Masyarakat Distrik Tembagapura Belum Pernah Nikmati Minyak Tanah Subsidi Pemerintah

“SAYA lihat masyarakat disana mereka masak pakai ban karet, gen bekas itu dan sempat saya juga ikut makan. Saya terpukul sebagai anak negeri disitu,”

Begitu yang disampaikan oleh Dolfin Beanal salah satu pengusaha supplier minyak tanah asli Amungme ketika diwawancarai seorang konten creator melalui akun tiktok @hapaktimika.

Dolfin bercerita, awal mula ia menjual minyak tanah sekitar tahun 2022 karena kepeduliannya kepada masyarakat Distrik Tembagapura yang tidak pernah merasakan program pemerintah terkait minyak tanah bersubsidi yang selama ini hanya dirasakan oleh masyarakat didalam kota Timika, Provinsi Papua Tengah.

Selama ini, Dolfin menjalankan usaha minyak tanah di luar dari subsidi pemerintah dan menyalurkan ke daerah Distrik Tembagapura yang notabene didiami oleh masyarakat asli Mimika seperti di Waa Banti, Alama dan sekitarnya yang harganya terbilang sangat mahal.

Dolfin juga buka-bukaan, ia menduga ada orang yang menjual minyak tanah di daerah Tembagapura dengan harga yang menurutnya tidak wajar.

“Jadi saya naik ke Tembagapura lihat kondisi masyarakat disana memang saya sebagai anak negeri disitu saya tidak terima dengan hal yang ada pihak ketiga bermain disana. Disana pihak ketiga jual 1 liter botol aqua itu 125 ribu,” ungkapnya.

Karena kondisi itu terus menerus terjadi, ia mencoba untuk membuat usaha minyak dengan modal cukup besar sekitar 270an juta. Disana ia hanya menjual ke masyarakat satu liter dengan harga Rp16 ribu.

“Sudah cukup lama saya tanpa subsidi dengan modal sendiri dan waktu itu saya lihat kondisi masyarakat saya disana saya siap modal disana itu saya nekat Rp270an juta saya kasih keluar untuk beli minyak tanah,” ungkapnya.

Ia sudah mendapatkan bantuan dua tangki untuk mendukung usahanya tersebut dari Freeport.

Dikatakan, masyarakat di daerah Tembagapura memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Yangmana suku asli sekitar 3000 hingga 5000an. Sementara jika ditambahkan dengan masyarakat pendatang menjadi sekitar 10ribuan.

Sehingga ia berharap agar pihak Disperindag bisa membuka mata dan menanggapi situasi masyarakat disana dengan serius dan jangan pernah diabaikan.

Dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak, kebutuhan minyak juga banyak. Sehingga kebutuhannya sekitar 4 tangki subsidi.

“Sementara saya beli 4 tangki jadi sa beli ini dengan dana saya sendiri dan saya beli satu tanki sekitar 40 juta. Ada juga kalau minyak agak sepi dong kasih naik nilai bahkan sa bisa kasih keluar uang sampai 50 juta satu tangki,” jelasnya.

Menurut Caleg DPRD 2024-2029 terpilih ini, ia harus berjuang agar masyarakat di daerah Tembagapura yang merupakan kota asalnya bisa merasakan memasak menggunakan bahan bakar minyak tanah.

“Jadi kenapa saya nekat karena saya punya masyarakat harus senyum senang supaya tidak ada lagi tebang-tebang pohon-pohon, kayu-kayu di sekitar rumah takutnya jangan sampai longsor, jangan sampai berkelahi. Karena batas-batas kebun itu kan punya hak masing-masing,” ujarnya.

Sayangnya, pemerintah belum juga melihat situasi yang dialami oleh masyarakat nya yang di Kampung-kampung di Distrik Tembagapura tersebut.

Apa yang dialami masyarakat di Distrik Tembagapura berbeda jauh dengan di kota Timika. Di Kota Timika Pangkalan Minyak Tanah terlihat menjamur.

“Di Timika, jarak antar pangkalan sangat dekat sekali, Kalau kita bicara kasarnya itu kan macam politik apa, sementara disana (Tembagapura) itu kan orang sangat butuh,” ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah bisa membantu masyarakat di Distrik Tembagapura agar merasakan minyak subsidi.

“Jadi semoga pemerintah juga bisa siapkan tiga tangki minyak di pegunungan, masyarakat juga bisa membeli menggunakan kartu supaya terarah. Juga harga minyak yang awalnya 16 ribu bisa turun lagi sampai 10 atau 9 ribu,” ungkapnya.

“Pemerintah tidak bertanggung jawab, sedangkan dari Pilkada ke Pilkada itu kepentingannya ada disini, dan ini masyarakat yang paling padat dibanding tempat lain,” sambungnya.

Kinerja Disperindag Mimika Dipertanyakan 

Elinus Balinol Mom seorang pemuda berasal dari Distik Alama Kampung Bella mempertanyakan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Disperindag.

Ia juga ikut menyoroti sulitnya masyarakat memperoleh minyak tanah yang subsidi.

“Selama ini saya mau mempertanyakan dimana subsidi yang sudah dibagikan ke setiap distrik itu. Saya pikir selama ini pemerintah menutup mata, tidak pernah melihat keberadaan masyarakat di daerah Tembagapura,” kata caleg DPRD Mimika 2024-2029 terpilih ini.

Ia mengaku sedih dengan keadaan masyarakat yang sulit mendapatkan suplai minyak tanah hanya memasak menggunakan ban bekas. “Nah ini efeknya sangat tidak baik bagi kesehatan,” ujarnya.

Ia meminta kepada pemerintah agar terjun langsung ke kampung-kampung yang ada di Tembagapura agar bisa memberikan subsidi bahan bakar minyak tanah.

“Sekarang ini daerah-daerah pedalaman, khususnya juga bagian pesisir atau di pegunungan ini sangat susah sekali orang memperoleh kayu bakar jadi kalau bisa subsidi yang ada itu bisa dibagi pemerataan itu harus ada, baik dalam kota maupun di daerah pesisir bahkan di daerah pegunungan itu,” ungkapnya.

Dikatakan pemerintah jangan hanya berpikir untuk melihat kebutuhan minyak tanah didalam kota saja.

“Masyarakat sangat susah memperoleh itu (minyak tanah), harga saja perliter sudah 100 ribu lebih sedangkan kita didalam kota 1 liter saja kita bisa dapat dibawah 10 ribu ini namanya pemerataan tidak ada selama ini kita lihat,” serunya.

Sehingga ia meminta agar pihak terkait untuk benar-benar melakukan pemerataan pembangunan.

“Supaya pemerataan, perhatian pemerintah di Kabupaten Mimika ini, masyarakat bisa merasakan subsidi minyak tanah itu,” pungkasnya.

Disperindag Mengaku Sudah Ada Upaya

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjelaskan pihaknya sudah berapa kali mengupayakan untuk melayani masyarakat yang ada di Distrik Tembagapura.

Namun, ia mengaku saat ini masih menunggu kuota minyak tanah.

“Tahun ini kita tunggu mudah-mudahan tidak ada kesulitan dan semoga ada penambahan kuota, dari Pertamina belum ada updated mengenai penambahan kuota, saat ini kuotanya masih sama sebelumnya. Tapi menurut informasi itu ada penambahan tapi realisasinya belum,” jelasnya kepada media ini, Senin (3/6/2024) di Timika.

Ia juga beralasan akses untuk mendistribusi ke wilayah Tembagapura sangat sulit dan harus melewati wilayah Freeport.

“Kemudian akses juga, ini kan melewati Freeport juga. Kadang kita kesulitan juga terkait masalah transportasi,

Petrus mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Freeport.

“Kita sudah pernah, teman-teman yang mau distribusi juga pernah berkomunikasi dengan Freeport,” ujarnya.

Ketika ditanya media ini terkait upaya agar tahun ini bisa ada distribusi minyak tanah subsidi ke Tembagapura Petrus mengatakan pihaknya masih menunggu.

“Kita tunggulah ini, mudah-mudahan tidak ada kesulitan dan ada penambahan kuota, karena ini yang dari pihak pertamina belum mengenai realisasi penambahan (kuota minyak tanah),” jelasnya.

Ia menjelaskan pihaknya sebagai Disperindag hanya bersifat mengawasi namun terkait kuota adalah ranahnya Pertamina.

Kesulitan Akses Jadi Alasan

Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Vifki Leondo menjelaskan pihaknya sudah pernah membahas terkait dengan pendistribusian minyak tanah ke Distrik Tembagapura.

“Untuk distrik Tembagapura sempat kami bahas dengan Pak Kadis disperindag untuk pangkalan di Tembagapura. Kesulitan dari agen Mitan (minyak tanah) kami adalah Mobil Tangki tidak ada akses ke atas dan terkait faktor keamanan juga. Sementara titik serah dari Agen Minyak Tanah adalah di lokasi pangkalan,” jelasnya ketika dikonfirmasi media ini Selasa (4/6/2024).

Ia juga menuturkan pihaknya masih terus mengevaluasi terkait kebutuhan minyak tanah di Distrik Tembagapura.

“Sementara terkait hal tersebut masih kami evaluasi,” ujarnya.

Vifki juga membenarkan adanya penambahan kuota minyak tanah dari Pertamina. Namun ia tidak menyebutkan angka pasti penambahannya.

“Untuk Kuota Minyak Tanah per triwulan ada perubahan dari BPH Migas. Sejauh ini ada penambahan namun tidak besar, antisipasi juga untuk kenaikan permintaan di akhir tahun (November – desember),” jelasnya.

Ia menjelaskan sebelum ada penambahan, kuota minyak tanah untuk Kabupaten Mimika sebanyak 8.900 Kilo liter per tahun.