SASAGUPAPUA.COM, Timika – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Mimika menggelar silaturahmi sekaligus Berdialog bersama Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Everar Kukuareyau di Timika, Kamis (15/1/2026).
Pertemuan yang dikemas dalam konsep “dialog kopi” ini berlangsung terbuka sebagai ruang pertukaran pikiran antara kaum intelektual muda dengan pemerintah tingkat distrik untuk membahas persoalan struktural serta arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Ever Kukuareyau, menyambut baik kehadiran para mahasiswa untuk beraudiensi langsung.
“Ya, berdasarkan undangan audiensi dari teman-teman GMNI, yang pertama itu terkait masalah PT TAS, terus yang berikut itu masalah terkait perkembangan Mimika Barat Jauh,” ujar Ever.
Merespons keresahan warga terkait rencana investasi perkebunan kelapa sawit oleh PT TAS, Ever menjelaskan batasan kewenangan yang dimilikinya secara aturan perundang-undangan.
“Terkait untuk PT TAS sendiri, kami di Distrik Mimika Barat Jauh kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012, terus sampai ke Peraturan Bupati Pembentukan Distrik Mimika Barat Jauh Tahun 2017. Jadi kan di situ ada tugas pokok dan kewenangan. Sebagaimana tugas pokok dan kewenangan Distrik Mimika Barat Jauh bahwa kita di Distrik tidak bicara masalah izin dan lain-lain. Jadi menyangkut PT TAS, saya pikir itu bukan ranah kami. Tadi kami sudah menjelaskan ke teman-teman,” katanya.
Namun, ia menekankan pemerintah distrik tetap bekerja pada sektor-sektor pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
“Nah, terkait program-program pekerjaan dan pembangunan yang ada di Mimika Barat Jauh, itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman. Bahwa saat ini Distrik kita concern dengan potensi wisata, pendidikan, dan lain-lain. Harapan saya bahwa teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saran, masukan, kritikan bagi kami untuk kami terus bekerja mengembangkan Distrik Mimika Barat Jauh supaya lebih baik lagi ke depan. Tentu ini kita mendukung dari apa yang menjadi visi dan misi Bapak Bupati yang dituangkan di dalam Renstra program kerja distrik itu sendiri,” tambahnya.
Ketua Bidang Otonomi Khusus DPC GMNI Mimika, Markus Maita, secara lantang menyampaikan pernyataan sikap GMNI yang menolak rencana masuknya perkebunan kelapa sawit PT TAS.
Menurutnya, investasi tersebut mengancam ruang hidup masyarakat di tiga kampung yang kini tengah resah.
“Hari ini kami ketemu dengan Kepala Distrik mempertanyakan terkait keresahan masyarakat yang terjadi di Distrik Mimika Barat Jauh terkait tiga kampung mengenai penolakan mereka terhadap wacana masuknya PT TAS. Saat ini masyarakat menyuarakan untuk bagaimana mereka menolak kembali PT TAS dalam arti perkebunan sawit yang wacananya dibuka di Mimika Barat Jauh itu,” tegas Markus Maita.
Lebih lanjut, Markus mengingatkan bahwa persoalan ini adalah masalah lama yang kembali mencuat di tahun 2025-2026 dan bisa menjadi bom waktu jika diabaikan oleh pemerintah daerah.
“Keresahan masyarakat terkait penolakan PT TAS ini kan muncul di 2012-2013, namun baru muncul lagi di 2025-2026 ini. Penolakan dari masyarakat ini belum ada tanggapan dari Bupati dan juga dari DPR. Jadi kami dari GMNI mendesak dan juga berharap supaya bagaimana pemerintah daerah bisa melihat keresahan masyarakat ini, bagaimana mencari solusi supaya mendengar aspirasi masyarakat terkait penolakan mereka. DPR juga yang menjadi representasi dari masyarakat juga harus melihat hal ini, jangan diam. Karena bisa jadi hal ini menjadi potensi konflik lagi di bawah antar masyarakat. Jangan sampai hal ini terjadi seperti di Kapiraya terkait batas itu, jangan sampai dibiarkan akhirnya jadi konflik antar masyarakat sendiri,” jelas Markus.
Selain isu investasi, Markus juga membawa sejumlah tuntutan terkait pelayanan dasar. GMNI mendesak adanya pengadaan speed boat gawat darurat untuk evakuasi medis, pembangunan rumah layak huni bagi janda, lansia, dan warga miskin, serta perbaikan infrastruktur sekolah yang tidak layak.
Ia juga mendorong penguatan ekonomi melalui koperasi agar masyarakat bisa mandiri mengelola potensi ikan, sagu, dan hasil alam lainnya tanpa bergantung pada perusahaan ekstraktif.
Terkait peran pemuda, Markus Maita mendorong agar struktur kepemudaan di tingkat distrik kembali dihidupkan sebagai motor inovasi.
“Kami membicarakan dengan Kepala Distrik terkait pengembangan pemuda di bawah, terkait dengan Karang Taruna, kemudian DPC KNPI yang mana kami mendorong supaya bisa terbentuk di bawah kembali, untuk bagaimana pemuda di bawah itu bisa berinovasi supaya mengelola potensi-potensi alam yang ada. Bagaimana kita dorong Mimika Barat Jauh ini menjadi distrik yang memang potensi wisatanya sudah ada, di mana kita membangun kerja sama agar kita mengelola alam yang memang sudah tersedia menjadi wisata,” tuturnya.
Menutup dialog, Markus menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kepala Distrik, namun tetap memberi catatan keras bagi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten.
“Pemuda tidak hadir untuk menolak pembangunan, tetapi memastikan pembangunan berjalan adil, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan masyarakat adat.
Kami meminta Bupati Mimika dan DPRK Mimika agar turut membuka ruang dialog dan mendengar secara langsung gagasan serta usulan pemuda sebagai bagian dari tanggung jawab bersama membangun Mimika sebagai wee rumah kita dalam bingkai nilai kearifan lokal Eme Neme Yaware,” tutup Markus Maita.