Jeritan Dari Waa Banti: Araminus Omaleng Beri Kritik Keras ke Freeport

SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Anggota DPR Papua Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Araminus Omaleng, mengeluarkan pernyataan keras terkait bencana banjir dan longsor yang menghantam Kampung Waa Banti pada 25-26 April 2026 lalu.

Sebagai anak asli Amungme yang lahir dan besar disana, Araminus menegaskan bahwa peristiwa ini adalah krisis kemanusiaan dan lingkungan yang harus segera menjadi isu nasional karena diduga kuat berkaitan dengan aktivitas operasional PT Freeport Indonesia.

Dalam wawancara khusus di ruang kerjanya pada Jumat (8/5/2026), Araminus menyatakan bahwa duka yang dialami warga Banti saat ini bukan sekadar akibat faktor alam. Ia menduga kuat bahwa longsoran dahsyat tersebut berasal dari tumpukan material sisa tambang (stockpile) di area 74 yang turun mengikuti arus hujan deras, hingga menyapu bersih infrastruktur desa.

“Saya ingin meminta kepada PT Freeport Indonesia untuk betul-betul bertanggung jawab 100 persen atas kejadian ini karena ini bukan longsor-longsor biasa. Berdasarkan video yang dikirim langsung oleh adik-adik di lapangan, longsornya turun itu bukan main, sampai jembatan terkikis habis, jalan dari Utikini sampai Banti 1 hilang total, sekolah rusak, bahkan kuburan dan rumah-rumah warga hanyut. Ini sangat menyedihkan hati saya. Oleh karena itu, kita butuh auditor independen untuk mengaudit kembali izin pembuangan stockpiling material sisa di area 74. Aturannya harus direvisi, karena dampaknya sekarang membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal dan akses kesehatan,” tegas Araminus.

Menyoal Transparansi MOU 2000 dan Nasib Masyarakat Ring 1

Selain masalah bencana, Araminus menyoroti komitmen jangka panjang perusahaan yang dinilai tidak transparan. Ia mendesak peninjauan ulang terhadap New Orleans Agreement  MOU tertanggal 13 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Tom Beanal (mewakili Lemasa) dan Presiden Komisaris Freeport McMoRan saat itu, James R. Moffett.

“Realisasi dari kesepakatan MOU 2000 itu tidak pernah transparan dan tidak pernah ada sampai hari ini. Saya desak Freeport untuk segera menghadirkan kami, orang-orang asli Banti dan Amungme yang mendiami Ring 1, termasuk tokoh adat dan agama, untuk merevisi MOU tersebut. Apalagi dengan adanya penambahan izin tambang 20 tahun lagi sampai 2061 yang diambil alih negara secara tiba-tiba. Harus dibicarakan ulang, apa keuntungan nyata bagi masyarakat? Jangan sampai perusahaan hanya ambil hasilnya saja, tapi masyarakatnya tetap menderita,” ujarnya.

Ironi di Balik Tambang Raksasa: “Masih Pikul Beras dan Jalan Kaki”

Dengan nada yang tegas, Araminus membeberkan fakta pahit tentang ketimpangan pembangunan di wilayah terdampak. Ia menceritakan pengalamannya saat melakukan kegiatan penyerapan aspirasi (reses) di kampung kelahirannya, Opitawak, pada akhir Desember 2024. Meski berada di dekat salah satu tambang emas terbesar di dunia, infrastruktur dasar bagi masyarakat asli dianggapnya sangat memprihatinkan.

“Ini hal memalukan. Saya lahir dan besar di situ, tapi sampai hari ini warnanya tidak berubah, wujudnya tidak berubah. Saat saya reses kemarin, barang hanya bisa diantar sampai Banti, setelah itu keluarga saya harus pikul semua barang belanjaan naik gunung ke Opitawak. Masyarakat kita masih pikul beras, jalan kaki naik turun, sementara di sebelah mereka ada tambang raksasa. Fasilitas rumah sakit memang ada yang mewah, tapi pelayanannya belum maksimal. Belum lagi drama buka-tutup akses jalan di Gate Pos 4 oleh oknum tertentu yang menyulitkan warga. Freeport jangan hanya ambil-ambil saja, perhatikan nasib orang asli di Lembah Waa,” kata Araminus.

Tuntutan Solusi Konkret dan Penyelamatan Generasi

Araminus mengingatkan bahwa dengan izin operasional yang diperpanjang hingga puluhan tahun ke depan, Freeport tidak boleh lagi “bersembunyi” dari persoalan krusial di akar rumput. Ia meminta Departemen Government Relation PTFI segera membuka ruang diskusi yang jujur dengan masyarakat asli Banti, Opitawak, Kimbeli, Tagabera, hingga Taganarogom, tanpa melalui perantara elit kota.

“Kami butuh jalan yang layak dan permanen, rumah yang layak huni, sekolah, dan listrik yang menyala 24 jam. Urusan saham yang sedang berjalan jangan dipolitisasi atau ditahan-tahan oleh kepentingan politik tertentu antara pusat dan daerah. Dana itu penting untuk membangun daerah kami sendiri. Saya bicara begini karena saya yang mengalami dan menjadi saksi sejarah sejak kecil,” tuturnya.

Araminus juga menegaskan posisinya bukan hanya sebagai pejabat publik, tapi sebagai putra daerah yang tidak ingin melihat bangsanya punah secara perlahan akibat pengabaian.

“Jangan ada yang berpikir bahwa orang Amungme itu sedang hidup menikmati karena punya Freeport. Itu salah besar. Kami sedang menderita dan kami bisa punah habis karena sakit hati. Saya harap Freeport buka hati, buang ego, dan dengarkan suara kami dari bawah. Tahun ini harus ada solusi konkret agar masyarakat tidak terus-menerus hidup dalam krisis seperti ini,” pungkasnya.