas biaya sekolah, seragam dan makan gratis pagi dan siang bagi OAP.
“Penyebaran beberapa SLTA di pusat-pusat domisili penduduk di pantai dan gunung,” katanya.
Selain itu perlu adanya tambahan insentive bagi guru, penjaga sekolah agar guru-guru bertahan di pantai dan gunung.
“Meningkatkan sekolah-sekolah unggulan dan mendukung sekolah-sekolah swasta dalam keuangan dan lainnya. Pengadaan bus sekolah,” ucapnya.