Oleh : Hengky Yeimo
Di pasar oyehe Nabire, ibu kota Papua Tengah saya melihat banyak pedagang menjual baju baju bendera bergambar bintang kejora. Maklum karena banyak yang membelinya. Hal yang sama juga terjadi di mama mama Papua perjaut noken. Mereka mengungkapkan bahwa noken bermotif BK atau bintang kejora itu yang paling banyak terjual di pasar ketimbang noken yang lain.
Selain itu kini Foto-foto yang beredar di berbagai platform belanja daring memperlihatkan kaos bergambar Bintang Kejora dijual bebas dengan harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
Simbol yang selama puluhan tahun dipandang sebagai lambang identitas politik dan sejarah perjuangan sebagian masyarakat Papua kini hadir berdampingan dengan jam tangan, mi instan, pakaian olahraga, hingga berbagai produk konsumsi lainnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa simbol yang dahulu berada dalam ruang politik kini telah memasuki ruang pasar.
Perubahan ini menghadirkan pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah Bintang Kejora masih dipahami sebagai simbol sejarah dan identitas politik, atau telah berubah menjadi sekadar desain yang memiliki nilai jual?
Bagi banyak Orang Asli Papua (OAP), Bintang Kejora bukan sekadar gambar pada kain. Simbol tersebut berkaitan dengan perjalanan sejarah Papua, pengalaman diskriminasi, tuntutan politik, kehilangan anggota keluarga akibat konflik, hingga perjuangan memperoleh pengakuan atas hak-hak mereka.
Di balik simbol itu terdapat memori kolektif yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup masyarakat Papua selama puluhan tahun.
Namun di era ekonomi digital, simbol yang sarat makna itu diperdagangkan layaknya produk fesyen biasa. Penjual dan pembeli tidak selalu memiliki hubungan dengan konteks sejarah Papua. Sebagian hanya melihatnya sebagai desain unik yang memiliki pasar tertentu. Dalam logika ekonomi, nilai simbol berubah menjadi nilai komersial.
Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk komodifikasi simbol politik. Ideologi tidak lagi hanya disebarkan melalui pidato atau gerakan politik, tetapi juga melalui barang konsumsi. Kaos menjadi media komunikasi. Seseorang yang mengenakannya dapat menyampaikan identitas, solidaritas, atau bahkan sekadar mengikuti tren tanpa memahami makna historis yang melekat pada simbol tersebut.
Di sisi lain, terdapat bentuk kampanye kreatif yang memanfaatkan budaya populer. Produk-produk bergambar Bintang Kejora dapat memperluas visibilitas simbol Papua di ruang publik. Namun efektivitasnya sebagai media pendidikan politik bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami konteks sejarahnya. Tanpa pemahaman itu, simbol berisiko kehilangan makna dan hanya menjadi motif grafis.
Pertanyaan lain yang muncul adalah: siapa yang memperoleh keuntungan ekonomi? Apabila mayoritas produsen, pemilik merek, atau platform penjualan berada di luar Papua, maka keuntungan finansial dari penggunaan simbol tersebut tidak otomatis kembali kepada masyarakat Papua. Dalam kondisi demikian, identitas Papua menghasilkan nilai ekonomi, tetapi manfaat ekonominya belum tentu dirasakan oleh Orang Asli Papua.
Ironisnya, banyak wilayah Papua yang kaya sumber daya alam masih menghadapi tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan dampak konflik berkepanjangan. Sebagian masyarakat masih merasakan konsekuensi sejarah eksploitasi sumber daya alam, sementara simbol perjuangan mereka justru menjadi komoditas yang diperdagangkan secara luas. Situasi ini menghadirkan paradoks antara nilai ekonomi simbol dan realitas sosial masyarakat yang diwakilinya.
Karena itu, diskusi mengenai Bintang Kejora tidak cukup berhenti pada persoalan boleh atau tidaknya simbol tersebut dijual. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa simbol yang memiliki makna sejarah diperlakukan dengan penghormatan terhadap konteksnya. Jika simbol budaya atau politik menghasilkan keuntungan ekonomi, muncul pula pertanyaan mengenai etika, representasi, dan siapa yang memperoleh manfaat dari nilai ekonomi tersebut.
Pada akhirnya, Bintang Kejora di etalase toko daring menunjukkan bahwa pasar mampu mengubah hampir semua hal menjadi komoditas. Namun, tidak semua simbol kehilangan sejarahnya ketika masuk ke pasar.
Tantangan bagi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan adalah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak menghapus ingatan kolektif, serta bahwa pembicaraan mengenai Papua tetap memperhatikan pengalaman hidup masyarakatnya, hak-haknya, dan kompleksitas sejarah yang melatarbelakanginya.
Bersambung……
Penulis adalah Ketua Komunitas Sastra Papua (Ko’Sapa)