Oleh:laurens minipko
Ungkapan “Asta Cita rasa Papua” lahir di ruang rapat Istana Negara. Ia dilontarkan oleh salah satu anggota Komite Percepatan Pembangunan Papua, 16 Desember 2025. Kalimat itu terdengar utuh, rapi, Seolah sudah memuat empati.
Asta Cita: Peta Jalan
Astacita sendiri bukan sekadar jargon. Ia adalah visi pemerintahan nasional 2024–2029, delapan cita-cita pembangunan yang menjadi rujukan arah kebijakan negara dan sedang diturunkan ke dalam dokumen perencanaan: RPJMN, program strategis (nasional), hingga kebijakan sektoral di daerah. Dalam bahasa negara, Astacita adalah peta jalan.
Yang Tak Tertulis
Namun yang menarik justru bukan yang tertulis dalam peta, melainkan yang tidak.
Yang tidak tertulis pertama adalah jarak. Astacita datang sebagai bahasa pusat: dirumuskan, disahkan, lalu disebarkan ke daerah. Ia menjelaskan ke mana pembangunan hendak melaju, tetapi tidak selalu menjelaskan dari mana rasa itu berasal. Papua disebut sebagai wilayah prioritas, tetapi pengalaman orang Papua sering hanya hadir sebagai catatan kaki.
Dalam dokumen resmi, rasa diterjemahkan menjadi indikator: kemiskinan, akses layanan, konektivitas. Yang tidak tertulis adalah rasa takut mama ke kebun, rasa curiga yang lahir dari relasi kuasa yang timpang (di kampung, desa, distrik, kota, kabupaten dan provinsi), rasa lelah hidup dalam status “daerah rawan”. Rasa semacam ini tidak mudah diperas menjadi target kinerja.
Yang tidak tertulis kedua adalah waktu. Dalam mekanisme pemerintahan, aspirasi diterima, dicatat, lalu dimasukkan ke dalam laporan. Secara administratif, proses dianggap selesai. Tetapi bagi warga, menerima aspirasi bukan akhir cerita—justru awal dari penantian.
RPJMN bekerja dengan horizon lima tahunan. Program punya tenggat. Anggaran punya siklus. Sementara warga hidup dari hari ke hari. Yang tidak tertulis adalah berapa lama kesabaran diminta, dan siapa yang menanggung ongkos sosial dari keterlambatan itu.
Yang tidak tertulis ketiga adalah pengalaman lapangan—yang jarang ikut masuk ke dokumen kebijakan. Tentang tanah yang diminta dengan bahasa perintah (tali asih dan bahkan intimidasi), bukan persetujuan bebas. Tentang aparatur yang hadir lebih sebagai tekanan daripada perlindungan. Tentang pos-pos keamanan yang berdiri di atas tanah warga tanpa proses yang betul-betul setara. Tentang hutan yang dibuka atas nama pembangunan, tetapi meninggalkan sungai keruh, sagu hilang, dan ruang hidup yang menyempit.
Semua itu sering tidak tercatat karena sulit diukur, atau dianggap terlalu sensitif untuk dimasukkan ke dalam laporan resmi yang diperdengarkan di hadapan presiden. Padahal di situlah “rasa Papua” benar-benar diuji.
Asta Cita: Mimpi tentang Masa Depan
Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia. Ia menjanjikan kemajuan, stabilitas, dan percepatan. Tetapi yang tidak tertulis adalah bagaimana masa kini dijalani oleh mereka yang berada di pinggir peta pembangunan. Di Papua, stabilitas sering didahulukan, kesejahteraan dijanjikan menyusul. Dan harga stabilitas itu kerap dibayar mahal—dengan menyempitnya ruang hidup dan sunyinya suara warga.
Rasa Papua dari Pengalaman Konkrit, bukan Mimpi
Tulisan ini tidak sedang menolak Asta Cita sebagai visi negara. Ia hanya mencoba membaca celah antara regulasi dan realitas. Sebab selama “rasa Papua” hanya hadir sebagai frasa dalam kebijakan, dan bukan sebagai pengalaman konkret yang menentukan arah keputusan, cerita ini memang belum selesai.
Ia terus berjalan—di kampung-kampung, di tanah yang dipertahankan, dan di waktu yang terus diminta untuk bersabar.
