SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah taktis dalam menangani dampak konflik bersenjata yang terjadi di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak pada 13-14 April 2026.
Menanggapi jatuhnya korban dari pihak warga sipil, pemerintah secara resmi menerjunkan tim gabungan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan penanganan darurat berjalan maksimal.
Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule mengatakan koordinasi intensif terus dilakukan, baik di Nabire maupun Jayapura, guna memantau tindakan medis bagi para korban.
Pemerintah telah membentuk tim rutin yang kini diperkuat dengan keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), melengkapi tim teknis yang sudah ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Pemadam Kebakaran yang membidangi urusan bencana.
Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah daerah setelah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya secara resmi mengeluarkan status masa tanggap darurat selama 14 hari.
Silwanus menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan kasus-kasus darurat medis berdasarkan data yang valid di lapangan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan yang berisiko pada keselamatan nyawa.
“Hari ini saya akan mendapat informasi yang di Nabire sudah akan dilakukan tindakan. Di Jayapura juga ada yang akan dilakukan tindakan. Kita sudah punya tim, jadi tim ini rutin yang kita lakukan. Tim itu meliputi untuk kasus ini ditambah lagi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain tim yang sebelumnya sudah ada dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial, dan Damkar yang biasanya mengurus tentang bencana,” ujar Silwanus Sumule saat memberikan keterangan di Nabire.
Terkait kondisi para korban, Silwanus memaparkan bahwa saat ini terdapat lima warga sipil yang terpantau sedang menjalani perawatan. Satu korban anak kecil di Nabire dijadwalkan menjalani operasi hari ini, sementara satu korban wanita dewasa sedang ditangani di Jayapura. Selain itu, terdapat tiga korban lainnya di Puncak Jaya yang saat ini menjalani rawat jalan di bawah pengawasan direktur rumah sakit setempat.
Penanganan cepat terhadap luka-luka yang diderita para korban menjadi prioritas utama tim medis provinsi dan kabupaten untuk mencegah terjadinya infeksi serius. Silwanus menekankan bahwa seluruh upaya ini merupakan implementasi langsung dari instruksi Gubernur melalui program layanan kesehatan unggulan daerah.
“Ada luka yang harus segera dilakukan tindakan karena luka itu perlu penanganan cepat karena kalau tidak ditangani cepat dia jadi infeksi. Kita kan punya program ‘Ko Harus Sehat’, Bapak Gubernur sudah perintahkan itu menjadi tanggung jawab kita, makanya kita sudah bergerak sampai beasiswa pendidikan juga,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pemprov Papua Tengah menyadari bahwa penyelesaian dampak konflik ini tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi kolektif antara pemerintah daerah, lembaga adat, institusi legislatif, hingga tokoh agama. Kolaborasi dengan gereja, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam memulihkan kondisi sosial dan keamanan di wilayah terdampak.
Menutup keterangannya, Silwanus mengingatkan seluruh jajaran bahwa prinsip keselamatan masyarakat harus berada di atas segalanya dalam situasi krisis seperti ini. Ia berharap seluruh tindakan medis yang dilakukan hari ini dapat berjalan lancar demi kesembuhan para korban.
“Kita harus bersama memastikan selalu ada adagium ‘keselamatan warga adalah hukum yang tertinggi’. Kita harus pegang itu semuanya. Kalau di rumah sakit keselamatan pasien adalah hukum tertinggi, maka apa pun dia, bagaimanapun dia, tetap kita harus jalan. Mudah-mudahan hari ini operasi jalan semuanya lancar dan Tuhan bisa tolong baik yang di Nabire maupun di Jayapura,” pungkasnya.
