SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memperluas jangkauan kebijakan pendidikan sekolah gratis pada tahun anggaran 2026 ini.
Program yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tersebut kini menyasar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), setelah sebelumnya sukses diimplementasikan pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta asrama berbasis keagamaan dan yayasan pelopor pendidikan sejak tahun pelajaran 2025.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, menjelaskan perluasan ini merupakan komitmen nyata dari jajaran pimpinan daerah untuk memajukan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.
Guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran, pihak dinas secara terbuka membagikan Petunjuk Teknis (Juknis) serta menyediakan layanan pengaduan atau customer service bagi masyarakat.
“Perlu kami sampaikan bahwa Kebijakan Pendidikan sekolah Gratis di Provinsi Papua Tengah oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur telah diimplementasikan mulai tahun pelajaran 2025 untuk jenjang SLB, SMK, SMA dan Asrama berbasis keagamaan atau lima yayasan pelopor pendidikan di tanah papua. Mulai Tahun anggaran 2026 memperluas lagi penerima sekolah gratis ke jenjang SMP,” ujar Nurhaidah saat memberikan keterangan resminya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya program ini di lapangan. Nurhaidah meminta warga tidak ragu melaporkan jika masih menemukan adanya pungutan liar di sekolah-sekolah yang sudah dijamin oleh pemerintah.
“Untuk itu mohon berpartisipasi mengawal implementasi sekolah gratis sekaligus bisa memberikan informasi melalui Narahubung/Customer Service Dinas Pendidikan Papua Tengah jika masih ada SLB, SMA, SMK, SMP yang masih memungut biaya sekolah,” tegas Nurhaidah.
Secara keseluruhan, intervensi anggaran BOSDA untuk menyokong program sekolah gratis ini menyasar total 274 lembaga, yang terdiri dari 254 sekolah (SMP, SMA, SMK), 5 lembaga SLB, dan 15 lembaga asrama di delapan kabupaten.
Total alokasi dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencapai Rp35.415.400.000 (Tiga puluh lima milar empat ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
Berdasarkan dokumen Surat Keputusan (SK) mengenai penetapan penerima dan besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah penyelenggara program pendidikan gratis, besaran dana per anak atau harga satuan ditentukan secara spesifik berdasarkan jenjang pendidikan serta status sekolah (negeri/swasta).
Dari ketentuan tersebut, terlihat wilayah pegunungan seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya mendapatkan alokasi biaya per anak yang sedikit lebih tinggi untuk jenjang sekolah dibanding wilayah pesisir atau pusat pemerintahan seperti Nabire dan Mimika. Sementara itu, khusus untuk komponen asrama nilainya seragam di seluruh kabupaten, yaitu Rp5.000.000 per anak.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merincikan penyebaran lembaga, ketentuan harga satuan per anak di dalam SK, hingga serapan anggarannya di setiap wilayah:
Kabupaten Nabire tercatat memimpin dengan total 100 lembaga yang mencakup 91 sekolah (52 SMP, 22 SMA, 17 SMK), 3 SLB, dan 6 asrama. Guna membiayai seluruh lembaga tersebut, Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp11.551.750.000, dengan rincian Rp2.951.050.000 untuk SMP, Rp3.045.500.000 untuk SMA, Rp3.427.200.000 untuk SMK, Rp283.000.000 untuk SLB, dan Rp1.845.000.000 untuk pengelolaan asrama. Sesuai SK, pola biaya per anak untuk jenjang SMP adalah Rp300.000 bagi sekolah negeri dan Rp350.000 untuk swasta. Jenjang SMA dipatok Rp400.000 untuk umum, Rp450.000 untuk sekolah Plus/Meepago, dan Rp500.000 untuk swasta. Sedangkan untuk SMK adalah Rp900.000 bagi negeri dan Rp1.000.000 bagi swasta, serta SLB sebesar Rp1.000.000 per anak.
Selanjutnya, Kabupaten Mimika mengelola total 67 lembaga yang terdiri atas 65 sekolah (30 SMP, 12 SMA, 23 SMK), 1 SLB, dan 1 asrama. Total pagu anggaran di Mimika menyentuh angka Rp6.721.100.000, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk SMK sebesar Rp4.135.200.000, disusul SMP senilai Rp1.439.100.000, SMA sebesar Rp504.800.000, SLB senilai Rp152.000.000, serta asrama sebesar Rp490.000.000. Satuan biaya per anak di Mimika untuk SMP adalah Rp300.000, SMA sebesar Rp400.000, SLB sebesar Rp1.000.000, serta SMK sebesar Rp600.000 bagi sekolah negeri dan Rp750.000 untuk swasta.
Di Kabupaten Paniai, terdapat 29 lembaga penerima manfaat yang terdiri dari 28 sekolah (19 SMP, 6 SMA, 3 SMK) dan 1 asrama. Total anggaran untuk Paniai disepakati sebesar Rp5.922.000.000, yang didistribusikan untuk jenjang SMP sebesar Rp2.890.100.000, SMK sebesar Rp1.364.200.000, SMA sebesar Rp1.182.700.000, dan sektor asrama sebesar Rp485.000.000. Besaran dana per anak berdasarkan SK berkisar antara Rp450.000 untuk SMP Negeri dan Rp500.000 bagi SMP Swasta. Untuk SMA Negeri dipatok Rp500.000 dan swasta Rp600.000, sementara SMK Negeri sebesar Rp1.100.000 dan SMK Swasta sebesar Rp1.250.000.
Sementara itu, Kabupaten Deiyai memiliki 24 lembaga yang dipayungi program ini, mencakup 20 sekolah (12 SMP, 5 SMA, 3 SMK) dan 4 asrama. Anggaran yang dialokasikan ke Deiyai menembus angka Rp4.778.850.000, dengan rincian Rp1.963.400.000 untuk SMP, Rp1.257.100.000 untuk SMA, Rp855.000.000 untuk asrama, serta Rp703.350.000 untuk SMK. Nilai alokasi per anak di Deiyai ditetapkan sebesar Rp450.000 untuk SMP Negeri dan Rp500.000 untuk swasta. Untuk jenjang SMA Umum/Plus ditetapkan Rp500.000 dan swasta/agama Rp600.000, sedangkan SMK Negeri mendapat Rp1.100.000 dan swasta Rp1.250.000.
Kabupaten Dogiyai bergerak dengan total 19 lembaga yang meliputi 17 sekolah (13 SMP, 2 SMA, 2 SMK), 1 SLB, dan 1 asrama. Total pendanaan di Dogiyai ditetapkan sebesar Rp3.109.500.000, di mana jenjang SMP menyerap Rp1.939.050.000, disusul SMK sebesar Rp477.450.000, asrama senilai Rp345.000.000, SMA sebesar Rp295.000.000, dan SLB sebesar Rp53.000.000. Pola biaya per anak dalam SK di Dogiyai adalah Rp450.000 untuk SMP Negeri, Rp500.000 untuk SMP Swasta, Rp500.000 untuk SMA, Rp1.000.000 untuk SLB, serta SMK Negeri sebesar Rp1.100.000 dan SMK Swasta Rp1.250.000.
Untuk wilayah lainnya, Kabupaten Puncak Jaya tercatat mengayomi 12 sekolah yang terdiri dari 7 SMP, 3 SMA, dan 2 SMK. Total dana BOSDA yang dialokasikan ke wilayah ini adalah sebesar Rp1.701.000.000, dengan rincian Rp873.000.000 untuk SMP, Rp434.500.000 untuk SMK, dan Rp393.500.000 untuk SMA. Satuan alokasi per anak di Puncak Jaya dipatok seragam, yaitu SMP sebesar Rp450.000, SMA sebesar Rp500.000, dan SMK sebesar Rp1.100.000.
Kabupaten Puncak juga memiliki total 12 sekolah yang mencakup 7 SMP, 4 SMA, dan 1 SMK. Wilayah ini memperoleh suntikan dana total sebesar Rp556.400.000, yang terbagi untuk pembiayaan SMP sebesar Rp336.600.000, SMA sebesar Rp169.200.000, serta SMK sebesar Rp50.600.000. Besaran dana per anak di wilayah Kabupaten Puncak diatur sebesar Rp450.000 untuk SMP, Rp1.100.000 untuk SMK, serta untuk SMA diatur Rp500.000 bagi sekolah negeri dan Rp600.000 untuk swasta.
Terakhir, Kabupaten Intan Jaya mengelola total 11 lembaga yang mencakup 9 sekolah (8 SMP dan 1 SMA) serta 2 lembaga asrama. Pemerintah mengucurkan total dana sebesar Rp1.074.800.000 untuk Intan Jaya, dengan rincian alokasi asrama sebesar Rp570.000.000, disusul jenjang SMP sebesar Rp451.800.000, dan jenjang SMA senilai Rp53.000.000. Alokasi dana satuan per anak di Intan Jaya ditetapkan sebesar Rp450.000 untuk SMP Negeri, Rp500.000 untuk SMP Swasta, dan Rp500.000 untuk jenjang SMA. Dengan seluruh kesiapan pemetaan anggaran, ketentuan harga satuan di dalam SK, serta ketegasan aturan ini, program sekolah gratis diharapkan mampu meringankan beban orang tua murid dan menekan angka putus sekolah di Provinsi Papua Tengah secara signifikan.