SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Arah kebijakan strategis Gubernur Meki Nawipa dalam meletakkan fondasi ekonomi berbasis potensi lokal mulai direalisasikan secara masif di lapangan. Langkah awal pembentukan ekosistem ekonomi berkelanjutan ini ditandai dengan gelaran Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang diinisiasi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Papua Tengah di Nabire, Senin (10/8/2026).
Forum yang mempertemukan delapan Kepala Dinas Kabupaten, pegiat sektor perkebunan dan peternakan, akademisi, serta pemangku kepentingan lintas sektor ini dirancang untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi interorganisasi, dan mempercepat eksekusi program-program unggulan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Menerjemahkan Visi Gubernur Lewat Sistem Terpadu
Ketua Panitia Acara sekaligus Kepala Bidang Perkebunan Disbunnak Papua Tengah, Andreas Gobay, menjelaskan bahwa Rakornis ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan wadah konsolidasi utama dalam membumikan visi besar Gubernur Meki Nawipa. Focus utama dari kebijakan ini adalah membangun sistem pertanian dan peternakan terpadu (integrated farming system) yang produktif, ramah lingkungan, dan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
“Pada hari ini, kami Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan rapat koordinasi teknis di Nabire. Kami menghadirkan delapan kepala dinas kabupaten, para pegiat kebun dan ternak, serta seluruh pemangku kepentingan daerah,” ujar Andreas Gobay di Nabire.
Kabid Perkebunan Disbunak Provinsi Papua Tengah, Andreas Gobay bersama Kepala Disbunnak Papua Tengah, Rafael Heri Nugroho saat pemaparan materi. (Foto: Edwin/sasagupapua)
Ia menegaskan, integrasi antara komoditas perkebunan utama seperti kopi, kakao, dan kelapa dengan pembibitan ternak unggul akan menjadi pilar sentral perekonomian Papua Tengah di masa depan.
“Melalui forum strategis ini, kita membangun komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan komoditas perkebunan unggulan yang dipadukan dengan pembibitan ternak secara terpadu. Sistem ini dirancang agar produktif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat kita,” lanjutnya.
Gandeng SCOPI: Benahi Sektor Kopi dari Hulu ke Hilir
Salah satu terobosan penting yang dihasilkan dalam forum ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Asosiasi Kopi Indonesia (Sustainable Coffee Platform of Indonesia / SCOPI). Kerja sama ini menjadi komitmen nyata Pemprov dalam membenahi tata kelola dan ekosistem industri kopi lokal.
Langkah ini mencakup pembinaan teknis bagi para petani, penerapan metode budidaya kopi berkelanjutan, standardisasi pengolahan pascapanen, hingga pembukaan akses pasar berskala nasional maupun internasional.
“Ini adalah wujud semangat dan kerja keras yang selaras dengan visi besar Bapak Gubernur Meki Nawipa dan Dinas Kina Lei. Penandatanganan PKS dengan SCOPI hari ini menjadi awal yang sangat baik untuk memberdayakan petani lokal, mencetak pelatih utama (master trainer), serta membangun ekosistem kopi yang kuat dari hulu sampai ke hilir,” ungkap Andreas.
Ia menaruh harapan besar agar kesepakatan ini segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan sehingga produk kopi Papua Tengah memiliki daya saing tinggi dan pangsa pasar yang pasti.
Pemetaan Potensi Wilayah dan Optimalisasi CSR Swasta
Dalam merespons kondisi geografis Papua Tengah yang bervariasi, kebijakan pembangunan komoditas diarahkan berdasarkan zonasi wilayah:
Kawasan Pegunungan: Difokuskan sebagai pusat pengembangan komoditas kopi. Kawasan Pesisir: Difokuskan untuk optimalisasi budidaya kakao dan kelapa.
Untuk menopang kebutuhan investasi dan pendampingan di lapangan, Pemprov Papua Tengah juga mendorong keterlibatan aktif sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Tengah diharapkan dapat menyalurkan dana CSR mereka secara terarah pada pembenahan komoditas perkebunan dan peternakan di sekitar wilayah operasional.
“Sebagai provinsi yang baru berdiri, kita dihadapkan pada tantangan yang tidak kecil. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk memberikan perhatian serius melalui program CSR dalam mendukung pengembangan budidaya ini,” ungkapnya.
Tanggung Jawab Kolektif Bangun Provinsi Baru
Di akhir penyampaiannya, Andreas mengutip rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai refleksi bersama. Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak bisa dibebankan semata-mata kepada pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Rilis data BPS terbaru menjadi catatan penting untuk kita semua. Ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah, swasta, kalangan akademisi, rekan-rekan pers, hingga komunitas kepemudaan harus bersinergi dan bekerja keras secara kompak. Kunci utamanya adalah saling percaya dan menjaga komitmen bersama demi membawa Papua Tengah menjadi provinsi yang maju dan mandiri,” pungkas Andreas.
Penulis: Edwin Rumanasen