SASAGUPAPUA COM, Papua Tengah – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah secara resmi mengawal jalannya aksi penyampaian aspirasi masyarakat terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak dan Dogiyai. Aksi yang berlangsung pada Senin, 27 April 2026 tersebut berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengawasan ketat pihak keamanan serta pendampingan langsung dari anggota MRP di lapangan.
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, menyampaikan apresiasi mendalam kepada aparat kepolisian yang telah memberikan ruang bagi massa untuk menyampaikan suara mereka secara demokratis.
“Pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolres Kabupaten Nabire bersama jajarannya, yang mana mereka mengawal massa sampai di kantor DPR untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi ini, puji Tuhan, bisa berjalan aman, lancar, dan mereka bisa menyampaikan aspirasi kepada DPR Provinsi Papua Tengah,” ujar Yulius saat memberikan keterangan resmi pada usai kawal aksi masyarakat, Senin (27/4/2026).
Selain kepada kepolisian, Yulius juga memberikan apresiasi kepada kelompok pelajar, mahasiswa, serta masyarakat dari Kabupaten Puncak dan delapan kabupaten lainnya yang telah menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Massa menuntut keadilan atas konflik bersenjata yang pecah di Distrik Kembru dan Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, serta konflik sosial yang melanda Distrik Kamu di Kabupaten Dogiyai.
Desakan Pembentukan Tim Khusus Penanganan Konflik
Dalam keterangannya, Yulius Wandagau menekankan bahwa aspirasi masyarakat ini tidak boleh hanya menjadi catatan di atas kertas, namun harus segera ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah.
Dirinya juga menyoroti perlunya wadah hukum yang lebih permanen untuk menangani krisis di wilayah tersebut, berkaca pada tim yang pernah dibentuk sebelumnya untuk wilayah Intan Jaya namun masa tugasnya terbatas.
“Tadi kami dari MRP, sesuai arahan pimpinan, sudah jalankan sesuai arahan dan kami bagi kelompok. Kita turunkan di beberapa titik kumpul, dan aksi ini berjalan aman serta lancar. Harapan kedua, aspirasi-aspirasi ini kami harap supaya DPR Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah perlu membentuk tim penanganan konflik. Walaupun DPR pernah bentuk tim khusus penanganan konflik di Kabupaten Intan Jaya, tapi itu bersifat sementara atau hanya sampai enam bulan. Jadi, saya harap supaya tim yang pernah dibentuk diperpanjang SK-nya atau mungkin bentuk tim baru dari DPR dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Menuntut Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Kekerasan
Kekerasan yang terjadi di Dogiyai dan Puncak telah meninggalkan luka mendalam karena merenggut nyawa warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Yulius berharap siapa pun pelakunya harus diproses hukum tanpa pandang bulu, termasuk jika ditemukan keterlibatan aparat keamanan yang sedang bertugas dalam berbagai satuan operasi di Papua Tengah.
“Aspirasi-aspirasi ini mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus ditindaklanjuti. Kita bersama mendorong kepada kepolisian, terutama Polda, supaya pelaku-pelaku pembunuhan dan pembacokan terhadap seorang anggota polisi di Kabupaten Dogiyai dan juga delapan masyarakat sipil di mana lima orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka berat harus diungkap. Kemudian juga konflik bersenjata yang terjadi di Distrik Kembru dan Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, itu harus diungkap. Saya harap Pemerintah Provinsi, baik Gubernur maupun DPR dan MRP, berkolaborasi mendorong supaya pelaku-pelaku ini harus diungkap dan diproses hukum,” kata Yulius.
Ia menambahkan kondisi di lapangan sangat memprihatinkan karena jatuhnya korban jiwa di kalangan masyarakat yang tidak berdosa dalam kondisi yang tragis.
“Karena korbannya bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak di bawah umur. Yang sangat mengerikan dan menyedihkan adalah seorang bayi dalam kandungan mama-mama. Jadi, kami harap pelaku harus diproses hukum,” lanjutnya.
Seruan kepada Komnas HAM dan Kementerian HAM
MRP Papua Tengah juga menagih peran aktif dari lembaga-lembaga hak asasi manusia di tingkat nasional maupun independen.
Menurut Yulius, banyak tragedi kemanusiaan di Papua yang seolah terlupakan dan tidak pernah diselesaikan melalui jalur hukum yang transparan bagi para korban sipil.
“Harapan ketiga adalah Kementerian HAM, Komnas HAM, dan lembaga independen lainnya harus memproses ini. Kami tidak mau konflik ini hanya terjadi di Kabupaten Puncak atau Dogiyai, tapi juga banyak kejadian konflik bersenjata di mana masyarakat sipil menjadi korban, termasuk di Intan Jaya yang korbannya cukup banyak sampai puluhan orang. Ini masyarakat sipil jadi korban dan tidak pernah diproses. Kami harap sebagai negara hukum, pelaku harus diproses, entah itu TNI atau Polri, terutama satuan-satuan yang melakukan operasi di Papua Tengah ini, seperti Satgas Cartenz, Habema maupun satgas lainnya. Kalau ada anggota yang terlibat, harus diproses hukum. Harapan kami di MRP adalah kita dorong ini, dan nanti kami juga akan rekomendasikan kepada pihak terkait termasuk Komnas HAM dan Kementerian HAM,” paparnya.
Dialog Jakarta-Papua Sebagai Solusi Permanen
Yulius Wandagau juga menyampaikan. komitmen MRP dalam mencari solusi jangka panjang melalui jalur dialog formal. Ia menilai kekerasan senjata tidak akan pernah menyelesaikan perbedaan ideologi yang selama ini menjadi akar permasalahan yang terus memakan korban di semua sisi.
“Terkait dengan hal ini, kita melalui MRP Provinsi Papua Tengah dan juga asosiasi MRP se-Tanah Papua, kami pernah juga merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Panglima TNI, Kapolri, juga Presiden. Bahwa terkait dengan masalah konflik bersenjata perlu adanya dialog. Dialog melibatkan pihak ketiga yang independen dan ini MRP sudah keluarkan pernyataan-pernyataan untuk jangka panjangnya tetap kami akan menyurat, kita akan merekomendasikan juga kepada Panglima Tertinggi, kemudian Kapolri, dan Presiden sebagai panglima tertinggi,” ungkap Yulius.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk duduk bersama guna mencari jalan tengah yang damai demi kemanusiaan di tanah Papua.
“Jadi masalah persoalan ini mari kita duduk bersama-sama, kita dialog antara Papua dan Jakarta melibatkan pihak ketiga yang independen. Ini persoalan masalah ideologi, masing-masing mempertahankan semboyan NKRI harga mati, Papua merdeka harga mati. Makanya banyak TPNPB yang korban, masyarakat sipil korban, TNI-Polri korban. Maka perlu dialog. Untuk menyelesaikan masalah ada banyak jalan menuju ke Roma. Jadi kita harus cari solusi. Duduk bersama-sama, tidak ada yang susah, tidak harus juga senjata lawan senjata. MRP juga tidak akan diam tetap kita akan mendorong kepada pihak-pihak terkait untuk mencari solusi penyelesaian. MRP juga sudah menghasilkan banyak rekomendasi melalui MRP Provinsi Papua Tengah juga melalui asosiasi MRP se-Tanah Papua,” pungkasnya.