SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Tengah, Nancy Raweyai, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap kebijakan sekolah gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Nancy juga mengingatkan kunci keberhasilan program ini terletak pada pendataan yang akurat dan pengawasan ketat dalam implementasinya di lapangan.
Nancy mengungkapkan keprihatinannya terhadap data Kemendikbud tahun 2023 yang mencatat sebanyak 205.763 anak tidak bersekolah di Papua Tengah, angka tertinggi di seluruh wilayah Papua. Menurutnya, kondisi keamanan yang belum stabil di beberapa kabupaten menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Ia merujuk pada keberhasilan resolusi konflik di Aceh melalui pembangunan sekolah khusus sebagai model yang patut dipertimbangkan agar anak-anak di wilayah konflik tetap mendapatkan hak belajar sekaligus pemulihan trauma psikologis.
“Kebijakan pendidikan gratis ini sangat baik dan kita sangat mendukung, namun pendataan dan pengukuran implementasinya menjadi sangat penting mengingat kondisi keamanan di beberapa kabupaten. Kita harus belajar dari Aceh, di mana pendidikan menjadi resolusi konflik dengan membangun sekolah agar anak-anak di wilayah terdampak tetap bisa bersekolah dan mendapatkan perhatian atas trauma psikologis mereka,” ujar Nancy saat diwawancarai pada Kamis (5/2/2026).
Lebih lanjut, Nancy meminta agar Kepala Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar tersalurkan sesuai aturan tanpa adanya pungutan liar. Ia menegaskan bahwa transparansi mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori “gratis” harus dijelaskan secara gamblang kepada orang tua siswa.
Berkaca pada kasus di NTT, ia menyoroti kebutuhan alat tulis yang seringkali masih menjadi beban bagi keluarga tidak mampu.
“Kepala dinas di kabupaten wajib memastikan dana sudah tersalurkan dan digunakan sesuai aturan, tidak boleh ada lagi pungutan yang tidak semestinya. Selain itu, pemerintah perlu memperjelas cakupan sekolah gratis ini, apakah termasuk perlengkapan alat tulis bagi anak-anak golongan ekonomi tidak mampu? Ini poin penting yang kami masukan untuk Pemprov,” tegasnya.
Selain fasilitas bagi siswa, Nancy juga menitipkan pesan kuat mengenai nasib para tenaga pendidik. Ia menyatakan bahwa bicara soal kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan guru yang selama ini masih banyak yang belum mendapatkan hak secara layak. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan dinas terkait tidak boleh hanya terpaku pada fisik bangunan atau SPP, melainkan juga pada kesejahteraan mereka yang berdiri di depan kelas.