SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi (Rakor) pemutakhiran data dengan seluruh pimpinan partai politik (Parpol) di wilayah Papua Tengah guna menertibkan dan merapikan administrasi serta dokumentasi kepartaian melalui Sistem Informasi Partai Politik.
Rapat koordinasi ini digelar di Meeting Room Kantor KPU Papua Tengah, Senin(15/12/2025) yang dihadiri Pimpinan KPU Papua Tengah beserta anggota Komisioner dan staff, bersama seluruh pimpinan dari 18 partai serta perwakilan yang ada di provinsi Papua Tengah.
Ketua KPU Papua Tengah, Sepo Nawipa melalui keterangan pers usai pertemuan, menegaskan bahwa pemutakhiran data ini bersifat wajib, terutama mengingat banyaknya Parpol yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) yang berujung pada pergantian kepengurusan.
“Data yang Dimutakhirkan melalui proses verifikasi data di partai politik, ini mencakup beberapa aspek krusial, seperti kepengurusan partai, domisili kantor, keterwakilan perempuan, dan status keanggotaan partai yang jelas, “Ujarnya.
Adapun penjelasan empat poin secara detail keseluruhan antara lain:
1. Kepengurusan Partai: Perubahan susunan kepengurusan partai dari tingkat pusat hingga daerah, yang harus didukung dengan Surat Keputusan (SK) terbaru.
2. Domisili Kantor: Perubahan alamat kantor atau domisili sekretariat partai di wilayah Papua Tengah.
3. Keterwakilan Perempuan: Pembaruan data terkait keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan.
4. Anggota Partai: Verifikasi data keanggotaan partai politik.
Sepo menjelaskan, dari total 18 partai politik yang terdaftar di Provinsi Papua Tengah, hanya sebagian yang hadir dalam rapat koordinasi, untuk itu pihak KPU menginformasikan bahwa setelah verifikasi dokumen yang ada di parpol, belum semua Parpol dinyatakan memenuhi syarat.
Ketua KPU Papua Tengah, Sepo Nawipa bersama Komisioner KPU Papua Tengah, Indra Ebang Ola saat ditemui awak media.
“Ada beberapa partai politik yang harus segera memperbaiki atau menyerahkan data terbaru untuk perubahan di dalam data parpol. Jadi, belum semua,”Jelasnya.
Selain itu, Sepo Nawipa mengatakan, ada beberapa Kendala yang dihadapi sejumlah parpol yang ada di Papua Tengah, dan salah satu yang utama dihadapi adalah proses pengurusan SK kepengurusan.
“Dari tingkat pusat yang belum selesai. Bagi partai yang SK-nya masih dalam proses, KPU menyarankan agar segera diupayakan untuk diselesaikan,”Kata sepo saat diwawancarai.
Lebih lanjut, Ketua KPU Papua Tengah ini menekankan bahwa kegiatan pemutakhiran ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022. Dengan semakin dekatnya akhir periode pemutakhiran tahunan (Juli sampai Desember), KPU meminta seluruh Parpol untuk bergerak cepat.
“Kami sudah tegaskan tadi, tidak ada konsekuensi waktu lagi. Kami berharap Parpol lebih cepat untuk berupaya menyelesaikan, contohnya menyangkut SK partai,” tegasnya.
KPU Papua Tengah juga mengklarifikasi bahwa kegiatan pemutakhiran ini bersifat penertiban administrasi dan bukan untuk syarat pencalonan anggota legislatif, yang akan dilakukan pada tahapan Pemilu berikutnya. Bagi Parpol yang belum menyerahkan data, diminta segera mendatangi kantor KPU untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.
