SASAGUPAPUA.COM, NABIRE– Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, meminta agar penanganan konflik yang terjadi di Dogiyai beberapa waktu lalu harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (13/4/2026), John menyoroti pentingnya mengungkap keterlibatan seluruh pihak di lapangan, mengingat banyaknya satuan keamanan yang bertugas di wilayah Moanemani, Dogiyai, tidak hanya dari unsur kepolisian.
“Kita harus realistis bahwa di Dogiyai, tepatnya di Moanemani, kesatuan yang ada itu bukan hanya polisi saja. Ada Koramil, ada Paskhas, atau mungkin Marinir di sana. Jadi, kemungkinan dugaan keterlibatan kesatuan lain itu juga harus bisa ditelusuri agar kita bisa memastikan siapa yang patut diduga menjadi pelaku dan dari kesatuan mana dia berasal,” ujar John Gobai.
Ia meminta agar hasil investigasi, baik dari masyarakat, Komnas HAM, maupun kepolisian, dibuka secara terang-benderang kepada publik.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah memeriksa seluruh personel yang mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesaat setelah kejadian pecah.
“Saran saya untuk tahap pertama, Propam Polda harus memeriksa mereka yang datang di TKP pertama pasca kejadian itu. Begitu juga Pak Danrem, harus bisa memastikan apakah ada oknum anggotanya yang diduga terlibat di situ. Mereka yang disebut-sebut mendatangi TKP, baik oknum polisi, Koramil, atau kesatuan lain, harus diperiksa semua. Apakah dia membawa senjata atau tangan kosong? Kalau bawa senjata, dia tembak ke arah mana? Kalau tangan kosong, apa yang dia lakukan di sana? Kita harus terbuka, termasuk jika ada oknum masyarakat yang terlibat,” tegasnya.
Dikatakan keterbukaan informasi mengenai dugaan awal dari hasil pemantauan Komnas HAM sangat dinantikan untuk menghindari simpang siur di tengah masyarakat.
Jhon berharap Komnas HAM segera mengumumkan temuan awal mengenai siapa terduga pelaku dan apa penyebab utama konflik tersebut agar tidak ada dusta di antara pihak-pihak terkait.
“Jangan hanya melihat polisi terus, karena kesatuan di Dogiyai itu banyak. Saya berharap Pak Danrem juga turun tangan memastikan keterlibatan anggotanya sehingga kasus ini menjadi jelas. Apalagi kejadian ini berlangsung siang hari, kita harus pastikan motifnya apa. Apakah murni konflik masyarakat dengan aparat, atau mungkin ada dugaan pemicu lain sebelumnya seperti kesepakatan yang tidak diterima oleh pihak tertentu,” lanjut John.
Terkait langkah hukum, John menyerahkan sepenuhnya mekanisme yang akan ditempuh kepada pihak keluarga korban. Ia menjelaskan ada dua jalur yang bisa diambil, yakni melalui Undang-Undang HAM jika ditemukan indikasi pelanggaran HAM berat, atau melalui jalur pidana umum.
“Sekarang kembali kepada keluarga, mau diproses sesuai Undang-Undang HAM atau pidana umum. Kalau pidana umum, segera buat Laporan Polisi (LP). Bagi yang punya bukti dan saksi tidak usah takut, bikin laporan agar polisi punya dasar hukum untuk bertindak. Intinya, penyebab kematian korban, apakah karena peluru atau penyebab lain, harus dipastikan melalui investigasi mendalam dan verifikasi terhadap terduga pelaku maupun korban,” jelasnya.
John Gobai mengajak seluruh pihak, baik TNI, Polri, maupun masyarakat, untuk berjiwa besar dalam melakukan investigasi bersama. Ia meyakini jika data dari berbagai pihak disatukan, maka fakta yang utuh mengenai peristiwa di Dogiyai akan segera terungkap.
“Kalau hasil temuan masyarakat, Komnas HAM, polisi, dan tentara bisa dibeberkan bersama, pasti kita dapat benang merahnya. Saling melengkapi sehingga kita mendapat bentuk utuh postur kasus Dogiyai itu seperti apa. Saya setuju proses hukum harus jalan, dan bagaimana bentuknya, itu tergantung keputusan keluarga korban,” pungkasnya.
