SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai mengatakan Papua Tengah merupakan provinsi baru yang memerlukan pembangunan guna memastikan negara hadir bagi masyarakat.
Dikatakan niat pembangunan bisa tidak maksimal bila masih terjadi konflik bersenjata, yang mengakibatkan korban jiwa maupun harta serta masyarakat yang mengungsi dari beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yaitu Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Dogiyai
“Sementara disisi lain pembangunan harus dapat berjalan, untuk itu kondisi daerah harus aman atau diciptakan aman dan nyaman dengan pola penananan sesuai UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, sementara terkait konflik politik tentu menjadi kewenangan negara,” ungkap John Gobai, Selasa (4/8/2026).
John mengatakan, pembangunan harus berjalan di provinsi Papua Tengah khususnya di kabupaten kabupaten yang sedang konflik sebagai bukti negara hadir bagi rakyat.
“Kalau konflik karena blok wabu, pemilik tanah sudah menolak rencana penambangan blok wabu, mreka masyarakat pemilik tanah sesuai UU mereka punya hak menyatakan menolak rencana penambangan, sehingga tidak perlu berkonflik dan tidak perlu juga pemerintah mewacanakan hal tersebut,” ungkapnya.
Sementara jika konfliknya karena ada OPM, maka menurutnya pendekatan yang bijak adalah mengajak dialog.
“Hentikan saling tembak dan masing masing kembali ke markas ,agar tidak ada korban dari Masyarakat sipil, pemerintah pusat perlu memikirkan kerangka penyelesaian melalui mekanisme dialog,” ungkapnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dan dialog terbuka untuk membahas situasi konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Papua Tengah pada Senin (4/8/2026).
Hearing ini merupakan kelanjutan dari aksi yang dilakukan oleh Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) bersama masyarakat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Kabupaten Nabire, pada Kamis (23/7/2026) lalu.
Dialog yang berlangsung pada Senin (3/8/2026) dari pukul 11.20 hingga 17.00 WIT ini dihadiri oleh unsur Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRK tingkat kabupaten, tokoh gereja, aktivis, hingga perwakilan mahasiswa.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan penting, yaitu pembentukan sebuah tim besar untuk menemui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menyalurkan aspirasi masyarakat yang mendambakan kedamaian.
Pihaknya berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta perwakilan dari provinsi lain di Papua untuk bergerak bersama ke Jakarta sesuai dengan aspirasi untuk membentuk tim besar yang melibatkan semua provinsi untuk bersama bersuara terkait situasi konflik di Tanah Papua.
“Tentu sesuai dengan aspirasi tadi, harus ketemu Presiden. Timnya tim besar. Tentu kita akan berkoordinasi dengan Pemda dan juga mereka dari wilayah-wilayah lain, provinsi lain karena ini masalah yang cukup merata ya di tempat lain, tapi kita (khusus DPR Papua Tengah) tetap sesuai dengan surat yang kami ajukan ke DPR RI Komisi I untuk meminta RDPU dua kali. Waktu itu saya sendiri, kemudian teman-teman pimpinan sudah pergi juga. Kita akan pergi dan akan terus memantau dan lobi-lobi supaya RDPU bisa terjadi. Yang kedua tadi itu kan aspirasi yang mengemuka, itu kan kita ketemu Presiden. Jadi, ya kita berharap Presiden bisa membuka ruang untuk berdialog dengan DPR Papua Tengah, MRP, dan tokoh masyarakat, mahasiswa dan juga para dari gereja,” ujar John Gobai saat memberikan keterangan seusai kegiatan.
Menurut John, fokus utama dari pertemuan dengan Presiden nantinya adalah menyampaikan keinginan mendasar masyarakat agar tanah Papua Tengah menjadi rumah yang aman dan damai. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang seimbang terkait keberadaan pasukan keamanan dan kelompok bersenjata di lapangan.
“Itu yang utama, karena tentu kan yang mau disampaikan itu kan kita ini ingin rumah kami ini aman dan damai. Nah, yang dikeluhkan selama ini itu kan tentang pasukan non-organik. Nah, tentu kita juga harus bisa berimbang kan? Seperti tadi disampaikan oleh salah satu peserta bahwa kita juga berkewajiban mengingatkan kepada OPM untuk mereka juga tenang. Kalau kita minta tarik pasukan organik, OPM-nya juga ya kembali ke markas supaya semua ini dapat berjalan, kedamaian itu dapat tercipta,” lanjutnya.
Mengenai komposisi tim sesuai surat ke DPR RI yang akan berangkat ke Jakarta, John menjelaskan pihaknya menginginkan agar seluruh elemen masyarakat, mulai dari MRP, tokoh agama, hingga mahasiswa ingin dilibatkan agar aspirasi riil daerah bisa tersampaikan langsung, dengan tetap menghormati mekanisme formal yang berlaku di parlemen pusat sebab rencana bertemu dengan DPR RI sesuai surat yang dimasukan oleh DPRP Papua Tengah telah dilakukan sebelum adanya aksi Intan Jaya yang menghadirkan hearing Dialog hari ini, sehingga pihaknya akan berupaya namun mengikuti tata tertib dari pihak DPR RI.
“Kita mau begitu (MRP, Gereja, Mahasiswa, perwakilan masyarakat juga ikut) Kita mau begitu. Supaya mereka ini juga puas, ya bisa menyampaikan langsung kepada DPR RI. Tapi tentunya DPR RI kan juga punya tatib toh? Siapa yang boleh bicara, dipersilakan baru bicara atau bagaimana bagaimana. Tapi yang jelas tim itu harus masuk Jakarta,” ungkap John.
Lebih lanjut, John mengungkapkan bahwa hasil diskusi tersebut berhasil memetakan tiga faktor utama yang diduga menjadi pemicu terpeliharanya kekerasan dan konflik di Papua Tengah. Faktor tersebut mencakup isu ideologi, rencana proyek strategis, hingga adanya indikasi kepentingan bisnis yang memanfaatkan anggaran negara.
“Jadi, tadi yang dari diskusi kita pada hari ini itu, kita dapat menduga bahwa kekerasan ini terjadi karena tiga hal. Pertama, itu karena memang ada ideologi. Artinya ada OPM. Yang kedua, memang Intan Jaya itu karena rencana Blok Wabu. Yang ketiga, ini ada indikasi, kepentingan untuk proyek karena memang ada APBN untuk kementerian tertentu yang mem-backup operasi-operasi ini cukup besar. Ya, bisa juga kan dalam rangka penyerapan APBN. Jadi, operasi ini harus di- lakukan, dan konflik ini terus dipertahankan. Karena ini bisnis. Kesempatan orang cari uang dengan konflik-konflik ini. Cipta kondisi. Ah, itu yang tadi terungkap dalam hearing tadi,” kata John.
Melihat kompleksitas masalah tersebut, DPR Papua Tengah menilai peran Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi TNI menjadi kunci utama dalam penyelesaian konflik. Kehadiran ruang dialog ini diharapkan mampu mempercepat agenda pembangunan yang menjadi tujuan awal dibentuknya Provinsi Papua Tengah.
“Oleh karena itu, diminta panglima tertinggi TNI, yaitu Bapak Presiden, untuk dapat menerima, dapat berdialog dengan kami di Papua tujuan bagaimana kita sama-sama menciptakan kedamaian di Papua Tengah ini agar percepatan pembangunan dapat berjalan secara baik sesuai dengan rencana dan maksud dibentuknya Provinsi Papua Tengah. Kita sudah menyurat. Kita berharap siapa tahu ada orang Samaria baik hati yang bisa membawa kami ketemu dengan Presiden. Itu doa kami,” tambahnya.