SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua Tengah resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV untuk Kabupaten Intan Jaya dan Musda ke-VI untuk Kabupaten Puncak Jaya secara bersamaan di Nabire pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Agenda utama dalam musyawarah ini adalah memilih ketua beserta jajaran pengurus baru untuk masa bakti lima tahun ke depan, menyusul berakhirnya masa jabatan kepengurusan lama periode 2020–2025.
Pelaksanaan Musda ini merupakan langkah cepat pasca rampungnya konsolidasi di tingkat provinsi, di mana kepengurusan DPD Golkar Papua Tengah sendiri baru saja dilantik pada Oktober lalu di Timika.
Berdasarkan instruksi surat perintah nomor 1 yang dikeluarkan oleh DPD Golkar Papua Tengah, seluruh delapan kabupaten di wilayah tersebut diwajibkan segera membentuk panitia dan melakukan konsolidasi organisasi.

Musyawarah DPD Partai Golkar Kabupaten Intan Jaya dan Puncak, Jumat (24/5/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com
Kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya menjadi dua daerah pertama yang merespons cepat instruksi tersebut dalam waktu dua hingga tiga hari setelah perintah dikeluarkan.
Proses penjaringan calon ketua juga telah dilaksanakan sehari sebelum Musda dibuka sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 02 Partai Golkar. Dari hasil pendaftaran dan pengembalian formulir yang dinyatakan lengkap oleh Steering Committee (SC), masing-masing kabupaten hanya memunculkan calon tunggal.
Untuk Kabupaten Puncak Jaya, Mendi Wonerengga, S.IP maju sebagai calon tunggal, sementara untuk Kabupaten Intan Jaya diwakili oleh Elias Igapa, SE.
Sekretaris DPD 1 Golkar Papua Tengah, Sony Kayame, memberikan penjelasan mendalam mengenai jalannya agenda organisasi ini.
“Hari ini kita melaksanakan pembukaan Musyawarah Daerah ke-4 Partai Golkar Kabupaten Intan Jaya dan Musyawarah ke-6 Partai Golkar Kabupaten Puncak Jaya. Agenda di dalam musyawarah daerah adalah memilih ketua dan pengurus yang baru. Sesuai dengan Juklak 02 bahwa dan Anggaran Dasar Rumah Tangga masa kepemimpinan pengurus itu 5 tahun. Pengurus yang lama itu dari 2020 sampai 2025,” ujar Sony Kayame saat diwawancarai usai pembukaan.
Sony juga menambahkan pelaksanaan musda tingkat kabupaten ini merupakan kelanjutan runtutan organisasi setelah level provinsi menyelesaikan agendanya.
“Kita Provinsi Papua baru melaksanakan musda bulan Oktober di Timika, kepengurusan baru dan kita sudah menerima SK. Perintah organisasi setelah kita provinsi selesai, lanjutkan kabupaten. Kita 8 kabupaten dan sesuai dengan instruksi surat perintah nomor 1 DPD Golkar Papua Tengah kepada 8 kabupaten untuk membentuk panitia dan melakukan konsolidasi untuk melaksanakan musda,” jelasnya.
Pihak provinsi memberikan apresiasi yang tinggi atas kesiapan dan kecepatan gerak dari panitia kedua kabupaten tersebut dalam mengeksekusi perintah partai.
“Syukur hari ini Puncak Jaya dengan Intan Jaya menyatakan sikap dengan telah siap melaksanakan musyawarah daerah di hari ini. Mereka cepat sekali 2 atau 3 hari setelah perintah keluar bahwa mereka laksanakan. Tinggal 6 kabupaten yang kita akan melaksanakan konsolidasi,” kata Sony.

Sekretaris DPD 1 Golkar Papua Tengah, Sony Kayame saat diwawancarai, Sabtu (23/5/2026). Foto: Kristin Rejang/sasagupapua.com.
Menariknya, DPD Golkar Papua Tengah menerapkan pendekatan baru dalam pengambilan keputusan pada musda kali ini untuk memastikan stabilitas internal partai.
“Jadi kita rubah sistem, kita bukan musyawarah baru mufakat, tetapi kita mufakat dulu baru musyawarah, supaya semua dibicarakan clean and clear baru kita musda. Itu sementara,” ungkap Sony.
Lebih lanjut, Sony menekankan pentingnya konsolidasi struktural yang masif pasca-musda demi menghadapi agenda politik nasional yang sudah di depan mata.
“Iya, baik, terima kasih. Kita berharap setelah terpilih ini, dalam mempersiapkan pesta-pesta politik dalam waktu besok ada dua tahapan maupun tiga tahapan yang sedang disiapkan pemerintah. Kita berharap supaya teman-teman pengurus yang baru terbentuk melakukan konsolidasi,” ungkapnya.
Menurutnya, mekanisme kerja di Partai Golkar selalu berjalan secara terstruktur dan berjenjang dari tingkat pusat hingga ke akar rumput di tingkat distrik.
“Jadi kita terstruktur, setelah munas itu DPP punya tugas melaksanakan musda provinsi. Setelah musda provinsi, provinsi punya tugas melaksanakan musda kabupaten di daerah wilayahnya. Setelah musda kabupaten, kabupaten, Ketua DPD Kabupaten punya tugas untuk melakukan musyawarah distrik atau musdist. Nah, kita kalau di Golkar untuk pengurus tingkat distrik namanya komdis, komisariat distrik. Mungkin teman-teman pengurus lain itu PAC,” urai Sony.
Terkait proses pencalonan yang memunculkan calon tunggal di kedua kabupaten, Sony memastikan seluruh tahapan administrasi telah dilalui dengan legal dan terbuka sesuai regulasi partai.
“Dan untuk kita Intan Jaya dengan Puncak Jaya kemarin sudah buka tahapan sesuai dengan Juklak 02. Bahwa musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat itu mengatakan bahwa sehari sebelum musyawarah itu dibuka pendaftaran. Kemarin sudah kita buka pendaftaran sehari full dan ada satu calon dari Puncak Jaya dan Intan Jaya satu calon. Berarti yang mendaftar dan mengembalikan formulir dinyatakan lengkap oleh panitia atau SC itu satu orang dari Puncak Jaya dan satu orang dari Intan Jaya,” pungkas Sony.