Oleh laurens minipko
(Timika, 7 Februari 2026)
Di Merauke, percakapan paling jujur sering lahir di meja makan. Seekor Olif dibakar sederhana, Katip dimasak kuah bening, Nambim digoreng garing dengan sambal seadanya.
Ikan-ikan endemik itu bukan hanya lauk. Ia adalah tanda bahwa rawa masih bernafas, sungai masih mengalir, dan tanah belum sepenuhnya berubah rupa.
Orang bisa makan dengan tenang karena tahu dari mana makanan itu datang. Di situlah hubungan antara tanah dan hidup terasa paling nyata – tidak dalam pidato, homili, tetapi di kamboti, pelepa sagu, daun nipa.
Pagi di Merauke selalu datang dengan cahaya yang jujur. Matahari menyinari rawa, kampung, dan hamparan luas yang kini dipetakan sebagai lumbung pangan nasional.
Tetapi cahaya yang sama juga menyingkap satu hal: tanah yang disebut kosong itu sesungguhnya berpenghuni – ia menyimpan sejarah, doa, dan tulang leluhur.
Sejak awal, Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi menyatakan dukungan terhadap program cetak sawah dalam Paket Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pernyataan itu disampaikan terbuka dan diliput media. Argumennya jelas: proyek tersebut dipahami sebagai jalan menuju pemanusiaan manusia (proyek kemanusiaan) dan ketahanan pangan. Namun gemanya di lapangan tidak tunggal.
Masyarakat adat Marind, bersama suku-suku kerabat, menyatakan keberatan. Mereka menilai proyek itu mengancam tanah adat yang menjadi sumber hidup dan identitas.
Maka lahir gerakan yang meminta uskup menarik dukungannya. Desakan juga diarahkan kepada Presiden agar mengevaluasi bahkan membatalkan PSN di wilayah adat tersebut.
Di tengah tarik-menarik itu, Gereja Protestan – melalui GPI – menyatakan sikap menolak PSN. Sebuah langkah yang dibaca sebagai keberpihakan terhadap kegelisahan umat dan masyarakat adat. Fenomena ini tidak berhenti di Merauke.
Di Biak – Supiori, ribuan jemaat dan tokoh adat yang dipimpin GKI Klasis Wilayah III menggelar aksi damai menolak dugaan perampasan tanah adat. Mereka berjalan dari gereja menuju kantor DPRD. Pernyataan sikap dibacakan. Tanah ditegaskan bukan sebatas ruang kosong, melainkan identitas, warisan leluhur, dan martabat yang dianugerahkan Tuhan. Aspirasi itu bahkan didorong untuk diteruskan kepada Presiden dan Panglima TNI.
Di Papua Barat, suara serupa juga datang dari jalur politik nasional. Anggota DPD RI asal Papua Barat, Paul Finsen Mayor, menyatakan secara terbuka bahwa Papua tidak membutuhkan perluasan sawit dan penambahan pos-pos militer. Papua butuh sekolah dan rumah sakit. Dan tegas Finsen, kami mendukung tanam sawit, tapi tidak di tanah Papua.
Gambarnya menjadi terang: di berbagai sudut Papua, tanah adat kembali menjadi titik temu antara iman, identitas, dan pembangunan.
Di sinilah letak pertanyaan yang membuat esai ini diberi judul “Menanti Suara Kaka Tertua.”
Secara historis, Gereja Katolik lebih dahulu hadir di Merauke pada tahun 1905. Gereja-gereja lain menyusul kemudian. Dalam metafora keluarga iman, Katolik sering disebut “kaka tertua”, Protestan “adik”. Ini bukan soal derajat, melainkan soal urutan sejarah dan beban moral yang menyertainya.
Ketika adik sudah bersuara menolak, sementara kaka pernah menyatakan dukungan, publik tentu bertanya: apakah akan ada peninjauan kembali suara kaka tertua? Apakah akan ada klarifikasi kaka tertua? Ataukah sikap awal dianggap final?
Diam, dalam konteks seperti ini, tidak pernah sepenuhnya bebas dari relasinya dengan kuasa manapun. Ia bisa dibaca sebagai kehati-hatian. Tetapi ia juga bisa ditafsir sebagai persetujuan yang tak terucap.
Pembangunan memang membawa bahasa yang rapi: ketahanan pangan, krisis global, investasi strategis. Tetapi bahasa rapi sering kali berhadapan dengan kenyataan yang kasar: pembukaan hutan, perubahan benteng alam, dan kecemasan masyarakat adat yang merasa ruang hidupnya menyempit.
Gereja berdiri di antara dua dunia: iman dan negara, doa dan kebijakan. Di satu sisi, ia iangin melihat umatnya sejahtera. Di sisi lain, ia dipanggil menjaga martabat manusia dan ciptaan. Ketika dua panggilan itu bersilangan, pilihan tidak pernah sederhana.
Kulit Sawit
Yang sedang berlangsung di Papua hari ini bukan sebatas perdebatan tentang proyek dan tanah, melainkan sebuah gejolak moral yang mempertemukan gereja dan negara di hadapan pertanyaan paling tua tentang kuasa: berpihak pada siapa ketika tanah leluhur digeser atas nama masa depan?
Sebab jika suatu hari rawa mengering dan Olif, Katib, Nambim hanya tinggal nama dalam cerita, maka kita mungkin masih punya sawah yang luas di atas kertas. Tetapi orang tidak bisa makan kertas. Dan pembangunan yang mengabaikan tanah adat bisa saja menghasilkan angka panen, tetapi seperti mencoba mengunyah kulit sawi – keras, pahit, dan tak memberi gizi apa pun bagi mereka yang kehilangan tanahnya. Di meja makan itulah kebenaran akhirnya diuji lagi: apakah yang tersaji sungguh makanan, atau hanya janji yang tak bisa ditelan.
