SASAGUPAPUA.COM, SORONG, PBD – Anggota DPRP Papua Tengah Jalur Pengangkatan, Stella T.U. Misiro, S.Hut., memberikan apresiasi untuk pelaksanaan PAPEDA Summit 2026 yang diadakan mulai 2-4 September 2026. Di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, PAPEDA Summit merupakan kegiatan yang sangat baik dan strategis karena menjadi momentum pertemuan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) serta para pemimpin dari seluruh Tanah Papua Raya untuk membangun kesamaan pandangan mengenai arah pembangunan Papua ke depan.
Sehingga, ia berharap, kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun agar menjadi ruang bersama untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarpemimpin daerah, pemerintah, legislatif, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan PAPEDA Summit ini. Kegiatan seperti ini sangat bagus apabila dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Ini menjadi momentum pertemuan berbagai stakeholder dan pemimpin-pemimpin di Tanah Papua Raya untuk bersama-sama membicarakan masa depan Papua,” ujar Stella.
Soroti Rencana Pra-Musrenbang Otsus Mulai 2027
Dalam sesi Plenary 1 dengan tema “6 Provinsi, Satu Masa Depan”, Stella memberikan perhatian khusus terhadap penyampaian dari pembicara Bappenas mengenai rencana pelaksanaan Pra-Musrenbang Otsus mulai tahun 2027, yang kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang.
Selain menyambut baik rencana pra Musrenbang Otsus 2027, Stella juga menekankan pentingnya memastikan proses perencanaan pembangunan melalui Otsus benar-benar memberikan ruang bagi representasi masyarakat adat.
“Khusus di Provinsi Papua Tengah, saya harap DPRP Jalur Pengangkatan juga dapat dilibatkan secara aktif dalam proses Pra-Musrenbang Otsus maupun Musrenbang, “ungkap Stella.
Karena menurutnya, keterlibatan DPRP Jalur Pengangkatan sangat penting karena memiliki fungsi representasi masyarakat adat dalam lembaga legislatif daerah, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat dapat disampaikan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan.
“Harapan saya, mulai tahun 2027 ketika Pra-Musrenbang Otsus dilaksanakan, DPRP jalur pengangkatan di Papua Tengah dapat dilibatkan sebagai representasi masyarakat adat. Tidak hanya DPR jalur pengangkatan, tetapi juga perlu ada keterwakilan tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan,” tegasnya.
Aspirasi Masyarakat Adat Harus Masuk dalam Perencanaan
Stella menilai pembangunan yang bersumber dari kebijakan Otonomi Khusus tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjawab kebutuhan serta melindungi hak-hak masyarakat adat.
Maka, keterlibatan masyarakat adat harus dimulai sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, berbagai program yang nantinya masuk dalam rencana pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kita berharap aspirasi-aspirasi yang keberpihakannya kepada masyarakat adat dapat diakomodir dalam rencana-rencana pembangunan di Papua Tengah. Masyarakat adat jangan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ungkap Stella.
Ia menambahkan, keterlibatan tokoh adat, pemuda, agama dan perempuan akan memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Setiap kelompok memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda, sehingga perlu mendapatkan ruang yang proporsional dalam proses pembangunan daerah, “jelasnya.
“6 Provinsi, Satu Masa Depan”
Stella menilai, tema “6 Provinsi, Satu Masa Depan” memiliki makna strategis bagi Tanah Papua.
Karena menurutnya, terbentuknya enam provinsi di Tanah Papua harus diikuti dengan penguatan koordinasi dan kerja sama agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Setiap provinsi memiliki karakteristik, potensi dan tantangan yang berbeda, namun memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tuturnya.
Lebih lanjut, ia berharap, PAPEDA Summit tidak berhenti sebagai forum pertemuan dan diskusi, tetapi mampu menghasilkan gagasan serta rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
“Enam provinsi boleh memiliki karakteristik dan prioritas masing-masing, tetapi kita harus memiliki satu semangat dan satu tujuan untuk masa depan Tanah Papua yang lebih baik. Yang paling penting, pembangunan tersebut harus memberikan manfaat dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat,” kata stella.
Poin Penting dari Pembukaan PAPEDA Summit 2026
– Sorong, Papua Barat Daya, menjadi tempat berlangsungnya PAPEDA Summit 2026.
– PAPEDA Summit menjadi ruang pertemuan para pemimpin dan stakeholder Tanah Papua Raya.
– Forum mengangkat semangat “6 Provinsi, Satu Masa Depan.”
– Adanya rencana Pra-Musrenbang Otsus mulai 2027 sebelum pelaksanaan Musrenbang.
– DPRP Papua Tengah Jalur Pengangkatan diharapkan dilibatkan dalam proses perencanaan Otsus.
– Perencanaan pembangunan perlu memberikan ruang bagi tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan.
– Aspirasi masyarakat adat perlu diakomodir sejak tahap perencanaan pembangunan.
– Pembangunan Papua harus mengedepankan inklusivitas, keberpihakan kepada Orang Asli Papua, perlindungan hak masyarakat adat, serta keberlanjutan.
– PAPEDA Summit diharapkan menjadi agenda rutin tahunan dan menghasilkan rekomendasi nyata bagi pembangunan Tanah Papua.
“Saya berharap, semangat yang dibangun dalam PAPEDA Summit 2026 di Sorong dapat menjadi langkah bersama untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang keadilan, representasi, perlindungan hak, dan masa depan masyarakat adat, “Pungkas Stella.