Menu

Mode Gelap

Opini · 6 Feb 2026 08:52 WIT

OPINI | Perut Tak Bisa Gantikan Buku


Ilustrasi created by Sasagupapua.com Perbesar

Ilustrasi created by Sasagupapua.com

Oleh: Laurens Minipko

Saya membaca berita itu sambil berhenti sebentar. Seorang anak sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, memilih pergi. Ia meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya. Isinya pendek. Ia pamit. Ia minta ibunya tidak bersedih. Alasannya juga pendek. Buku tulis dan pulpen.

Di negeri ini, kita terbiasa bicara besar. Anggaran triliunan. Proyek strategis nasional. Program makan bergizi gratis. Tetapi ada saat-saat ketika republik justru diuji oleh hal yang kecil. Sebuah buku tulis. Sebatang pena. Dan seorang anak kelas empat.

Sekolah Negeri, Uang Nyata

Anak itu bersekolah di SD Negeri. Tetapi sekolah memungut biaya Rp1,2 juta per tahun. Dibayar dengan skema cicilan. Semester pertama Rp500 ribu sudah dilunasi. Semester kedua menyisahkan Rp720 ribu. Secara adminitrasi, itu bukan tunggakan. Secara sosial, itu beban yang terus menghantui.

- Advertising -
- Advertising -

Di kota, angka ini mungkin sekadar catatan keuangan. Di kampung, angka itu bisa menjadi tekanan yang tak pernah selesai. Pendidikan disebut gratis. Tetapi gratis sering berhenti di spanduk. Di luar itu ada seragam, buku, alat tulis, dan iuran yang diberi nama lain. Negara berbicara dengan bahasa regulasi. Kemiskinan hidup dengan bahasa perut dan rasa bersalah.

Administrasi yang Menyaring

Keluarga anak ini masuk kategori miskin ekstrem. Bantuan pendidikan sebenarnya ada. Program Indonesia Pintar disetujui. Dana disebutkan ada. Tetapi tak bisa dicairkan. Nomor induk, kartu keluarga, domisili ibu – semuanya tak sinkron.

Di simpul ini, negara tidak sepenuhnya absen. Ia hadir sebagai sistem. Sebagai formulir.  Sebagai prosedur yang rapi tapi tak lentur. Administrasi berubah dari alat bantu menjadi saringan.

Bagi keluarga  miskin, negara sering kali baru terasa ketika mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Perut kenyang, Buku Kosong

Di saat yang sama, republik sedang mendorong Proyek Strategi Nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG). Niatnya baik. Anak lapar sulit belajar. Negara ingin memastikan perut terisi. Logika ini masuk akal. Tetapi tragedi di Ngada membuka batasnya.

Anak itu tidak bunuh diri karena lapar. Ia makan ubi, pisang dan jagung. Yang tak ia miliki adalah buku tulis dan pulpen. Perutnya mungkin terisi. Kepalanya penuh tekanan. Negara memberi makan. Tapi menagih belajar.

Di sinilah kalkulasi kebijakan mulai timpang. MBG adalah intervensi biologis. Ia bekerja pada tubuh. Ia penting. Tetapi pendidikan adalah  intervensi sosial dan kognitif. Tanpa buku, makan hanya membuat anak kuat – bukan berdaya.

PSN dan Politik yang Terlihat

MBG adalah program yang mudah dihitung dan difoto. Jumlah porsi jelas. Dapur bisa diresmikan. Distribusi bisa dilaporkan. Ia cocok dengan logika proyek strategis nasional: cepat,. masif, dan terlihat. Sebaliknya, buku tulis, pena, dan pembebasan biaya sekolah adalah masalah sunyi. Ia tersembunyi di kelas-kelas pinggiran. Ia terjerat data, KK, NIK, dan domisili. Ia tidak fotogenik.

James C. Scott menyebut kebijakan semacam ini sebagai high modernist schemes: negara menyukai program yang tampak rapi dari atas, tetapi sering gagal membaca kerumitan hidup dari bawah. MBG rapi di meja. Pendidikan gratis berantakan di lapangan.

Ketika Sekolah Menagih

Sekolah bukan penjahat dalam cerita ini. Guru menagih bukan karena kejam. Sekolah memungut bukan karena serakah. Mereka bergerak dalam sistem yang membiarkan kekurangan ditutup dari bawah.

Karl Polanyi mengingatkan, ketika institusi sosial dipaksa tunduk pada logika biaya, masyarakat mulai retak. David Harvey menyebutnya sebagai perampasan yang halus: bukan tanah yang diambil, melainkan kesempatan.

Yang dirampas di Ngada bukan hanya uang. Tetapi rasa aman seorang anak untuk bersekolah tanpa rasa bersalah.

Anak yang Terlalu Cepat Dewasa

Yang paling menggetarkan bukan kematiannya, melainkan suratnya. Seorang anak sepuluh tahun menulis dengan kesadaran yang terlalu dewasa. Ia memilih pergi agar ibunya tidak terbebani. Ia mengambil keputusan yang bahkan sulit diambil orang dewasa.

Para ahli menyebut tindakan semacam ini sebagai pilihan moral yang ekstrem. Ia bukan impuls. Ia lahir dari tekanan yang lama mengendap: kemiskinan struktural, sekolah yang menagih, dan negara yang hadir setengah badan.

Republik dalam Ukuran Kecil

Kita sering mengukur negara dari proyek besar. Tetapi negara sesungguhnya diuji oleh hal kecil: buku tulis, pena, dan satu nama yang cocok di sistem.

Republik ini boleh bangga memberi makan jutaan anak, tetapi satu anak di Ngada sudah cukup untuk mengingatkan: perut tak bisa gantikan buku.

Jika pendidikan tetap wajib, tetapi biaya dan aksesnya  tetap dicicil, jika negara merasa cukup hadir lewat piring makan, tetapi absen di meja belajar – maka sejarah akan mencatatnya tanpa emosi: kita memberi makan masa kini, sambil mencicil kegagalan masa depan.

Berikan Komentar
Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

OPINI | Diskursus Motor Kesejahteraan dan Dekonstruksi Narasi “Miracle Crop”: Gugatan Etis Atas Ketimpangan Struktural

5 Februari 2026 - 08:29 WIT

OPINI | Mujizat dan Beban di Pinggiran

4 Februari 2026 - 18:45 WIT

OPINI | Gembok Birokrasi dan Matinya Nalar Kebijakan di Pasar Sentral

2 Februari 2026 - 08:15 WIT

OPINI | Mimika dalam Arsitektur Papua Tengah: Sinkronisasi atau Sekadar Seremonial?

26 Januari 2026 - 05:27 WIT

OPINI | Delapan Ranperda Mimika dan Ilusi Kedaulatan Masyarakat Adat

23 Januari 2026 - 13:41 WIT

OPINI | Thontji Wolas Krenak: Papua adalah Tambang Pengetahuan

23 Januari 2026 - 09:58 WIT

Trending di Opini