SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Anggota DPR Papua Tengah dari Dapil Mimika, Nancy Raweyai, memastikan bantuan satu unit Speedboat Pusat Kesehatan Keliling (Pusling) Perairan untuk Puskesmas Potowaiburu telah terealisasi.
Penyerahan bantuan hasil Pokok Pikiran (Pokir) Dewan ini dilakukan beberapa waktu lalu di Timika dengan kehadiran Bupati serta Wakil Bupati Mimika.
Saat ditemui di Nabire pada Selasa (10/3/2026), Nancy menjelaskan pemberian bantuan ini merupakan amanat konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ia merasa bersyukur perjuangan sejak Februari tahun lalu tersebut akhirnya membuahkan hasil nyata bagi masyarakat pesisir.
“Puji Tuhan, ini capaian luar biasa bagi Pemprov baru dan juga DPR. Ini awalan yang baik. Aspirasi masyarakat di Potowaiburu sudah masuk sejak Februari tahun lalu karena selama ini warga kesulitan berobat ke Timika,” ujar Nancy Raweyai.
Politisi ini menekankan proses realisasi bantuan melewati tahapan teknis panjang dan tidak instan. Ia mengapresiasi sinergi antara DPR dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di tengah berbagai tantangan pembangunan provinsi baru. Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat diperlukan agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang terdampak dinamika politik.
“Kita tidak bisa turun hanya memberi janji palsu. Semua harus melewati tahapan karena DPR merupakan mitra Pemprov. Ke depan, saya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk bertemu Dinkes Mimika guna memastikan speedboat ini benar-benar sampai ke Mimika Barat Jauh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nancy mengingatkan tanggung jawab operasional kini berada di tangan pemerintah daerah dan perangkat kampung. Ia meminta Kepala Distrik, Kepala Kampung, hingga Kepala Puskesmas menjamin fasilitas tersebut digunakan maksimal untuk pelayanan publik.
Pengawasan bersama dianggap krusial mengingat peran ASN sangat dominan dalam pelayanan masyarakat di Papua.
Selain transportasi kesehatan, Nancy juga tengah memperjuangkan sejumlah agenda prioritas lain di Dapil Mimika.
Beberapa di antaranya meliputi jembatan di Jayanti yang sering tergenang saat hujan, bantuan sekolah di Kiura, serta bantuan rumah ibadah.
“Semua usulan masyarakat itu urgen. Namun, secara teknis Pokir harus menyesuaikan RPJMD dan program prioritas pemerintah provinsi. Anggaran itu berada di dinas terkait, bukan di DPR. Tugas kami memperjuangkan aspirasi itu sampai dirasakan masyarakat di pelosok,” tutup Nancy.
