SASAGUPAPUA.COM, Jakarta –Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) secara resmi meluncurkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Peluncuran ini menandai babak baru implementasi rencana induk yang berfokus pada 19 program prioritas untuk mewujudkan Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif.
Acara peluncuran dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wamendagri Ribka Haluk, serta seluruh Gubernur dan Bupati se-Tanah Papua, menunjukkan komitmen kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kompas Pembangunan Jangka Menengah Papua
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, dalam laporannya menjelaskan bahwa RAPPP 2025-2029 merupakan tahapan kedua dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041.
Rencana ini disusun melalui proses panjang yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BP3OKP, tokoh adat, agama, pemuda, akademisi, dan mitra pembangunan sejak Desember 2023 hingga ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025.
“RAPPP 2025-2029 adalah kompas pembangunan jangka menengah wilayah Papua, menyelaraskan program prioritas pembangunan dengan RPJMN 2025-2029 serta mendukung trisula program prioritas Presiden,” ujar Medrilzam.
19 Program Prioritas Dukung Papua Sehat, Cerdas, dan ProduktifSecara ringkas, RAPPP 2025-2029 memuat 19 program prioritas yang dikelompokkan dalam beberapa pilar utama:
Papua Sehat
1. Pelayanan Kesehatan Bergerak
2. Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Papua Cerdas
3.Pengembangan Sekolah Terbuka.
4.Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari
5. Pengembangan Sekolah Berpola Asrama
6. Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan.
Papua Produktif
7. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan
8. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Swasembada Pangan
10. Peningkatan Investasi Kawasan
11. Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonom Baru (DOB) dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berkelanjutan.
Prasyarat Pembangunan
12. Peningkatan Infrastruktur Wilayah(Infrastruktur & Konektivitas)
13. Swasembada Air dan Energi(Lingkungan Hidup)
14. Peningkatan Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim
15. Pembangunan Rendah Karbon dan Pengelolaan Lingkungan(Tata Kelola Pembangunan)
16. Peningkatan Kapasitas ASN dan Pelayanan Publik
17. Penguatan Ketentraman dan Ketahanan Wilayah serta Harmoni Sosial(Tanah Adat, Kebudayaan, & Harmoni Sosial)
18. Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat
19. Penguatan Seni dan Budaya Lokal
Penekanan Mendagri: Enam Sektor SPM dan Sinergi Komite Eksekutif
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa strategi percepatan pembangunan akan difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam sektor utama, demi meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Enam sektor wajib SPM yang menjadi prioritas utama adalah:Kesehatan,Pendidikan,Sosial,Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)
Mendagri juga mengatakan peran krusial Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk mengharmoniskan program kementerian/lembaga pusat dengan pemerintah daerah.
“Harmonisasi program melalui Komite Eksekutif sangat penting. Ini memastikan semua sumber daya dan program berjalan sinergis, sehingga hasilnya lebih efektif,” tegasnya.
Ia berharap peluncuran RAPPP juga bisa menjadi pedoman dan acuan untuk setiap Kepala Daerah mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten di Tanah Papua dalam menyusun program.
Ketua Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua, Meki Nawipa, yang juga Gubernur Papua Tengah, menyatakan dukungan penuh seluruh kepala daerah terhadap program nasional ini.
Peluncuran RAPPP 2025-2029 merupakan komitmen kolektif untuk menggerakkan sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.