Oleh Laurens Minipko
Indonesia tidak berdiri sendiri. Di seluruh kawasan Asia-Pasifik, pemerintah memperluas perlindungan sosial untuk merespons ketimpangan, tekanan demografis, dan kompetisi politik. Dari skema pangan bersubsidi di India (Mid-Day Meal Scheme) hingga di negara-negara Kepulauan Pasifik (Back to School Assistance-Fiji), ketahanan pangan kini menjadi prioritas kesejahteraan sekaligus instrumen politik.
Pada awal 2026, Indonesia memasuki perdebatan itu dengan intensitas yang tidak biasa. Seorang menteri kabinet sekarang menyatakan bahwa upaya menghapus Program Makan Bergiszi Gratis (MBG) sama dengan menentang hak asasi manusia. Pernyataan ini menggeser sebuah kebijakan anggaran menjadi batas moral.
Secara domestik, klaim itu mungkin menemukan resonansi. Namun pertanyaannya lebih luas: Apa yang terjadi ketika sebuah program fiskal berskala besar menjadi tak tersentuh secara politik?
Skala Anggaran: Pusat Gravitasi Fiskal Baru
APBN Indonesia 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Pemerintah menekankan tiga pilar: modernisasi pertahanan, swasembada pangan, dan layanan sosial dasar. Rinciannya memperlihatkan struktur prioritas yang menarik:
* Total fungsi pertahanan mencapai Rp337 triliun.
* Anggaran kesehatan nasional sebesar Rp244 triliun.
* Infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp118,5 triliun.
Di tengah struktur itu, Badan Gizi Nasional-lembaga baru pengelola MBG-mendapat alokasi antara Rp268 triliun hingga Rp335 triliun, tergantung cakupan implementasi.
Pada batas atasnya, MBG: Hampir setara dengan total belanja pertahanan, Jauh melampaui anggaran kesehatan nasional, Menjadi salah satu alokasi program terbesar dalam seluruh APBN. Ini bukan intervensi marginal. Bayangkan, ia menyerap sekitar 7-9 persen total belanja negara. Itu artinya angka itu adalah wujud komitmen struktural. Bagi pembuat kebijakan, pertanyaannya bukan lagi soal niat, melainkan soal arsitektur fiskal.
Pangan sebagai Kesejahteraan, Pangan sebagai Kekuasaan
Program makan sekolah bukan hal baru di Asia. Jepang telah lama mengintegrasikan makan siang sekolah dalam sistem pendidikan publiknya. India melalui Mid-Day Meal Scheme menjangkau puluhan juta anak setiap hari dan ditargetkan meningkatkan partisipasi sekolah serta asupan gizi. Perbedaannya terletak pada bobot fiskal dan pembingkaian politik.
Ketika program sebesar ini diposisikan bukan sebatas kebijakan sosial, melainkan kewajiban moral yang kebal revisi, ia bergerak melampaui ranah kesejahteraan.
Dalam ekonomi politik, dinamika ini dikenal sebagai populisme fiskal: ekspansi belanja sosial yang dibingkai sebagai perwujudan langsung kehendak rakyat, sering kali tanpa penekanan seimbang pada penyangga fiskal jangka panjang.
Amerika Latin memberi pelajaran keras. Venezuela pada 2016 memperluas program distribusi pangan CLAP untuk meredam tekanan ekonomi. Program itu dipromosikan sebagai keharusan kemanusiaan. Namun ketika pendapatan negara runtuh dan hiperinflasi melanda, ketergantungan pada distribusi negara tidak mampu menyelamatkan stabilitas.
Argentina menunjukan siklus sebaliknya. Setelah bertahun-tahun belanja sosial tinggi dan defisit kronis, pengetatan fiskal ekstrem diterapkan untuk memulihkan keseimbangan makro. Namun biaya sosialnya berat, termasuk lonjakan kemiskinan.
Indonesia tentu berbeda dalam struktur ekonomi dan kapasitas fiskal. Namun pelajaran strukturalnya relevan bagi Asia-Pasifik: program besar yang disakralkan secara politik dapat mempersempit fleksibilitas kebijakan.
Fiscal Clientelism dalam Demokrasi
Daya tarik MBG jelas. Ia memberi manfaat konkret dan segera: makan harian bagi anak-anak. Dampaknya kasatmata.
Program semacam ini memperkuat relasi langsung antara negara dan warga. Itu bisa positif. Namun literatur politik juga mengenal risiko fiscal clientelism-ketika belanja publik menjadi pusat pembentukan loyalitas dan identitas politik.
Risiko ini tidak membutuhkan penyimpangan hukum. Ia hanya memerlukan skala besar, simbolisme kuat, dan narasi moral.
Ketika kritik atas desain, efisiensi,atau keberlanjutan langsung ditafsirkan sebagai penolakan terhadap HAM, ruang deliberasi menyempit.
Di kawasan Asia-Pasifik-yang menghadapi populasi menua di Asia Timur, kerentanan iklim di Kepulauan Pasifik, dan kebutuhan infrastruktur di Asia Tenggara-rigiditas anggaran dapat menjadi beban ketika guncangan ekonomi datang.
Pertanyaan Keberlanjutan
Bagi pembaca kawasan, ada tiga pertanyaan teknis penting:
Apakah MBG terintegrasi dengan kebijakan pertanian dan rantai pasokan lokal?
Bagaimana interaksinya dengan penguatan sistem kesehatan dan pencegahan stunting?
Bagaimana program ini dibiayai saat penerimaan negara menurun akibat perlambatan global?
Indonesia relatif menjaga disiplin fiskal dibanding banyak negara berkembang lain. Namun komitmen struktural berskala ratusan triliun berpotensi menjadi sulit direvisi ketika sudah tertanam secara politik.
Di banyak negara Asia, ekspansi sosial yang tidak diimbangi reformasi penerimaan negara berujung pada defisit atau pengetatan mendadak.
Pelajaran dari Pinggiran Pasifik
Dari Papua-wilayah paling timur Indonesia-ada refleksi penting. Dua dekade dana Otonomi Khusus bernilai triliunan rupiah mengalir setiap tahun. Namun ketimpangan struktural belum sepenuhnya teratasi. Besarnya alokasi tidak otomatis mengubah struktur.
Negara-negara Kepulauan Pasifik menghadapi tantangan serupa. Dana pembangunan yang besar, tanpa integrasi sistemik dan tata kelola kuat, dapat menghasilkan output kasatmata tetapi perubahan struktural terbatas. Kawasan ini penuh contoh belanja besar yang tidak selalu menggeser akar ketimpangan. Skala bukanlah reformasi.
Hak Asasi dan Pluralisme Kebijakan
Hak atas pangan adalah norma universal. Negara berkewajiban memenuhinya. Namun hak tidak menentukan satu instrumen tunggal. Pemenuhan dapat dilakukan melalui makan sekolah, transfer tunai, subsidi produksi, stabilisasi harga, atau kombinasi kebijakan. Ketika satu instrumen diposisikan sebagai representasi tunggal hak itu sendiri, pluralisme kebijakan menyempit.
Di kawasan dengan sistem politik beragam-dari demokrasi mapan hingga rezim hibrida-perbedaan antara komitmen hak dan abolutisme kebijakan menjadi krusial.
Persimpangan Kawasan
MBG bisa menjadi model sukses. Ia dapat menurunkan stunting, meningkatkan partisipasi sekolah, dan memperkuat ekonomi lokal. Jika berhasil, ia berpotensi menjadi referensi kawasan. Namun keberhasilan tidak ditentukan oleh sakralisasi retorik, melainkan oleh evaluasi terbuka, transparansi, dan ketahanan fiskal.
Bagi Asi-Pasifik yang tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi dan transisi politik, pelajaran ini relevan. Program sosial besar dapat menjadi simbol solidaritas tanpa harus menjadi dogma.
Bahaya bukan pada memberi makan anak-anak. Bahaya muncul ketika pilihan anggaran diubah menjadi kebenaran moral yang tak boleh diperdebatkan.
Di kawasan yang sedang menata ulang keseimbangan antara kesejahteraan dan disiplin fiskal, garis pembeda itu akan menentukan masa depan demokrasi anggaran.