SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Sejumlah pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah menyampaikan aspirasi langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat kunjungan di Bandara Douw Aturure, Nabire, Senin Sore (20/4/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan oleh Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Tino Mote, bersama jajaran pengurus, yakni Wakil Ketua Bidang Pendidikan Komda Papua Tengah Hengky Yeimo, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Pemuda Katolik Pusat Arnold Douw, serta Bendahara Umum Pemuda Katolik Papua Tengah Kristina Waine.
Dalam pertemuan singkat itu, Tino Mote menegaskan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap situasi keamanan di Papua khususnya di Papua Tengah, khususnya terkait keberadaan pasukan non-organik yang mengorbankan rakyat kecil.
“Kami mohon agar pemerintah pusat menarik pasukan non-organik dari Papua, karena kehadiran mereka seringkali memicu konflik di daerah kami, khususnya di Papua Tengah,” ujar Tino.
Ia juga menyoroti bahwa konflik yang terus terjadi berdampak pada meningkatnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di berbagai wilayah, seperti, Intan Jaya, Puncak Papua, Dogiyai. Menurutnya, sejumlah kasus hingga kini belum terselesaikan secara tuntas.
“Akibat konflik yang berulang, pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Sementara itu, kasus di Kabupaten Dogiyai maupun konflik di wilayah Puncak, khususnya di Sinak, hingga kini belum diselesaikan dengan baik,” katanya.
Secara tidak langsung, Pemuda Katolik menilai bahwa pendekatan keamanan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar persoalan di Papua. Mereka mendorong pemerintah untuk mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan.
Selain isu keamanan dan HAM, Pemuda Katolik Papua Tengah juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, khususnya ruas jalan strategis yang menghubungkan Nabire dan Ilaga.
Tino Mote mengatakan bahwa akses jalan yang layak sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
“Kami juga meminta agar pemerintah melalui kementerian terkait segera membangun jalan trans Nabire–Ilaga, serta memperbaiki ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan di Papua Tengah, sehingga diperlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Aspirasi yang disampaikan tersebut, lanjut Tino, merupakan suara masyarakat Papua Tengah yang dititipkan melalui Pemuda Katolik sebagai representasi generasi muda.
Pertemuan itu berlangsung singkat di sela agenda kunjungan Wakil Presiden di Nabire, namun diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat Papua.