SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi dan DPR Papua Tengah terus mematangkan langkah strategis untuk melestarikan bahasa lokal di Tanah Papua.
Komitmen ini ditunjukkan melalui kehadiran sebagai narasumber dalam perumusan Pokok-Pokok Pikiran Perlindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 yang dilaksanakan Balai Bahasa Provinsi Papua di Jayapura pada Agustus lalu.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyampaikan Papua Tengah telah memiliki peraturan daerah terkait perlindungan bahasa. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan aturan secara konsisten dan berkelanjutan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Bulan Agustus lalu saya kan diundang sebagai narasumber dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah (KBD) Tahun 2026, oleh Balai Bahasa Provinsi Papua dalam kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 di Tanah Papua,” ujar John NR Gobai.
John berharap kongres yang nantinya akan berlangsung mampu menghasilkan langkah konkret serta regulasi yang dapat dijalankan bersama.
“Dan saya lihat banyak daerah dan banyak teman itu mengharapkan adanya regulasi daerah yang mengatur tentang bahasa daerah. Kita di Papua Tengah ini kan sudah ada, jadi kemarin saya sampaikan kita sudah ada. Sekarang bagaimana pelaksanaannya itu yang kita perlukan, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota supaya ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan kita konsisten melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi,” jelas John.
Lebih lanjut, John menyoroti pentingnya menjaga bahasa daerah sebagai identitas suku dari kepunahan akibat berbagai dinamika sosial.
“Nah, kita berharap di kongres bahasa nanti kita bisa menghasilkan gerakan-gerakan bersama provinsi-provinsi di Papua guna melakukan perlindungan dan pengembangan bahasa daerah. Ah, itu saya harapkan. Jadi kita tidak sekadar hanya berkongres, tapi kita menyepakati langkah bersama dan kesepakatan itu dilaksanakan. Itu yang penting, karena bagaimanapun bahasa daerah itu identitas, identitas yang dimiliki oleh sebuah suku. Ini harus dapat dilestarikan, ini harus dapat dipupuk, dijaga terus agar dia tidak hilang,” tutur John.
Ia juga menawarkan sejumlah solusi praktis untuk menjawab tantangan zaman.
“Nah, kita tantangan yang besar di depan mata itu kan adalah kawin keluar, terus merantau. Tapi dengan adanya konferensi ini kita berharap semua itu bisa kita ambil langkah dan menyediakan misalnya aplikasi, kamus aplikasi dalam bahasa daerah Mee misalnya, dan menyediakan sarana belajar, mewajibkan. Saya pikir dengan demikian itu akan membuat mereka itu bisa belajar bahasa daerah. Nah, terus ada hari yang kita khususkan wajib bahasa daerah, pasti bisa. Begitu,” kata John.
Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Deni Tenouye, menegaskan pentingnya agenda KBD 2026 serta landasan hukum yang tengah disiapkan.
“Rencana pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah di Provinsi Papua pada bulan Oktober 2026 merupakan langkah krusial untuk menyelamatkan identitas suku di Tanah Papua. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra yang baru-baru ini dirumuskan di Jayapura menjadi fondasi penting. Kehadiran langsung Kepala Bidang Kebudayaan Papua Tengah, Deni Tenouye bersama Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menunjukkan komitmen yang kuat dari daerah demi melahirkan regulasi seperti Rancangan Peraturan Gubernur yang sah dan berkekuatan hukum,” papar Deni Tenouye.
Deni juga menjelaskan alasan utama di balik urgensi kegiatan perlindungan bahasa ibu ini.
“Mengapa kegiatan ini sangat penting? Papua memiliki sekitar 480 bahasa daerah. Banyak di antaranya terancam punah karena jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat adat, bahasa daerah bukan sekadar alat bicara, melainkan sebuah identitas suku dan warisan budaya yang tidak boleh hilang. Seperti yang disuarakan oleh John NR Gobai, perlindungan bahasa ibu ini harus dilakukan secara terstruktur, mulai dari lingkungan keluarga hingga aturan formal pemerintah,” ungkap Deni.
Mengenai rencana dan tahapan selanjutnya, Deni menyampaikan bahwasanya rumusan yang ada akan melalui harmonisasi hingga penetapan oleh para kepala daerah.
“Hasil rumusan dari Jayapura ini akan dibawa ke Badan Bahasa RI melalui Balai Bahasa Papua di Jayapura untuk tahap penyelarasan terakhir. Pokok-Pokok Pikiran yang disusun kemarin akan dijadikan bahan utama dalam Kongres Bahasa Daerah mendatang. Pada bulan Oktober 2026, para Gubernur di Tanah Papua dijadwalkan hadir bersama untuk menetapkan hasil kesepakatan tersebut menjadi kebijakan resmi yang siap dijalankan di seluruh wilayah Papua,” pungkas Deni.
