SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Sosialisasi Persiapan Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 di Nabire pada Jumat, 5 Desember 2025, sebagai upaya strategis untuk menilai dan memperkuat kualitas demokrasi di wilayah tersebut.
Kegiatan ini dibuka oleh Marthen Ukago, Staf Ahli I Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, yang mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah.
IDI: Instrumen Strategis dan Kompas Pembangunan
Dalam sambutannya, Marthen Ukago menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen strategis untuk mengevaluasi kualitas demokrasi di suatu wilayah. Pengukuran IDI mencakup tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga-lembaga demokrasi.
“Kegiatan ini penting untuk mengevaluasi seberapa jauh kebebasan sipil dan hak-hak politik dilaksanakan,” ujar Marthen.
Ia juga menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua pihak terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyediaan data yang valid. Marthen meminta agar pengukuran IDI tidak hanya dianggap sebagai perolehan nilai atau angka semata, tetapi sebagai alat koreksi dan perbaikan.
“Jadikan ini sebagai alat untuk memperbaiki kualitas demokrasi, bukan hanya sekadar nilai ataupun angka, namun sebagai kompas pembangunan politik daerah,” pungkasnya.
IDI kini memiliki posisi strategis dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para Gubernur di Indonesia, serta menjadi salah satu indikator kunci dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk RPJMN 2025–2029.
Sosialisasi ini kata dia merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melalui Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas, dan BPS.
“Hal ini untuk memastikan pengukuran IDI di empat provinsi baru di Papua, termasuk Papua Tengah, dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang representatif,” pungkasnya.
