SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah –Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah Adat” ini berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Nabire, mulai Selasa hingga Kamis, 28-30 April 2026.
Acara dibuka secara langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dengan didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley, serta dihadiri para Bupati dari delapan kabupaten, unsur Forkopimda, dan jajaran perwakilan Bappeda se-Provinsi Papua Tengah.
Dalam laporannya, Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, menyampaikan agenda besar ini dirancang untuk menyatukan langkah pembangunan antara pemerintah provinsi dan daerah.
“Izinlah saya menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD tahun 2027 yang akan dilaksanakan pada hari ini Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 30 April 2026 yang bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire. Tema kegiatannya adalah penguatan lokal dan daya saing daerah berbasis potensi lokal. Adapun maksud pelaksanaan Musrenbang ini adalah yang pertama menyelaraskan program prioritas pembangunan Provinsi Papua Tengah dengan memperhatikan kewenangan urusan berbasis dana otonomi khusus tahun anggaran 2027 antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten se-Provinsi Papua Tengah,” ujar Eliezer.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar perencanaan ini benar-benar menyentuh akar rumput.
“Maksud yang kedua adalah mendorong partisipasi masyarakat adat, peran pemuda, perempuan, dan juga penyandang disabilitas dalam proses perencanaan yang inklusif dan berkeadilan. Yang ketiga adalah menjamin bahwa penggunaan dana otonomi khusus diarahkan untuk program dan kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua Tengah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eliezer menjelaskan Musrenbang RKPD tahun 2027 bertujuan menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional, menyempurnakan rancangan RKPD, mengintegrasikan usulan kabupaten, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan ini melibatkan sekitar 600 peserta yang berasal dari Kabupaten Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Peserta terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten, lembaga adat, tokoh masyarakat, mitra pemerintah, organisasi perempuan dan pemuda, akademisi, hingga media massa.
Untuk memberikan bobot materi yang komprehensif, panitia menghadirkan narasumber dari Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan yang hadir langsung, serta Direktur III Pembangunan Indonesia Timur dari Bappenas yang hadir secara daring.
Hadir pula Kepala BPKP Provinsi Papua Tengah, Kepala BP3OKP, perwakilan Universitas Terbuka, serta mitra pembangunan dari Skala.
Secara khusus, Eliezer Yogi menyebutkan kehadiran Ketua Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Papua Tengah sebagai narasumber dalam forum ini untuk merespons dinamika yang ada.
“Alasan mengundang KPA adalah karena masalah yang sedang dialami di Papua Tengah, sehingga melalui forum ini Ketua KPA hadir untuk memberikan materi terkait kondisi tersebut,” ungkapnya.
Terkait mekanisme teknis, setiap daerah diminta menyampaikan 10 usulan program prioritas yang selaras dengan visi misi Gubernur, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan dan paparan materi pada hari pertama, dilanjutkan Musyawarah Otsus pada hari kedua, dan pembahasan RKPD pada hari terakhir.
Nuansa pemberdayaan ekonomi dan kearifan lokal sangat terasa dalam penyelenggaraan acara ini, di mana seluruh kebutuhan logistik dan konsumsi disediakan oleh pelaku UMKM lokal sebagai wujud nyata pemanfaatan dana Otsus bagi ekonomi kerakyatan.
Suasana pembukaan pun dimeriahkan oleh tarian khas Papua dari salah satu Sanggar di Nabire.
Eliezer berharap kegiatan ini membuahkan hasil yang konkret bagi masa depan daerah.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud beberapa hasil. Pertama, terwujudnya dokumen perencanaan dana otonomi khusus dan RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2027 yang lebih terarah, responsif, dan inklusif. Kedua, terbangunnya komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola dana otonomi khusus secara transparan dan akuntabel. Ketiga, agar masyarakat Papua Tengah merasakan bahwa otonomi khusus dapat meningkatkan kesejahteraan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar,” pungkasnya.