SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Kegiatan peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada Selasa (16/12/2025) menjadi panggung bagi Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki Nawipa, yang juga menjabat sebagai Gubernur Papua Tengah.
Dalam kegiatan yang bertajuk “Bergerak Bersama untuk Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif,” di hadapan para menteri termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,dan seluruh Gubernur Se-tanah Papua, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan komitmen sekaligus kritik tajam terkait kebijakan pusat di Tanah Papua.
Kecewa Dana Otsus Dikurangi, Minta Inpres Direview
Gubernur Meki Nawipa membuka sambutan dengan menyebutkan hasil perumusan bersama seluruh Gubernur se-Tanah Papua di Nabire pada 14-25 April 2025, yang bertekad membawa rakyat Papua keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Namun, ia langsung menyoroti ketidakadilan terkait alokasi Otonomi Khusus (Otsus), membandingkan perlakuan yang diterima Aceh dengan Papua.
“Hanya saya sayangkan hari ini Aceh itu dapat khusus dari pemerintah pusat, di mana dana Otsusnya ditambah 10 triliun, sementara kita di Tanah Papua, itu malah dikurangi. Jadi undang-undang itu dilemahkan dan peraturan pemerintahnya yang diangkat,” tegas Nawipa.
Mengingat wilayahnya, khususnya Papua Tengah, terdiri dari enam kabupaten di daerah pegunungan yang rawan konflik, ia menyatakan bahwa percepatan pembangunan tidak akan berjalan jika dukungan dana Otsus dipangkas.
“Kita ini hidup dengan perang Pak… Saya berharap di forum ini Pak Dirjen dan Wamendagri ada di sini, bagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu kita review. Apapun yang kita bicara hari ini tidak akan jalan, dana Otsus sudah dipangkas, tidak bisa.”
Ia bahkan menekankan kesetiaan Papua pada NKRI meskipun menghadapi tantangan berat, menuntut agar dana Otsus dikembalikan nilainya, bahkan ditambah.
“Kalau Aceh, Aceh itu minta Merdeka karena ekonomi saja, kita ini minta Merdeka karena betul-betul minta Merdeka, tapi karena kita sudah setia dengan NKRI ini jadi jangan sama sekali dikurangi, kita berharap kalau Pak Mendagri kasih kesempatan kita mau bicara langsung dengan Presiden.”
Tuntut 10% Keuntungan Freeport untuk Bereskan Pendidikan
Poin kedua yang disampaikan Gubernur Nawipa adalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan. Berdasarkan riset UNIPA dan data DIKTI, dibutuhkan dana 9,4 Triliun untuk memberantas buta huruf.
“Kita butuh hari ini 9,4 triliun selama 10 tahun untuk pembebasan buta huruf dan sekolah-sekolah di Papua bisa jalan dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan Freeport telah menyumbang ke Pusat senilai 94 Triliun, sehingga ia meminta agar pusat memberikan 9,4 Triliun untuk pendidikan di Tanah Papua.
“Freeport saja kita sudah sumbang 94 Triliun, 10 persen saja Pak kasih kita, sekolah beres di Tanah Papua.”
Ia secara spesifik meminta agar 10% dari dana yang diterima pemerintah pusat dari Freeport dialokasikan untuk sektor pendidikan di Papua.
“Saya berharap 10 persen saja dari dana Freeport itu yang dikasih ke pemerintah pusat, itu Pendidikan selesai, gasing selesai, buta huruf selesai, sekolah sepanjang hari selesai. Ada program SSH itu sama dengan MBG itu bisa selesai, anak-anak bisa sekolah sepanjang hari.”
Rumah Sakit Rujukan dan Konektivitas Infrastruktur
Di bidang kesehatan, Nawipa menyoroti tragedi kurangnya fasilitas kesehatan di provinsi baru.
“Provinsi baru kita tidak punya rumah sakit rujukan Pak. Beberapa minggu lalu kita dikagetkan dengan ada satu ibu dari Provinsi Papua yang hanya karena tidak ada pelayanan rumah sakit, itu meninggal di tengah jalan. Negara kita ini besar, kaya raya, masa kita harus bicara tentang orang meninggal hari ini, jadi kita berharap ada rumah sakit rujukan di setiap provinsi di Tanah Papua.”
Mengenai infrastruktur, ia menekankan perlunya pemerataan listrik dan internet hingga ke pelosok.
“Bagaimana Listrik, internet sampai ke pinggiran, kita di sini masih susah terus. Koneksi dari Sorong sampai Manokwari, dari Nabire sampai ke Wamena sampai di Jayapura. Ini yang bagaimana infrastruktur, kita perkuat lapangan terbang di Sorong, di Jayapura, Timika, Merauke dan Wamena supaya kalau internasional ada keluar dan masuk. Dan juga konektivitas antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain.”
Menurutnya, penguatan konektivitas ini akan membantu menekan tingginya harga barang.
“Supaya harga barang dari Jayapura ke Wamena yang mahal jadi kalau bisa tembus mengurangi percepatan itu jalan, di Papua Tengah, Puncak dan Intan Jaya semua pakai pesawat, begitupun di Pegunungan Bintang dan sekitarnya.”
Perkuat Komando Gubernur
Sebagai penutup, Gubernur Nawipa menegaskan komitmen semua kepala daerah untuk mendukung penuh program nasional seperti Sekolah Garuda dan Koperasi Merah Putih. Namun, ia menutup sambutan dengan permintaan terkait tata kelola pemerintahan daerah.
“Mendagri, Gubernur ini kita banyak masalah di daerah tapi kita perlu perkuat kewenangan gubernur untuk bagaimana mengontrol kabupaten-kabupaten ini, ini juga perlu dimasukkan supaya semua itu satu arah, satu jalur. Supaya semua yang kita bicara satu arah, Presiden bicara satu, Gubernur sampai di bawah itu satu. Jadi negara ini akan maju kalau satu komando,” tegasnya.
Peluncuran RAPPP 2025-2029 ini diharapkan menjadi langkah maju, namun tekanan dari para Gubernur Papua atas pemangkasan Otsus dan tuntutan alokasi dana Freeport untuk pendidikan menjadi agenda penting yang harus direspon cepat oleh Pemerintah Pusat.
