SASAGUPAPUA.COM, Timika – Pemerintah Distrik Mimika Barat Jauh tengah memacu berbagai pembenahan fundamental untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling ujung Kabupaten Mimika tersebut. Memasuki tahun anggaran 2026, fokus utama diarahkan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang selama ini masih menghadapi tantangan geografis dan logistik.
Penguatan Internal dan Pembenahan Infrastruktur Dasar
Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Ever Kukuareyau, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi mendalam terhadap jalannya pemerintahan selama setahun terakhir. Menurutnya, aspek SDM dan manajemen sarana prasarana menjadi fondasi utama yang harus diperkokoh agar program kerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat berjalan maksimal.
“Terkait dengan penyelenggaran pemerintahan di Distrik Mimika Barat Jauh, memang masih banyak hal yang perlu kami benahi. Kami sudah melakukan evaluasi per evaluasi dan memang masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan lagi di tahun 2026. Fokus pertama yaitu penyelenggaran pemerintahan, di situ ada peningkatan SDM dan juga terkait dengan mengatur tata kelola sarana dan prasarana,” ujar Ever Kukuareyau.
Ever menekankan bahwa kesiapan mental dan fisik aparatur sangat krusial mengingat letak distrik yang sangat jauh dari pusat kabupaten. Tantangan transportasi dan aksesibilitas menuntut kesiapan manusia yang betul-betul matang dalam menjalankan setiap program pembangunan.
Air Bersih dan Hunian Layak Jadi Prioritas Musrenbang
Selain urusan internal pemerintahan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi poin krusial dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Masalah air bersih menjadi perhatian utama, terutama bagi warga di empat kampung yakni Kampung Yapakopa, Aindua, Tapormai, dan Ararau yang selama ini masih bergantung pada air sungai.
Ever menjelaskan bahwa meskipun perencanaan anggaran untuk air bersih di Potowaiburu Kampung sudah masuk untuk tahun 2027, ia terus mendorong agar program serupa segera menyentuh kampung-kampung lainnya. Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi air yang dikonsumsi warga karena kadar kelayakannya belum teruji secara teknis.
Selain air, pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) juga menjadi prioritas yang diperjuangkan.
Ever mengusulkan agar pembangunan rumah di Potowaiburu dan dua kampung lainnya dilakukan secara permanen atau setidaknya semi-permanen.
“Kita lihat dari kondisi struktur tanah dan bagaimana mendapatkan bahan lokal itu sangat memungkinkan untuk dibangunkan rumah permanen. Kalau belum bisa permanen, ya setidaknya semi-permanen. Nah itu program prioritas kami,” tegasnya.
Pengembangan Pariwisata dan Pembangunan Homestay
Distrik Mimika Barat Jauh kini juga tengah bersolek untuk menjadi daerah tujuan wisata. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pembangunan jembatan sepanjang 90 meter pada tahun lalu yang akan dilanjutkan kembali sepanjang 70 meter tahun ini. Menariknya, pengerjaan fasilitas ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.
Ambisi besar Ever adalah menjadikan Potowaiburu bukan sekadar tempat transit perjalanan dinas pejabat, melainkan destinasi wisata bagi masyarakat umum. Keinginan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mimika. Melalui Dinas Perumahan, tahun ini akan dibangun fasilitas homestay dengan anggaran mencapai lebih dari Rp2 miliar.
“Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati atas kunjungannya ke Potowaiburu November tahun lalu. Tahun 2026 ini kami dibantu melalui dinas teknis untuk membangun sebuah homestay dengan anggaran sekitar 2 Miliar lebih. Saya kira homestay ini menjadi satu acuan yang sangat penting dalam rangka pengembangan distrik ke depan agar orang ke Potowaiburu punya tujuan untuk menikmati potensi alam,” jelas Kepala Distrik.
Penyelesaian Batas Wilayah dan Stabilitas Keamanan
Mengenai administrasi wilayah, Distrik Mimika Barat Jauh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaimana dan Dogiyai menunjukkan perkembangan positif. Masalah batas wilayah adat dengan Kaimana dinyatakan telah selesai pada Agustus 2025. Sementara terkait dengan Kabupaten Dogiyai, fokus saat ini ada pada status Kampung Unito yang secara geografis berada di tengah wilayah Mimika Barat Jauh.
Ever menegaskan bahwa hubungan sosial antar warga di perbatasan berjalan sangat harmonis. Warga Kampung Unito pun menyadari bahwa lahan yang mereka tempati merupakan pemberian masyarakat Suku Kamoro dan mereka menyatakan kesiapan untuk bergabung secara administrasi ke Kabupaten Mimika.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu tapal batas yang tidak benar, belajar dari situasi di Kapiraya. “Kami terus membangun hubungan baik dengan masyarakat bahwa masalah tapal batas diselesaikan secara adat. Kalau itu memang adat punya, dan yang menjadi hak pemerintah untuk menyelesaikan itu, pemerintah selesaikan. Masyarakat tidak perlu terpengaruh dengan isu-isu polemik yang tidak benar,” tambahnya.
Pemberdayaan Ekonomi Melalui Koperasi Merah Putih
Di sektor ekonomi, Distrik Mimika Barat Jauh sedang mempersiapkan Koperasi Merah Putih sebagai wadah untuk menampung hasil laut dan hutan masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah selama ini terkendala oleh masalah distribusi dan ketiadaan penampung (buyer) yang tetap.
Pemerintah Distrik saat ini tinggal menunggu pengaktifan kepala kampung untuk menjalankan roda koperasi tersebut secara resmi. Ever berharap dengan adanya koperasi ini, potensi alam Mimika Barat Jauh dapat terkelola dengan baik dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi nelayan dan masyarakat adat, sehingga kemandirian ekonomi distrik dapat segera terwujud.
BACA ARTIKEL: Mengenal Lebih Dekat Distrik Mimika Barat Jauh.