Oleh: Louis Fernando Afeanpah
Dalam panggung politik nasional kontemporer, kita menyaksikan orkestrasi narasi yang menempatkan kelapa sawit sebagai miracle crop atau “tanaman ajaib”.
Pernyataan yang memosisikan anugerah matahari dan hujan sebagai modalitas utama kedaulatan ekonomi ini merupakan tesis yang memikat secara geopolitik, namun menyimpan kerentanan epistemologis mendalam ketika dihadapkan pada realitas kemanusiaan di wilayah periferi.
Optimisme pusat ini baru saja membentur tembok realitas yang kelam: tragedi bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di NTT akibat impitan kemiskinan dan rasa lapar.
Peristiwa ini bukan sekadar noktah duka, melainkan sebuah anomali sistemik yang menggugurkan keabsahan moral dari setiap narasi pertumbuhan.
Ada jurang lebar antara kemilau statistik di Jakarta dengan kesunyian perut lapar di pelosok Timur Indonesia, menunjukkan bahwa “motor kesejahteraan” sedang mengalami kegagalan fungsi mekanis yang fatal.
Klaim keajaiban sawit ini semakin terdekonstruksi saat kita menoleh ke Papua Selatan. Penolakan masif masyarakat adat dan sikap kritis Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terhadap ekspansi sawit adalah sinyal bahwa “keajaiban” tersebut sering kali datang dengan harga yang tak terbayar: penggusuran ruang hidup dan penghancuran tatanan ekologi lokal.
Bagi masyarakat adat, sawit bukanlah mukjizat, melainkan instrumen alienasi yang memisahkan mereka dari tanah ulayat dan kedaulatan pangannya sendiri.
Menariknya, dalam Rakornas di Sentul, muncul respons terhadap pihak yang dianggap “nyinyir” atau skeptis terhadap potensi sawit ini.
Namun, dalam tradisi berpikir kritis, skeptisisme masyarakat adat dan lembaga keagamaan adalah “nutrisi” bagi kebijakan.
Justru, keberatan dari Papua Selatan itulah yang seharusnya menjadi pengingat bagi negara: apakah sawit ini untuk rakyat, atau hanya untuk elit yang mengonversi hutan menjadi monokultur atas nama investasi?
Secara akademis, pemujaan terhadap komoditas tanpa perbaikan sistem distribusi adalah bentuk fetisisme ekonomi yang berbahaya.
Kita terjebak dalam logika akumulasi yang melihat sawit sebagai penyelamat cadangan devisa, namun abai terhadap fungsinya sebagai instrumen kesejahteraan publik. Jika sebuah tanaman disebut “ajaib”, maka indikatornya bukan angka ekspor, melainkan kemampuannya mencegah seorang anak bangsa dari keputusan mengakhiri hidup karena ketiadaan harapan.
Ketimpangan ini membawa kita pada pentingnya memanggil kembali etika politik Johannes Leimena. Bagi Leimena, politik bukan sekadar teknokrasi kekuasaan, melainkan bentuk pengabdian yang berakar pada kesejahteraan umum (common good). Dalam pandangan Leimena, negara memiliki kewajiban moral memastikan kebijakan memiliki dampak inklusif, bukan malah meminggirkan masyarakat adat demi mengejar target komoditas global.
Narasi mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan penguatan pendidikan harus diuji melalui lensa keadilan sosial. Sebuah motor tidak akan berguna jika ia hanya menderu di ruang-ruang rapat birokrasi, namun kehilangan tenaga saat harus mendistribusikan nutrisi ke wilayah-wilayah merah.
Kebijakan ini menuntut lebih dari sekadar administratif; ia menuntut ketajaman eksekusi yang berbasis pada martabat manusia, bukan sekadar etalase politik.
Integrasi MBG dan CKG adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya manusia merdeka. Namun, kita harus mengkritisi apakah sistem pendukungnya sudah siap mengelola disparitas geografis ekstrem di Indonesia Timur.
Tanpa adanya desentralisasi logistik yang presisi, program ini berisiko menjadi sekadar proyek sentralistik yang hanya menguntungkan elit penyedia jasa, sementara rakyat di pelosok tetap menjadi penonton di tengah tanahnya yang dikonversi menjadi kebun sawit.
Di sini, kita melihat diskoneksi antara kekayaan sumber daya alam dengan pemenuhan hak dasar warga negara. Surplus dari sektor sawit yang dipuja itu seharusnya terkunci secara hukum (earmarked) untuk membiayai jaring pengaman sosial.
Kita tidak boleh membiarkan negara berfungsi seperti pedagang yang hanya menghitung margin keuntungan, sementara mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelindung nyawa rakyat dari jerat kemiskinan ekstrem.
Tragedi di NTT adalah bukti bahwa birokrasi sering kali mengalami delay moral akut. Rasa lapar tidak mengenal tahun anggaran atau mekanisme tender. Keputusan seorang anak untuk menyerah pada hidup adalah kritik paling radikal terhadap lambannya akselerasi motor kesejahteraan. Ini adalah kegagalan sistemik yang tak bisa dimaafkan hanya dengan retorika niat baik di tengah sorak-sorai keberhasilan ekonomi makro.
Dalam perspektif “Kewargaan yang Bertanggung Jawab” ala Leimena, para pemegang kebijakan memikul dosa struktural jika membiarkan ketimpangan ini berlanjut. Kesejahteraan tidak bisa dicapai melalui trickle-down effect yang sering kali hanya menjadi mitos. Ia harus dijemput melalui kebijakan afirmasi yang menghormati hak masyarakat adat di Papua Selatan dan menjamin isi piring anak-anak di pelosok NTT.
Kita juga harus menyoroti bagaimana narasi pendidikan terhambat oleh realitas gizi buruk. Anak yang lapar tidak akan mampu menyerap pengetahuan. Maka, MBG bukan hanya soal sepiring makanan, melainkan soal hak asasi untuk bisa berpikir. Kegagalan menjamin asupan nutrisi, yang berujung pada tragedi seperti di NTT, adalah kegagalan total dalam membangun masa depan intelektual bangsa.
Pembangunan di Papua dan NTT sering kali hanya dijadikan objek eksploitasi narasi pembangunan tanpa keterlibatan substansial. Kita melihat sawit sebagai “emas hijau” yang dipuja dunia, namun bagi masyarakat adat di Selatan Papua, itu adalah ancaman terhadap eksistensi budaya mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi kita masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya membumi pada kebutuhan rakyat kecil.
Oleh karena itu, diperlukan reorientasi radikal dalam tata kelola komoditas. “Keajaiban” sawit harus dimanifestasikan dalam bentuk penghormatan terhadap tanah ulayat dan subsidi silang masif untuk menjamin pangan dan kesehatan.
Negara harus membuktikan bahwa setiap jengkel lahan yang dibuka tidak mengorbankan hak adat, dan memiliki korelasi langsung dengan setiap piring nasi yang tersaji di meja makan rakyat miskin.
Sebagai penutup, motor kesejahteraan melalui MBG hanya akan hidup jika ditenagai ruh keadilan distributif. Kita tidak butuh romantisme matahari dan hujan jika tangan negara terlalu pendek merangkul mereka yang merintih.
Kedaulatan sejati adalah ketika tidak ada lagi warga yang merasa mati adalah pilihan lebih baik dari lapar.
Sudah saatnya pusat berhenti menganggap suara kritis masyarakat adat sebagai “nyinyiran”, dan mulai bekerja memastikan keadilan bagi seluruh rakyat, dari Merauke hingga NTT. Karena kebesaran bangsa diukur dari seberapa aman ia menjaga nyawa anak-anaknya.
(Penulis adalah Ketua Cabang GMKI Timika Masa Bakti 2024-2026)
