SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Sebuah tragedi memilukan kembali mengguncang Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Seorang ibu hamil bernama Merkiana Duwitau dilaporkan meninggal dunia bersama bayi yang berada di dalam kandungannya.
Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis malam, 2 Juli 2026, ketika korban berada di dalam rumahnya yang terletak di Yaduas, Kecamatan Sugapa. Sebutir peluru tajam menembus dinding rumah dan seketika merenggut nyawa ibu tersebut.
Tragedi ini memicu reaksi keras dari legislator setempat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Partai Amanat Nasional (PAN), Tomas Agimbau, menyampaikan rasa duka yang mendalam sekaligus kecaman keras atas rentetan kekerasan yang terus mengorbankan warga sipil.
“Saya atas nama Tomas Agimbau, anggota DPRK Kabupaten Intan Jaya dari Dapil 3, menegaskan bahwa beberapa lembaga bersama oknum terkait harus secara adil dan terbuka untuk mengambil langkah yang sebenarnya. Kenapa dan mengapa masyarakat sipil yang selalu menjadi sasaran atau menjadi korban?” ujar Tomas Agimbau.
Anggota DPRK Intan Jaya, Tomas Agimbau. Foto: Ist
Tomas menegaskan bahwa keberadaan sebuah daerah dan jalannya pemerintahan sepenuhnya bergantung pada keselamatan manusianya. Ia mengingatkan para pengambil kebijakan bahwa pemerintahan tidak ada artinya jika rakyatnya habis dibantai.
“Maka kita 31 anggota DPRK Kabupaten Intan Jaya bersama Bupati Kabupaten Intan Jaya harus adil dan terbuka bahwa lebih bagus kita membuka baju dinas di depan Komnas HAM. Karena dengan alasan apa pun, masyarakat kita habis dan terus-menerus menjadi korban. Adanya nama kabupaten dan adanya pemerintah itu karena dihuni oleh manusianya, bukan manusianya dibunuh sampai habis lalu yang tersisa hanya tinggal nama gunung, nama kali, dan nama batu saja, tidak begitu,” tegas legislator asal Distrik Agisiga ini.
Kekecewaan mendalam juga disampaikannya terkait tindakan kekerasan yang menyasar tokoh agama setempat. Tomas meluruskan status korban lain yang menurutnya murni merupakan seorang pelayan umat, bukan bagian dari kelompok konflik.
“Kami sangat kecewa dengan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan penjaga domba. Gembala Elianus Agimbau adalah benar-benar seorang penjaga domba, bukan penjaga tanah dan alam Papua. Kita DPRK dan Bupati dipilih oleh mereka dan untuk mereka yang saat ini sedang menangis. Kalau tidak ada masyarakat, tidak mungkin ada pemerintah. Dan jika tidak ada hamba Tuhan yang disebut gembala, tidak mungkin ada gereja. Seharusnya mereka mencari pihak yang memang berkonflik, jangan asal tembak mati kiri dan kanan,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret untuk menghentikan pertumpahan darah di Intan Jaya, Tomas menyerukan persatuan seluruh elemen pemerintahan daerah. Ia mendesak agar Bupati dan seluruh anggota legislatif mengambil tindakan ekstrem demi keselamatan rakyatnya, termasuk mengembalikan lambang negara jika hak hidup masyarakat tidak lagi terjamin.
“Dalam hal ini, kita perlu menjaga masyarakat sipil Kabupaten Intan Jaya. Mari barisan Bupati dan 31 anggota DPRK bersatu mencari solusi untuk keselamatan masyarakat Kabupaten Intan Jaya. Mungkin kami 31 anggota DPRK bersama Bupati harus membuka dinas dan mengembalikan Garuda di depan Komnas HAM serta Kementerian Pertahanan baru bisa didengar baru ada solusi untuk masyarakat kami yang sedang menangis karena ditembak ke sana dan ke mari. Tetapi kalau hal ini memang tidak dilakukan, sampai kapan pun Intan Jaya belum akan mendapatkan solusi,” pungkas Tomas Agimbau.