FESTIVAL Danau Sentani (FDS) XIII 2023 mulai berlangsung dari tanggal 5 Juli 2023 dan akan berakhir pada 7 Juli 2023 mendatang.
FDS diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan merupakan festival pariwisata tahunan yang berlangsung di sekitar Danau Sentani, Khalkote, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua.
Acara tersebut dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.
Sandiaga mengapresiasi penyelenggaraan FDS ini karena melibatkan masyarakat dalam pertunjukan seni dan budaya khas suku Sentani.
Dikutip dari laman resmi Menparekraf, Sandiaga mengatakan FDS, selain menjadi momentum pesta rakyat juga memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sarana untuk melestarikan seni budaya lokal sehingga keberlanjutannya tetap terjaga.
“Hari ini Festival Danau Sentani 2023 begitu meriah. Kita lihat tadi kearifan masyarakat dengan budaya dan juga atraksi menghias perahu. Dan begitu banyak masyarakat yang terdampak dan UMKM yang bergerak dari perhelatan event ini,” kata Menparekraf Sandiaga.
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat membuka penyelenggaraan “Festival Danau Sentani XIII 2023” yang berlangsung di tepian Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, (5/7/2023). Foto: Menparekraf.go.id
FDS dibuka dengan tarian Isosolo yang dibawakan sekitar 250 penari asal sentani.
Berbeda dengan tarian daerah lainnya, Tari Isosolo dilakukan di atas perahu yang sudah dihias. Tarian ini biasanya dilaksanakan atas perintah, restu, atau petunjuk Ondoafi atau pemimpin adat asli Sentani.
Selain untuk menjalin tali persaudaraan antara kampung satu dengan kampung yang lain, tarian Isosolo juga sebagai bentuk rasa syukur ketika musim panen tiba. Membawa hasil kebun untuk diberikan kepada keluarga, kerabat yang ada di kampung.
Menparekraf Sandiaga meyakini bahwa Festival Danau Sentani bisa kembali menjadi bagian dari Kharisma Event Nusantara (KEN) sebab sebelumnya festival tersebut masuk dalam rangkaian kalender pariwisata (calender of events).
Pesta rakyat tersebut juga melibatkan 20 pelaku UMKM. Sesuai dengan tema festival kali ini adalah “Sagu is my life”, salah satu produk unggulan yang ditampilkan adalah olahan makanan yang berbahan dasar sagu.
Kata Pemerhati Lingkungan dan Antropolog
Dengan momen FDS ini, Pemerhati Lingkungan dan Antropolog Papua, Marshall Suebu menyampaikan beberapa pendapatnya.
Marshall mengatakan, pihaknya selalu mendukung FDS dilaksanakan setiap tahun.
“Jika berkenan, dilaksanakan sekaligus pada perayaan hari sagu, jadi selebrasinya tanggal 21 Juni 2024 nanti,” kata Marshall kepada Sasagupapua.com, Kamis (6/7/2022).
Dengan momen FDS ini, Marshall juga memberikan usulan terkait nama Kabupaten Jayapura.
“Jika berkenan, Kabupaten Jayapura diganti nama Menjadi Kabupaten Sentani, supaya terhubung dengan FDS,” ungkapnya.
Karena, kata Sentani memiliki arti yang luar biasa baiknya.
“Sentani atau Nendane dalam bahasa sentani yaitu ‘disini’ yang mengambarkan tempat yang tepat, baik, subur dan lainnya, untuk tinggal dan menjalin peradaban keabadiaan manusia diatas negerinya “Nendane”,” kata Marshall.
Pemerhati Lingkungan dan Antropolog Papua, Marshall Suebu. Foto: Istimewa
Ada pula makna religi lainnya yang sangat penting dari Sentani adalah ‘Disini Kami Tinggal Dengan Damai’ yang disampaikan oleh Godlief Lodwyk Bink ( G.L.Bink ) seorang misionaris tahun 1892.
Marshall menyebut, GL Bink melihat bentangan alam indah ciptaan Tuhan, Nendane yakni di Utara terdapat gunung Cycloop atau Robong Hollo, di Arah Selatan Ada Danau Sentani dengan hamparan hutan sagu dan padang luas terbuka di seberang selatan Danau Sentani.
Kemudian di sebelah barat ada Hamparan Lembah Grimenawa dan Barat Daya – Utara ada Pesisir Pantai dan Laut Tepra dan Sebelah Timur Teluk Yotefa yang indah.
“Oleh karena makna-makna penting ini, maka saya usulkan menjadi Kabupaten Sentani supaya ada perbedaan dengan nama kota Jayapura dimana makna Jayapura juga merupakan yang baik untuk membangun kota Jayapura, dan Kabupaten Sentani memulai fondasi Pembangunan dan Pengembangan Peradaban dan Kepemerintahan,” ungkapnya.
Sejarah Singkat Kabupaten Jayapura
Kabupaten Jayapura bersama 8 (delapan) Kabupaten Otonom lainnya (Kabupaten Biak Numfor, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Merauke, Jayawijaya, Paniai dan Yapen Waropen) dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.
Dikutip dari jayapurakab.go.id, Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Jayapura meliputi enam wilayah Kepala Pemerintahan yaitu Kepala Pemerintahan setempat Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi dan Dafonsoro dengan pusat pemerintahan daerah berkedudukan di Jayapura.
Kabupaten Jayapura Tempo dulu. Foto:Jayapurakab.go.id
Pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi dua Kabupaten/Kotamadya yaitu Kabupaten Jayapura (Kabupaten Induk) dan Kotamadya Jayapura, sehingga Ibukota Kabupaten Jayapura dipindahkan ke Sentani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Wilayah Kotamadya Jayapura ke Wilayah Sentani, tepatnya tanggal 10 Maret 2010 merupakan tonggak awal sejarah kota Sentani ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Jayapura, sehingga pada tanggal 10 Maret tersebut dijadikan sebagai Hari jadi Kota Sentani sebagai ibukota Kabupaten Jayapura.
Sampai dengan pertengahan bulan Juni 2001 ibukota Kabupaten Jayapura mulai bergerak dari bibir pantai Teluk Yos Sudarso di wilayah Kotamadya Jayapura menuju wilayah Sentani yang tepatnya di atas Gunung Paniau di bawah kaki Gunung Cycloops dijadikan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura. Bertepatan dengan pelantikan Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M dan Wakil Bupati Ir. Tunggul TH Simbolon, MA periode 2001-2006 pada tanggal 12 Oktober 2001, Kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. Yaap Salossa, M.Si.
Selanjutnya pada tahun 2002, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Papua, wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan lagi menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura (Kabupaten Induk), Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom. Kabupaten Jayapura setelah pemekaran wilayah pada tahun 2002 memiliki 11 Distrik.
Tahun 2003 dilakukan pemekaran Distrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Namblong, Distrik Yapsi dan Distrik Airu, sehingga jumlah Distrik di wilayah Kabupaten Jayapura menjadi 16 Distrik.
Pada tahun 2005 kembali dilakukan pemekaran distrik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Distrik Raveni Rara, Distrik Gresi Selatan dan Distrik Yokari. Sehingga secara administratif, wilayah Kabupaten Jayapura bertambah dari 16 Distrik menjadi 19 Distrik. Tahun 2007 dilakukan pemekaran kampung, sehingga jumlah kampung yang sebelumnya berjumlah 127 Kampung menjadi 137 Kampung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kampung Benggwin Progo, Kampung Aib, Kampung Hyansip, Kampung Sumbe, Kampung Hanggaiy Hamong, Kampung Nandalzi, Kampung Bundru, Kampung Doromena, Kampung Bambar dan Kampung Yahim.
Pada tahun 2009, kembali dilakukan pemekaran kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kampung Kamikaro dan Kampung Naira. Sehingga Kabupaten Jayapura saat ini terdiri dari 19 Distrik, lima Kelurahan dan 139 Kampung.
Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2020 sebanyak 131 .802 dengan jumlah Distrik 19, 5 Kelurahan dan 139 kampung. Kabupaten Jayapura saat ini dipimpin oleh Pj Bupati, Triwarno Purnomo.
Penulis: Kristin Rejang
