SASAGUPAPUA.COM, Sorong – Gelombang protes masyarakat adat kembali bergulir di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya. Ratusan massa yang tergabung dalam Persatuan Mama-Mama Pedagang Papua Sorong Raya (P2MP-KS) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Sorong pada Rabu, 1 Juli 2026.
Aksi yang dimulai sejak pukul 11.30 WIT ini membawa eskalasi ketegangan sosial terkait perlindungan ekonomi lokal dan penolakan ekspansi proyek negara.
Aksi dimulai dengan berkumpulnya massa di titik pertemuan sebelum melakukan membelah jalanan Kota Sorong menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Massa yang didominasi oleh perempuan asli Papua, yang akrab disapa Mama-Mama Papua, berjalan kaki sembari membawa berbagai spanduk tuntutan dan mengibarkan seruan perjuangan.
Hingga malam hari, massa tampak masih bertahan dan menduduki halaman Kantor Gubernur untuk memastikan aspirasi mereka didengar langsung oleh kepala daerah.
Dalam pernyataan sikap yang bertajuk “Tanah Air, Kemerdekaan, dan Perdamaian!”, koordinator lapangan menegaskan bahwa aksi ini merupakan kulminasi dari keresahan mendalam para pedagang kecil yang merasa terpinggirkan di atas tanah mereka sendiri.
Hingga malam hari, massa masih bertahan di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (1/7/2026). Foto: Istimewa.
Melalui manifesto tersebut, P2MP-KS mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera merespons dan memenuhi empat tuntutan utama:
Keadilan Ekonomi dan Bantuan Modal Usaha
Massa mendesak pemerintah daerah tidak lagi menutup mata terhadap ketimpangan ekonomi yang dialami pedagang asli Papua. Mereka menuntut adanya regulasi konkret serta kucuran bantuan modal usaha yang merata dan berkelanjutan bagi mama-mama pedagang asli Papua agar mampu bertahan di tengah gempuran persaingan pasar modern.
Kepastian Relokasi Pasar Remu dan Jaminan Lapak
Sengketa dan ketidakpastian ruang dagang menjadi poin krusial dalam aksi ini. Pedagang mendesak Gubernur Papua Barat Daya untuk turun tangan memastikan proses relokasi pedagang dari Pasar Induk Remu ke wilayah Kilometer 10 berjalan transparan dan menjamin ketersediaan lapak jualan bagi mereka.
Selain itu, mereka menuntut komitmen tertulis mengenai pembangunan kembali Pasar Baru Remu yang ramah dan memprioritaskan ruang hidup bagi pedagang asli Papua.
Solidaritas Perempuan Papua Melawan Kriminalisasi Adat
Konflik agraria di wilayah lain di Papua turut memantik solidaritas massa di Sorong. P2MP-KS menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Mama Yasinta Moiwend di Merauke dan Mama Tineke Rumkabu di Biak yang saat ini tengah gigih mempertahankan tanah ulayat milik adat mereka. Massa mengecam keras segala bentuk intimidasi hukum dan kriminalisasi yang kerap menyasar perempuan Papua ketika mempertahankan hak atas tanah mereka.
Penolakan Tegas Terhadap PSN dan Militerisme
Di bagian akhir tuntutannya, massa menyuarakan penolakan total terhadap penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai korporatif dan mengancam kelestarian lingkungan serta ruang hidup adat di seluruh wilayah Papua. Penolakan ini dibarengi dengan tuntutan penghentian pendekatan keamanan atau militerisme yang dinilai kerap memicu pelanggaran hak asasi manusia. “Papua Bukan Tanah Kosong! Lawan Sampai Menang!” pekik massa aksi dalam orasinya di halaman kantor gubernur.
Aksi unjuk rasa berjalan di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat. Meski situasi terpantau kondusif, ketegangan sempat meningkat karena perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum kunjung menemui massa yang bertahan di luar gedung hingga menjelang malam. Pihak pemprov hingga kini belum merilis keterangan resmi terkait tuntutan maupun opsi mediasi yang akan ditawarkan kepada para demonstran.
Hingga berita ini diturunkan, pukul 22.20 WIT, mama-mama masih menduduki kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka nekat tidur di kantor Gubernur hingga tuntutan mereka dituruti.
Penulis: Ewil M. Woloin